Jakarta — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memimpin langsung rapat Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) di Gedung A lantai 3 Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (4/12/2025). Rapat ini menjadi momentum penting untuk memperkuat integrasi data dan sistem digital agar penyaluran bansos lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

Rapat juga dihadiri pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L) antara lain Ketua Dewan Ekonomi Nasional/Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (PTDP) Luhut Binsar Panjaitan, Menteri PANRB Rini Widyantini, Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Sekjen Kemensos Robben Rico, Dirjen Teknologi Pemerintahan Digital Kementerian Komunikasi Digital (Komdigi) Mira Tayyiba; Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, dan undangan  penting lainnya.

Dari Kemendagri turut hadir seluruh pejabat komponen Eselon I dan II, termasuk Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi, Sesditjen Hani Syopiar Rustam, Direktur PIAK Muhammad Nuh Al Azhar, Direktur IDKN Handayani Ningrum, Direktur IDKN Agus Irawan, Direktur Fadukcapil Muhammad Farid, dan Direktur Bina Aparatur Dukcapil Erliani Budi Lestari.

Dalam sambutannya, Mendagri Tito menekankan bahwa penyaluran bansos harus tepat sasaran untuk secara efektif menurunkan kemiskinan ekstrem. Digitalisasi dipandang sebagai solusi untuk meningkatkan efektivitas dan akurasi data penerima bantuan. "Digitalisasi bansos merupakan bagian dari agenda besar transformasi pelayanan publik. Kita ingin memastikan bantuan sosial benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak, dengan sistem yang terintegrasi, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Untuk itu Mendagri juga menyoroti peran penting data kependudukan Dukcapil terhadap eksistensi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) adalah sebagai fondasi data tunggal yang memastikan keakuratan dan validitas data penerima program bantuan pemerintah di daerah. 

Data kependudukan yang dikelola Ditjen Dukcapil (termasuk Nomor Induk Kependudukan/NIK, nama, tanggal lahir, alamat, dll.) menjadi acuan utama untuk memvalidasi dan memadankan data yang masuk ke DTSEN. Proses ini krusial untuk memastikan bahwa data yang digunakan adalah data yang sah dan akurat. "Pemerintah daerah (Pemda) harus memastikan penyaluran bantuan berbasis pada DTSEN yang terintegrasi dengan data kependudukan Dukcapil. Data yang akurat merupakan kunci untuk distribusi yang lebih terarah," tegas Mendagri Tito.

Ketua DEN/Ketua Komite PTDP Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan sejumlah poin utama dalam arahannya. 

Pertama, peningkatan akurasi data penerima. "Digitalisasi bansos yang telah berhasil diterapkan dalam piloting di Banyuwangi ke depannya dapat semakin mengurangi kesalahan sasaran penerima, yang selama ini menjadi salah satu masalah utama dalam penyaluran bantuan sosial konvensional," Kata LBP.

Luhut menekankan bahwa digitalisasi bansos berpotensi menghemat APBN hingga mencapai Rp300-400 triliun, dengan menghilangkan kebocoran dan penyaluran yang tidak tepat sasaran. "Sistem digital yang berbasis GovTech dan kecerdasan buatan (AI) dirancang untuk memastikan proses penyaluran bantuan menjadi lebih transparan dan dapat dilacak, sehingga meminimalisir praktik korupsi," kata dia.

Luhut juga menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap efektivitas uji coba bansos digital di Banyuwangi sebelum diluncurkan secara nasional di 32 kabupaten/kota lainnya pada 2026 mendatang. "Bupati Banyuwangi saya minta tidak segan untuk membagikan pengalaman dan keberhasilan dalam membangun sistem digitalisasi kepada daerah lain di Indonesia," pungkas Luhut.

Menteri PANRB Rini Widyantini giliran menyoroti aspek tata kelola birokrasi. “Transformasi digital bansos harus diiringi dengan reformasi birokrasi, agar pelayanan publik lebih sederhana, cepat, dan bebas dari praktik maladministrasi,” paparnya.

Proses penyaluran bansos pun, kata Rini, dipangkas signifikan dari sebelumnya tujuh tahapan menjadi hanya tiga langkah utama: pengajuan, verifikasi dan penetapan, serta penyaluran bantuan. "Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses dan mengurangi beban administratif, dan secara keseluruhan, arah kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, transparan, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia melalui pemanfaatan teknologi digital," tuturnya. 

MenPPN/Bappenas, Rachmat Pambudy menggarisbawahi pentingnya kerja sama dan sinkronisasi antara berbagai K/L untuk mewujudkan sistem digital yang terpadu. Ini memerlukan perencanaan jangka panjang, dan digitalisasi bansos harus masuk dalam kerangka pembangunan nasional, sehingga keberlanjutan program dapat terjamin,” jelasnya.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan, pihaknya mendukung penuh inisiatif digitalisasi bansos sebagai langkah strategis pemerintah untuk mewujudkan sistem perlindungan sosial yang lebih efisien dan akuntabel, dengan peran utama BPS dalam penyediaan dan pemutakhiran data yang akurat. "Kami juga memberikan dukungan terhadap pemutakhiran DTSEN. Program uji coba digitalisasi bansos di Banyuwangi beberapa waktu lalu sangat mendukung upaya pemutakhiran DTSEN yang menjadi acuan utama dalam menentukan penerima bantuan sosial," kata Amalia.

Sekjen Kemensos Robben Rico hadir mewakili Mensos Saifullah Yusuf secara keseluruhan menyampaikan pesan utama bahwa transformasi digital merupakan langkah krusial untuk memperbaiki sistem perlindungan sosial di Indonesia agar lebih efektif dan efisien. Ia menegaskan kesiapan pihaknya  memastikan integrasi data penerima bansos dengan Dukcapil. "Sehingga tidak ada lagi penerima ganda atau salah sasaran,” katanya.

Sementara titik berat penyampaian Dirjen Teknologi Pemerintahan Digital Komdigi, Mira Tayyiba  berfokus pada pemanfaatan teknologi digital untuk mengatasi tantangan klasik dalam penyaluran bansos, yaitu masalah data dan transparansi, demi terciptanya pelayanan publik yang lebih baik. Mira pun menyoroti aspek teknologi dan keamanan sistem digital harus menjadi prioritas. "Komdigi siap mendukung dengan infrastruktur dan penguatan keamanan siber,” ujarnya.

Tiba giliran Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi menyampaikan kesiapan Ditjen Dukcapil untuk memastikan verifikasi penerima bansos berbasis NIK berjalan optimal. “NIK yang terdapat dalam IKD ini menjadi tulang punggung digitalisasi bansos. Ini memungkinkan proses autentikasi digital dan verifikasi biometrik yang lebih kuat untuk mengidentifikasi penerima manfaat yang sah," kata Dirjen Teguh.

Dengan dukungan data kependudukan yang valid dari Dukcapil, bertujuan untuk mengakhiri masalah bantuan sosial yang salah sasaran. Proses penentuan penerima bansos akan didasarkan pada data yang dapat dipertanggungjawabkan dan diverifikasi oleh pemerintah pusat. "Sistem ini dirancang untuk meningkatkan transparansi dalam seluruh alur penyaluran bansos, dari pendaftaran hingga penerimaan, sehingga meminimalisir potensi penyelewengan, dan memastikan tidak ada yang tertinggal dari program bantuan pemerintah," jelas Teguh.

Dengan paparan para menteri dan kepala lembaga, rapat ini menegaskan komitmen bersama untuk menjadikan digitalisasi bansos sebagai pilot project yang dapat segera diimplementasikan secara nasional. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas perlindungan sosial, memperkuat transparansi, dan mendukung agenda besar transformasi digital pemerintahan. Dukcapil***