Jakarta – BPJS Ketenagakerjaan (BPJS Naker) menggelar rapat bersama dengan Ditjen Dukcapil untuk membahas pemadanan data kependudukan di Grha BP Jamsostek, Jakarta, Rabu (2/10/2024).
Rapat yang berlangsung dihadiri oleh perwakilan dari BPJS Naker dan Ditjen Dukcapil, termasuk Wakil Ketua Tim Pengolahan Data Kependudukan, Ferry Anggarendra beserta timnya. Dalam rapat ini, BPJS Naker menegaskan pentingnya pemadanan data untuk meningkatkan layanan digital yang lebih komprehensif.
Asisten Deputi Bidang Tata Kelola Data, BPJS Naker, Mohammad Indra Prasetya menyatakan pihaknya
bukan hanya membutuhkan data individu peserta, tetapi juga data keluarga dalam satu Kartu Keluarga
(KK). "Pemadanan data ini sangat dibutuhkan untuk melengkapi metode akses yang telah ada, seperti
web service, web portal, dan card reader," ujar Indra Prasetya.
BPJS Naker juga berencana untuk mengembangkan layanan dengan menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) melalui metode single sign on (SSO).
Sementara itu, Ferry Anggarendra mewakili Ditjen Dukcapil menyampaikan, BPJS NAker telah mengakses data Dukcapil melalui beberapa metode, termasuk card reader, web service, web portal, dan IKD.
"Kami akan terus berkoordinasi secara internal untuk memastikan pemadanan data dengan menyertakan data anggota keluarga dalam satu KK dapat berjalan lebih optimal," kata Ferry.
Hasil pemadanan data saat ini mencapai 91,44 persen, dengan total data yang diterima sebanyak 52.800.733, di antaranya terdapat 45.226.111 data padan dan 4.234.087 data yang tidak padan.
Dalam pertemuan tersebut, juga dibahas mengenai pemutakhiran data secara berkelanjutan yang telah diterapkan oleh BPJS Kesehatan melalui dashboard M-SINK. "Pemutakhiran ini mencakup penambahan, pengurangan, dan perbaikan data, seperti bayi baru lahir, pendaftaran baru, serta penonaktifan peserta yang telah meninggal," urai Ferry.
Rapat ditutup dengan rencana tindak lanjut, BPJS Naker bakal mengundang kembali Ditjen Dukcapil pada Oktober 2024 untuk agenda Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Data Kependudukan. Selain itu, akan ada pembahasan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis dan uji coba implementasi IKD tipe SSO.
Dalam kesempatan lain, Plh. Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional (IDKN), Mensuseno, menambahkan, pemadanan data ini merupakan langkah penting dalam memperkuat integrasi layanan digital berbasis kependudukan. "Pemanfaatan data yang padan akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan, termasuk di BPJS Ketenagakerjaan. IKD dan metode single sign on (SSO) yang akan diimplementasikan, merupakan salah satu bentuk inovasi untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan layanan," kata Mensuseno.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga akurasi data kependudukan, mengingat data ini menjadi dasar bagi berbagai layanan publik. "Kami akan terus mendukung BPJS Naker dalam upaya pemadanan data, agar layanan yang diberikan semakin efektif dan tepat sasaran," tambahnya.
Mensuseno menyebutkan bahwa koordinasi lintas lembaga akan terus diperkuat untuk menjamin kelancaran pemutakhiran data secara berkelanjutan. "Dengan adanya IKD dan SSO, kami berharap semua layanan publik dapat lebih mudah diakses hanya dengan satu identitas digital. Ini adalah masa depan pelayanan publik yang lebih modern dan efisien," pungkas Mensuseno. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar