Suntec City, Singapura - Identity Week 2024, konferensi dan pameran global yang mengangkat perkembangan terkini serta tantangan di bidang identitas digital, pengelolaan data pribadi, dan verifikasi identitas. Fokus utamanya mencakup pengembangan teknologi biometrik, pengenalan wajah, kartu pintar, sistem pengenalan suara, dan inovasi perangkat keras maupun lunak yang mendukung identifikasi yang cepat, akurat, dan aman.
Ajang tahunan yang berlangsung di Suntec Convention Center, Singapura ini juga menghadirkan para speakers dari berbagai negara dan perusahaan global.
Dari Indonesia, hadir mewakili Dirjen Dukcapil Kemendagri adalan Plh. Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional (IDKN) Mensuseno. Didampingi Jonathan Marskell dari World Bank, Mensuseno memaparkan perkembangan dan keunggulan digitalisasi dalam pengelolaan data kependudukan di Indonesia dengan tema “Indonesia’s National Digital Population Identity Initiative”.
“Jumlah penduduk Indonesia semester I 2024 mencapai 282,48 juta jiwa, terdiri dari 142,57 juta laki-laki (50,47%) dan 139,91 juta perempuan (49,53%). Data ini menunjukkan jumlah penduduk perempuan sedikit lebih banyak dibanding populasi laki-laki. Provinsi dengan penduduk terbanyak adalah Jawa Barat, dengan 50,49 juta jiwa, sedangkan Papua Selatan memiliki penduduk paling sedikit, yaitu 545,86 ribu jiwa,” papar Mensuseno di hadapan delegasi berbagai negara dan perusahaan global, Suntec City, Singapura, Rabu (23/10/2024).
Jumlah penduduk yang begitu besar menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia dalam mengelola data kependudukan, dan digitalisasi menjadi jawabannya. Upaya transformasi digital dalam layanan Dukcapil bermula saat lauching #DukcapilGoDigital pada Rakornas Dukcapil tahun 2019 di Makassar.
“Mulai tahun 2022, Indonesia sudah menghadirkan digital ID atau yang biasa kami sebut dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Saat ini, aktivasi IKD sudah mencakup sebanyak 12.313.412 penduduk dan sudah terintegrasi dengan 13 lembaga,” jelas Mensuseno.
Kemajuan yang dialami Indonesia dalam mengelola data dan identitas penduduk menurut Mensuseno merupakan sebuah perjalanan panjang.
“Pada tahun 1995 Indonesia menerapkan sebuah sistem yang disebut Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (Simduk), lalu pada tahun 2002 terbentuklah Direktorat Administrasi Kependudukan yang merupakan salah satu unit eselon I Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya, tahun 2006 lahir regulasi yang mengatur tentang Administrasi Kependudukan, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, yang kemudian direvisi karena adanya berbagai perubahan dan perkembangan pada tahun 2013,” urai Mensuseno.
Selama kurun tahun 2009-2011, lanjutnya, dilakukan pemutakhiran data, penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan penerbitan KTP berbasis NIK nasional yang dikenal dengan KTP elektronik (KTP-el). Pada tahun 2013 ini juga mulai diperkenalkan KTP-el, yang dilanjutkan tahun 2015 dimana data kependudukan mulai dimanfaatkan oleh lembaga untuk verifikasi data pelanggan. Tahun 2016 dimulai layanan pencatatan sipil secara online dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 9 Tahun 2016.
Sementara itu, sambungnya, Dukcapil Go Digital hadir tahun 2019 yang diimplementasikan melalui penggunaan kertas A4 dan tanda tangan digital terhadap dokumen kependudukan sebagaimana amanat Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2019. Hadir pula inovasi Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) yang memudahkan masyarakat mencetak sendiri dokumen kependudukan di perangkat seperti halnya ATM di perbankan.
Nah, tahun 2022 hadirlah Inovasi digital ID melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagaimana amanat Permendagri No. 72 Tahun 2022.
Mensuseno juga menyajikan beberapa contoh pemanfaatan data kependudukan untuk verifikasi identitas pelanggan. Misalnya, Dana sebagai platform dompet digital berbasis di Indonesia yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran, transfer uang, dan mengelola transaksi keuangan secara elektronik.
Aplikasi mobile ini dapat menghubungkan rekening bank atau kartu kredit, menyimpan uang secara digital, dan menggunakannya untuk membayar berbagai layanan seperti belanja online, pembelian dii toko fisik, pembayaran tagihan, dan isi pulsa ponsel.
“Dana telah menggunakan layanan e-KYC dari Dukcapil sejak awal berdirinya tahun 2018. Dalam 6 tahun, Dana telah mencapai 180 juta pengguna. Pertumbuhan pengguna yang signifikan ini dimungkinkan karena kemampuannya memverifikasi data secara instan melalui layanan e-KYC dari Dukcapil,” imbuh Mensuseno.
Dengan populasi 282 juta penduduk Indonesia, lanjutnya, Dana telah berhasil mengakuisisi sekitar 63% dari populasi penduduk untuk menggunakan aplikasi Dana.
“Selanjutnya, BPJS Kesehatan sudah menggunakan data Dukcapil dengan total 277.000.312 peserta. Total aksesnya sebanyak 1,9 juta kali. Begitu juga Bank BNI dimanfaatkan oleh 62 juta nasabah dan Allo Bank oleh 10,3 juta pengguna. Hingga saat ini, data kependudukan Dukcapil sudah diakses sebanyak 15 milyar kali akses,” urai Mensuseno.
Sebagai penutup, Mensuseno menyajikan 4 hal yang bisa dijadikan pelajaran bagi negara lain terkait digitalisasi dan pengelolaan data kependudukan di Indonesia.
Desain dan bangun secara bertahap, berlandaskan yang sudah berfungsi
Negara lain dapat belajar dari pendekatan Indonesia yang melakukan desain dan pembangunan sistem secara bertahap (iteratif). Hal ini berarti setiap fase pembangunan didasarkan pada elemen yang sudah terbukti efektif, sehingga meminimalkan risiko dan mempercepat proses perbaikan. Dengan pendekatan ini, negara-negara dapat mengadaptasi dan meningkatkan sistem yang ada tanpa harus memulai dari nol, yang sering kali memakan waktu dan sumber daya.
Selesaikan masalah nyata yang dihadapi oleh masyarakat dan mitra
Fokus pada pemecahan masalah yang nyata dan relevan adalah kunci untuk keberhasilan pengelolaan data kependudukan. Dengan mendengarkan dan memahami tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan mitra, solusi yang dibangun akan lebih tepat sasaran dan bermanfaat. Negara lain perlu melakukan survei dan analisis kebutuhan untuk merumuskan kebijakan atau sistem yang efektif.
Pastikan keselarasan dengan pemangku kepentingan
Mengamankan keselarasan antara semua pihak yang terlibat, seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, sangat penting dalam proses pengelolaan dan digitalisasi. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam setiap tahap pengembangan membantu menghindari konflik kepentingan dan memastikan bahwa semua pihak memiliki suara dalam pembuatan kebijakan. Ini juga meningkatkan rasa memiliki dan komitmen terhadap implementasi solusi yang dihasilkan.
Cari skenario penggunaan (use case) yang memberikan hasil cepat
Mengidentifikasi skenario penggunaan yang dapat memberikan hasil positif dalam waktu singkat dapat menciptakan momentum dan dukungan untuk proyek lebih lanjut. Dengan menunjukkan keberhasilan awal, negara lain dapat membangun kepercayaan dan memperkuat dukungan dari pemangku kepentingan. Ini dapat berupa proyek percontohan yang dirancang untuk menunjukkan dampak langsung dari sistem digital yang diusulkan.
Sebagai informasi, Identity Week 2024 berlangsung selama 2 hari pada tanggal 22-23 Oktober 2024 di Suntec Convention Center, Singapura. Mengangkat tagline “Global, Trusted, Visionary” menghadirkan para keynote speakers terkemuka dunia, seperti Victor Dominello dari University of New South Wales (UNSW), Pallavi Sharma dari Bhutan National Digital Identity, Vinoop Goel dari Aviation Industry Outlook and the Newd fot Digitalization, Sin Yong Loh dari IMDA Singapura.
Juga David Mahdi dari Transmit Security, Lorraine Finlay dari Australian Human Rights Commission, Yanendra Weerakkody dari Srilankan Airlines, Terence Sim dari National University of Singapore, dan masih banyak pembicara lainnya.
Deretan sponsornya adalah Transmit Security, iProov Ltd, Dai Nippon Printing Co Ltd, HID, Ping Identity, GET Group Holdings Ltd, IQ Structures, Jura JSP GmbH, OVD Kinegram AG, dan Seventh Sense.
Juga dimeriahkan pameran dari berbagai perusahaan global di bidang identitas digital, pengelolaan data pribadi, dan verifikasi identitas seperti 4Plate GmhH, Andrews and Wykeham, Bhutan NDI, BioRugged, BN International, BW Papersystem, Centro Grafico DG, Cognitec System, Covesto, De La Rue, dan masih banyak lagi. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar