Jakarta - Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri membutuhkan dukungan besar dari pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini lantaran pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan pelayanan dasar bagi semua sektor pelayanan publik.
Demikian disampaikan Plh. Dirjen Dukcapil Handayani Ningrum saat menerima kunjungan Pj. Wali Kota Probolinggo, M. Taufik Kurniawan, didampingi Plt. Kadis Dukcapil Kota Probolinggo, Pujo Agung Satrio beserta jajaran, Jumat (14/2/2025).
"Saya sangat senang Pj. Wali Kota ikut hadir mendampingi teman-teman dari Dinas Dukcapil Kota Probolinggo. Ini menandakan Pak Pj. perhatiannya terhadap Dinas Dukcapil tidak main-main," seloroh Ningrum.
Plh. Dirjen Handayani Ningrum menekankan, Dinas Dukcapil telah lama menjadi tulang punggung dalam penyediaan layanan administrasi kependudukan dan layanan publik lainnya di Indonesia. Mengingat pentingnya peran Dukcapil dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, dukungan dari berbagai daerah sangatlah penting.
"Tanpa dukungan tersebut, akan sulit bagi Dukcapil untuk menjaga kualitas pelayanan publik serta pelayanan dasar di semua sektor," kata Handayani Ningrum didamping Direktur IDKD Agus Irawan beserta para Ketua Tim dan staf.
Menurut Handayani, pentingnya layanan Dinas Dukcapil terlihat dari berbagai layanan yang disediakan, mulai dari pembuatan KTP-el, akta kelahiran, akta kematian, hingga layanan administrasi kependudukan lainnya. "Setiap hari, ribuan warga mengandalkan layanan ini untuk mengurus berbagai keperluan yang sangat mendasar," tandas Ningrum.
Namun, lanjut Ningrum, tantangan yang dihadapi Dukcapil tidaklah sedikit. "Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam memastikan setiap warga negara mendapatkan pelayanan terbaik," kata Ningrum.
Sementara Plt. Kadis Dukcapil Kota Probolinggo Pujo Agung Satrio menyampaikan pihaknya berupaya melakukan percepatan konversi akta kelahiran. "Saat ini ada sebanyak 800 anak yang belum memiliki akta. Kami sudah melakukan jemput bola ke sekolah-sekolah dan kurang lebih mendapat sekitar 250-an akta kelahiran. Datanya sudah diinput tetapi persentase data tetap tidak ada kenaikan, bagaimana solusinya?" ungkap Pujo dengan nada tanya.
Analis Kebijakan Ahli Muda dari Direktorat Dafdukcapil, Walter Edward Malau menanggapi Kadis Pujo. Walter membenarkan yang sudah dilakukan oleh Disdukcapil Kota Probolinggi, menelusuri sekolah-sekolah untuk menaikkan cakupan akta kelahiran.
"Selain itu dari arsip register yang ada bisa diinput juga ke Biodata Anak Berdasarkan Kepemilikan Akta Kelahiran (BAKAK). Jika sudah input data tetapi capaian tidak meningkat, solusinya data yang sudah ada bisa dikirimkan ke Dit. PIAK untuk selanjutnya diproses di pusat," jelas Walter.
Selanjutnya, terkait permohonan kerja sama (PKS), membutuhkan waktu proporsional mempertimbangkan pentingnya pengawasan berbagai pihak, termasuk supervisi Irjen dan Sekjen Kemendagri sebelum berkas diproses lebih lanjut. Hal ini termasuk mempertimbangkan pemenuhan unsur pelindungan data pribadi dan keamanan informasi.
Direktur IDKD Agus Irawan menyatakan, pihaknya bersama Plh. Dirjen Dukcapil selalu dan secara terus menerus memonitor percepatan prosesnya di pusat termasuk pengajuan PKS dari calon pengguna daerah dan calon pengguna pusat lainnya.
Plh. Dirjen Dukcapil Handayani Ningrum sebelum menutup pertemuan menyampaikan agar berbagai target capaian kinerja harus dikejar juga oleh Disdukcapil Kota Probolinggo. "Terus tingkatkan cakupan dokumen kependudukan baik itu KTP-el, KIA, akta kelahiran, IKD dan dokumen kependudukan lainnya."
Ningrum menandaskan, kolaborasi yang baik antara Ditjen Dukcapil dan pemerintah daerah akan memastikan bahwa setiap warga negara dapat menikmati pelayanan publik yang efisien dan efektif. "Dengan demikian, kebutuhan dasar warga negara dapat terpenuhi dengan baik, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat terus terjaga," pungkas Handayani Ningrum. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar