Ulakan Tapakih — Sesditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Hani Syopiar Rustam, bersama Kadis Dukcapil Provinsi Sumatera Barat, Besri Rahmad, meninjau posko pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) darurat di Nagari Seulayat Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakih, Kabupaten Padang Pariaman, Jumat (12/12/2025).
Kehadiran mereka disambut oleh Kadis Dukcapil Kabupaten Padang Pariaman, Indra Utama, yang langsung mengajak rombongan melihat proses penerbitan dokumen kependudukan pengganti bagi warga terdampak banjir bandang.
Sesditjen Hani bersama Kadis Besri dan Indra Utama berdialog dengan warga yang datang mengurus dokumen kependudukan. Salah satunya adalah Dedi Rahmansyah (36), warga kelahiran 1989, yang mengaku belum pernah melakukan perekaman data biometrik untuk KTP-el.
Sesditjen Hani segera memerintahkan petugas untuk mengecek sidik jari pemohon. Setelah diteliti di SIAK Terpusat, memang tidak ditemukan data yang bersangkutan. “Saya merantau 20 tahun di Medan dan belum sempat datang ke kantor Dukcapil untuk membuat KTP-el,” kata Dedi saat dikonfirmasi.
Menanggapi hal tersebut, Sesditjen Hani menegaskan bahwa pelayanan adminduk harus menjangkau seluruh warga tanpa terkecuali. “Tidak boleh ada warga negara yang tidak memiliki identitas. Kehadiran posko ini memastikan setiap orang, termasuk yang baru pertama kali merekam data, bisa segera mendapatkan dokumen kependudukan,” ujarnya.
Data Dampak Bencana
Berdasarkan data per November 2025, banjir bandang di Padang Pariaman, termasuk wilayah Ulakan Tapakih, berdampak pada 10.575 warga dari 3.450 rumah, dengan 2.968 di antaranya harus dievakuasi. Kondisi ini membuat kebutuhan dokumen kependudukan pengganti menjadi sangat mendesak.
Kadis Dukcapil Sumatera Barat, Besri Rahmad, menyampaikan bahwa koordinasi pusat dan daerah berjalan baik. “Kami bersama Dukcapil Padang Pariaman siap melayani warga terdampak. Dukcapil hadir bukan hanya untuk mengganti dokumen yang hilang, tetapi juga memastikan hak dasar warga tetap terjamin,” katanya.
Kadis Dukcapil Padang Pariaman, Indra Utama, menambahkan bahwa posko darurat ini menjadi solusi cepat bagi masyarakat. “Banyak warga kehilangan KTP, KK, maupun akta kelahiran. Dengan adanya bantuan pusat, pelayanan bisa dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran,” jelasnya.
Bantuan Sarana Dukcapil Pusat
Dalam peninjauan, Sesditjen Hani juga menyaksikan sejumlah alat bantuan Dukcapil pusat berfungsi dengan baik, di antaranya Starlink, power station, dan portable solar panel yang mendukung kelancaran pelayanan di lokasi bencana.
Selain itu, Disdukcapil Padang Pariaman mendapat jatah bantuan 4.000 keping blanko KTP-el untuk mempercepat pencetakan ulang dokumen kependudukan warga yang rusak atau hilang. “Bantuan ini bukan hanya simbol, tetapi wujud nyata komitmen Dukcapil untuk hadir di tengah masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa pelayanan adminduk tetap berjalan meski dalam kondisi darurat,” tegas Hani.
Dengan dukungan sarana dari pusat, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman optimistis pelayanan adminduk dapat segera pulih. “Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berhenti. Dukcapil akan terus hadir untuk memastikan identitas warga tetap terjaga,” tutup Indra Utama. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar