Jakarta - Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi mewakili Menteri Dalam Negeri memberikan arahan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026. Musrenbang dihadiri Gubernur Jateng Ahmad Luthfi beserta seluruh unsur Forkopimda, para bupati dan pejabat terkait, dilakukan secara luring maupun daring  dari Semarang, Jawa Tengah, Senin (26/5/2025).

Teguh Setyabudi yang hadir secara daring dari kantornya di Jakarta, menyampaikan pentingnya sinkronisasi RKPD dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 yang bertema "Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi yang Produktif dan Inklusif".

"Alhamdulillah tema RKPD Prov Jateng Tahun 2026 yakni 'Meneguhkan Posisi Jateng Sebagai Lumbung Pangan Nasional' sudah sesuai dengan perencanaan pemerintah pusat," kata Teguh.

Hanya saja Teguh menekankan perlunya Pemprov Jateng menyesuaikan beberapa indikator pokok sasaran pembangunannya yang masih jauh di bawah level nasional, seperti pertumbuhan ekonomi 5,8-6,3 persen, sementara Jateng hanya menargetkan pertumbuhan ekonomi 5 hingga 6 persen.

Demikian pula, GNI per kapita nasional sebesar 5.870, sedangkan Jateng menerapkan ukuran yang berbeda yakni PDRB di level 49,73 hingga 53,70. Sedangkan Indeks Modal Manusia (HCI) Pemprov Jateng menargetkan 0,60 sementara sasaran pembangunan nasional menargetkan HCI di level 0,57. "Ini berarti kondisi kesehatan dan pendidikan anak-anak masih kurang mendukung produktivitas mereka di masa depan. Sehingga ada tantangan yang perlu diatasi dalam hal kesehatan dan pendidikan agar anak-anak dapat berkembang menjadi pekerja yang produktif di masa depan," sorot Dirjen Teguh. 

Sementara untuk kemiskinan secara nasional pemerintah menargetkan berada di level 6,5-7,5 persen, sedangkan Pemprov Jateng hanya menargetkan tingkat kemiskinan 9,21 hingga 8,6 persen.

Teguh juga menyinggung soal koperasi desa/kelurahan (Kopdeskel) yang merupakan prioritas nasional sekaligus mendukung terwujudnya swasembada pangan dan kemandirian desa. "Kopdeskel Merah Putih merupakan strategi transformasi ekonomi desa yang harus didukung dengan pendekatan kebijakan yang inklusif, partisipatif, dan berbasis data," kata Teguh.

Tak lupa Teguh mengingatkan pentingnya Pemprov Jateng untuk mendukung program 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. "Program ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengutrangi masyarakat miskin sertta mengurangi ketimpangan," ujarnya. 

Pada bagian lain, Dirjen Teguh mewakili Mendagri menyoroti arahan Presiden Prabowo terkait kordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program Sekolah Rakyat di daerah. Arahan presiden tersebut adalah: Membuka akses seluas-luasnya untuk anak-anak keluarga miskin agar bisa mendapatkan pendidikan yang layak; Sekolah Rakyat berbentuk Asrama, agar pendidikan, kesehatan dan lingkungan berkualitas; Sekolah Rakyat diperuntukkan pada jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA; Pembangunan Sekolah Rakyat dirintis tahun ini (2025/2026), targetnya 200 Sekolah Rakyat. "Diharapkan, pada tahap berikutnya tiap sekolah harus mampu menampung 1000 siswa, berdiri diatas lahan 5-10 hektar."
 
Sementara itu Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menegaskan, perencanaan pembangunan Jawa Tengah Tahun 2026 diarahkan untuk menopang swasembada pangan. Kebijakan tersebut sebagai keberlanjutan dari pembangunan tahun 2025 yang berfokus pada infrastruktur dan pelayanan dasar. "Tentu program-program provinsi dan kabupaten/kota, akan (dilaksanakan) secara berjenjang, berlanjut, dan berkesinambungan. (Musyawarah) ini perlu (dilakukan) agar kesinambungan pembangunan kita jelas," ucapnya. 

Sebagai penumpu pangan nasional, Jawa Tengah ditargetkan bisa menyumbang sekitar 11 juta ton padi pada tahun 2025. Gubernur optimis target tersebut dapat dicapai, mengingat sampai April 2025, produktivitas padi di Jawa Tengah sudah mencapai 4,9 juta ton.

Guna meneguhkan posisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional, berbagai upaya harus terus dilakukan. Salah satu caranya, setiap daerah harus tegas dalam mempertahankan lahan hijau dan lahan pertanian. Selain itu, fasilitas-fasilitas terkait saluran air primer, sekunder, dan tersier harus tuntas diperbaiki.

Tak hanya itu, pembangunan daerah di Jawa Tengah juga diarahkan pada pengembangan wilayah aglomerasi. Ia mencontohkan daerah Jepara, Kudus, Pati, Rembang, dan Blora memiliki potensi yang beragam, mulai dari pertanian, perikanan, sampai dengan industri, sehingga pembangunannya bisa diarahkan pada beberapa sektor tersebut. Dukcapil***