Cirebon - Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2026 selesai dilaksanakan Gedung Negara Cirebon, Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, dan dihadiri berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, Rabu (7/5/2025).

Acara ini menjadi momen penting dalam perencanaan pembangunan di Jawa Barat (Jabar), yang tak hanya sekadar menjadi rutinitas tahunan, tetapi juga mengarah pada pencapaian target pembangunan yang lebih substansial dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi yang mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, menegaskan bahwa Musrenbang mencerminkan semangat untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang lebih terfokus pada hasil nyata. 

Teguh mengingatkan bahwa pemerintah, baik pusat maupun daerah, memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pembangunan yang menyentuh semua sektor kehidupan, mulai dari pelayanan publik hingga pemberdayaan masyarakat. 

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kontribusi daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional, sehingga setiap kabupaten/kota di Jabar diharapkan dapat mendukung pencapaian pembangunan provinsi. 

Sinkronisasi pembangunan dan Asta Cita 
Teguh juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antara RKPD Provinsi Jabar dengan kebijakan nasional, termasuk arahan Presiden terkait Asta Cita (Tujuh Visi) yang harus menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan daerah. 

Beberapa prioritas yang harus diperhatikan dalam RKPD Provinsi Jabar 2026, antara lain terpenuhinya kebutuhan dasar standar pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan, penurunan prevalensi stunting (Lintas K/L), keberhasilan pengobatan TB (TBC Success Rate), penurunan angka kematian ibu (AKI), penguatan bidang pertanian, serta penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

"RKPD harus selaras dengan Asta Cita Presiden dan program daerah. Kualitas perencanaan pembangunan harus ditingkatkan agar lebih efisien dan efektif,” ujar Teguh. 

Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan daerah bukan hanya ditentukan oleh anggaran dan infrastruktur, tetapi juga oleh keselarasan antara visi nasional dan implementasi di tingkat daerah. 

Teguh memuji pencapaian makro Jabar, seperti laju pertumbuhan ekonomi yang tercatat 5,15 persen pada 2024, di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang 5,02 persen. “Perlu kita apresiasi Jabar yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua setelah Bali pada tahun 2024,” katanya. 

Selain itu, Jawa Barat berada pada skor 3,76 berada di atas rata-rata nasional sebesar 3,44. "Hal ini menunjukkan bahwa daya saing Jawa Barat sudah lebih baik dari rata-rata nasional, namun tetap perlu ditingkatkan, khususnya dalam aspek inovasi, infrastruktur, dan kualitas SDM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kompetitif," kata Teguh.

Tak hanya soal ekonomi, Jabar juga menunjukkan pencapaian yang signifikan dalam administrasi kependudukan. Dengan cakupan perekaman KTP-el mencapai 99,96 persen, Jabar berada di atas rata-rata nasional yang 99,4 persen. “Terima kasih kepada teman-teman Disdukcapil Jabar, upaya kalian harus menjadi contoh bagi daerah lain dalam mencapai target perekaman KTP-el,” ujar Teguh, memberikan apresiasi kepada pihak terkait. 

Visi Jabar 2045 
Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa RKPD 2026 menjadi langkah penting dalam mewujudkan visi jangka panjang Jabar pada 2045, yaitu sebagai provinsi terunggul, termaju, paripurna, dan teratas, selaras dengan visi Indonesia Emas 2045.

Dalam pidatonya, Dedi mengangkat kembali ajaran Prabu Siliwangi tentang keharmonisan antara manusia dan alam. Ia menekankan pentingnya pendekatan ekologis dalam perencanaan pembangunan, terutama penataan sungai dan lingkungan hidup.

Dedi mengkritik kebiasaan membangun rumah dan bangunan yang membelakangi sungai. Menurutnya, ini merupakan bentuk penyimpangan dari filosofi Sunda yang memuliakan alam.

Dalam konteks pembangunan jangka panjang, Dedi menegaskan pentingnya reboisasi hutan di Jawa Barat sebagai sumber kehidupan dan keberlangsungan industri di wilayah hilir seperti Cirebon, Indramayu, Karawang, hingga Bekasi.

"Kalau hulu sungai tidak diselamatkan, jangan berharap ada industri di wilayah bawah. Kerusakan di gunung akan membawa kehancuran ke lembah," tegasnya.

Penyusunan RKPD Jabar 2026, yang melibatkan berbagai pihak, diharapkan dapat menciptakan pembangunan yang lebih terintegrasi, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Semua program pembangunan harus senantiasa berlandaskan pada keterkaitan dengan dokumen perencanaan jangka panjang, baik di tingkat daerah maupun nasional. 

Dengan komitmen yang kuat untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta menyelaraskan pembangunan dengan visi Indonesia Emas 2045, Jabar berpotensi menjadi model pembangunan yang dapat dicontohkan oleh provinsi lain di Indonesia. Dukcapil***