Jakarta — Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif Indonesia dalam program Inclusive and Equitable Digital ID for Southeast Asia (ID4SEA) Fellowship yang diselenggarakan oleh Macquarie Law School, Macquarie University, Sydney, Australia.
Hal ini disampaikannya saat Dirjen Teguh menerima laporan Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (PPPS) Ditjen Dukcapil Kemendagri, Muhammad Farid, mengenai partisipasinya dalam program internasional tersebut.
“Fellowship ID4SEA memberikan perspektif baru bagi kita dalam membangun sistem identitas digital yang inklusif. Saya berharap pembelajaran ini dapat segera ditransfer ke dalam kebijakan nasional, khususnya dalam agenda harmonisasi regulasi statistik hayati tahun 2026,” ujar Teguh di Jakarta, Jumat (20/2/2026).
Dirjen Teguh juga berpesan agar semangat kolaborasi lintas sektor yang ditunjukkan dalam fellowship terus dijaga.
“Kita harus memastikan bahwa transformasi digital identitas kependudukan tidak meninggalkan siapa pun. Dukcapil akan terus berkomitmen memperkuat koordinasi, baik di tingkat nasional maupun internasional, demi pelayanan yang lebih inklusif dan berkeadilan,” pungkasnya.
Dalam laporannya, Direktur Muhammad Farid menjelaskan, program ini berlangsung selama lebih kurang sebulan, dari 13 Januari hingga 15 Februari 2026. "Kami hadir dalam kerangka Australia Awards Fellowships yang didanai oleh Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia," kata Direktur Farid.
Lebih lanjut, Farid menjelaskan bahwa program ID4SEA diikuti oleh 15 peserta dari tiga negara: Indonesia, Kamboja, dan Thailand, masing-masing lima orang. Delegasi Indonesia terdiri dari perwakilan lintas sektor, yakni Kemendagri (Ditjen Dukcapil), Kementerian Kesehatan, Kementerian PPN/Bappenas, Badan Pusat Statistik, serta mitra akademik Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (Puskapa UI).
“Komposisi peserta dari Indonesia mencerminkan pendekatan lintas sektor dalam memperkuat sistem registrasi sipil dan statistik hayati. Hal ini penting agar kebijakan identitas digital tidak hanya dilihat dari sisi administrasi, tetapi juga kesehatan, perencanaan pembangunan, dan statistik,” ujar Farid.
Farid menjelaskan, program ini bertujuan meningkatkan kapasitas profesional dan kepemimpinan dalam pengembangan sistem identitas hukum dan digital yang inklusif dan berkeadilan, sekaligus membangun jejaring kerja sama antara Australia dan negara-negara Asia Tenggara.
“Kami belajar bagaimana sistem identitas digital diposisikan bukan sebagai tujuan akhir, melainkan instrumen untuk mempermudah layanan publik. Pelayanan dirancang berbasis kebutuhan dan pengalaman warga, sehingga benar-benar berorientasi pada masyarakat,” jelas Farid.
Selama di Australia, para peserta mengikuti pembelajaran intensif dan melakukan kunjungan ke sejumlah institusi, seperti NSW Registry of Births, Deaths and Marriages, Department of Finance, dan Australian Bureau of Statistics. Fokus kunjungan adalah tata kelola registrasi sipil, interoperabilitas data, serta pemanfaatan data untuk kebijakan publik.
“Kami melihat bagaimana sistem kesehatan di Australia menjadi pintu awal pelaporan kelahiran dan kematian. Layanan memicu pelaporan, sehingga data lebih cepat masuk ke sistem. Ini bisa menjadi inspirasi bagi Indonesia untuk memperkuat pelaporan peristiwa penting,” ungkap Farid.
Farid menekankan bahwa pembelajaran dari Australia relevan dengan arah penguatan sistem di Indonesia. NIK tetap menjadi fondasi utama layanan publik, sementara pelaporan peristiwa penting perlu dipicu oleh layanan dan institusi.
“Ke depan, ada dua fokus strategis yang harus kita dorong: Pertama, memperkuat interoperabilitas layanan agar data lebih cepat, akurat, dan terintegrasi. Kedua, memperluas jangkauan layanan sehingga tidak ada penduduk yang tertinggal, termasuk masyarakat adat, wilayah terpencil, dan kelompok rentan,” pungkasnya. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar