Jakarta — Pertemuan antara Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, dengan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronika Tan, menjadi langkah strategis dalam memperkuat akurasi program pemerintah melalui integrasi data kependudukan. Hal ini berlangsung pada Rapat Koordinasi Harmonisasi Data Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Perempuan ini berlangsung di Ruang Rapat Lantai 10 Kantor KemenPPPA, Jakarta, Senin (23/2/2026).
Wakil Menteri PPPA Veronika Tan menjelaskan, rapat penting ini bertujuan memperkuat sinergi kebijakan lintas kementerian/lembaga dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan perempuan. "Dengan data yang terintegrasi dengan Ditjen Dukcapil, diharapkan intervensi pemerintah dapat lebih efektif dan tepat sasaran,"
Dalam rapat tersebut, Wamen PPPA Veronika Tan menekankan bahwa harmonisasi dan pemutakhiran data merupakan kunci untuk memastikan bantuan benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
"Kita harus memastikan bahwa setiap program perlindungan sosial dan pemberdayaan perempuan berbasis pada data yang akurat dan mutakhir. Harmonisasi lintas kementerian/lembaga akan menghindari tumpang tindih dan meningkatkan efektivitas intervensi," ujar Veronika Tan.
Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi pada kesempatan ini menjelaskan komitmen Dukcapil dalam menyediakan data dasar nasional yang terintegrasi melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK). "Dukcapil siap mendukung dengan data kependudukan yang terhubung dengan profil ekonomi dan kesejahteraan perempuan. Integrasi ini akan memperkuat ketepatan sasaran program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan perempuan," ungkap Teguh Setyabudi.
Teguh juga menyampaikan perkembangan terbaru terkait data kependudukan. Antara lain Data Kependudukan Bersih Semester II tahun 2025 sudah tersedia, meski belum dirilis.
Adapun jumlah penduduk Indonesia mencapai 288.315.089 jiwa. Data tersebut mencakup distribusi gender dan menunjukkan cakupan perekaman KTP-el telah mencapai 97,47 persen.
"Pelayanan administrasi kependudukan di berbagai Dinas Dukcapil kini semakin banyak dilakukan secara online, memudahkan masyarakat mengakses layanan," terang Dirjen Teguh.
Perempuan sebagai Kepala Keluarga
Selain itu, Dukcapil terus melakukan pemadanan Data Terpadu Sistem Elektronik Nasional (DTSEN), termasuk pemadanan data Desil (D1–D10) dari BPS yang sudah dilakukan hingga 22 Januari 2026
Terkait data perempuan sebagai kepala keluarga, Teguh menjelaskan, sistem administrasi kependudukan yang dikelola Dukcapil memang mencatat hal tersebut.
“Dalam sistem kependudukan, seorang istri atau perempuan dimungkinkan menjadi kepala keluarga dengan melakukan perubahan susunan KK di Disdukcapil setempat,” jelas Teguh.
Diketahui terdapat sekitar 14,5 juta keluarga di Indonesia yang dikepalai oleh perempuan, dengan proporsi antara 11,89 hingga 16,5 persen dari total kepala keluarga. Data ini mencerminkan perempuan yang berperan sebagai pencari nafkah dan pengambil keputusan, biasanya karena perceraian, janda, migrasi, atau alasan lain.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri para pejabat lintas kementerian/lembaga yang memiliki peran dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan perempuan. Sementara Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi hadir didampingi Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (PPPS), Muhammad Farid.
Di ujung acara, Direktur Farid yang menjelaskan dukungan teknis dan operasional dalam proses integrasi data kependudukan. "Kami di Dafdukcapil berkomitmen memastikan kualitas dan konsistensi data kependudukan. Dengan dukungan teknologi dan pemutakhiran berkelanjutan, data yang kami kelola akan menjadi fondasi kuat bagi kebijakan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan perempuan," ujar Muhammad Farid.
Walhasil di akhir rapat, semua pihak sepakat bahwa kolaborasi lintas kementerian/lembaga merupakan fondasi penting dalam mewujudkan program perlindungan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. "Dengan dukungan data kependudukan yang terintegrasi, diharapkan mampu menghadirkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya perempuan dan kelompok rentan," demikian Direktur PPPS Muhammad Farid. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar