Kairo – Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi bersama delegasi Indonesia (Tim Bappenas, Tim Dukcapil serta Tim Bank Dunia) bertolak ke Kairo, Mesir, untuk menghadiri perhelatan akbar di bidang Digital Public Infrastructure (DPI), Selasa (1/10/2024). Konferensi Tingkat Tinggi DPI tersebut diselenggarakan di St. Regis, New Capital, Kairo, Mesir dari tanggal 1-3 Oktober 2024.

Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menjelaskan komitmen Indonesia membangun infrastruktur digital publik untuk memperkuat pembangunan global. 

Pada forum tersebut, Dirjen Teguh beserta delegasi Indonesia melakukan bilateral meeting dengan sejumlah tokoh dan organisasi kunci penggiat DPI, seperti Dr. Pramod Varma, Profesor David Eaves dan Centre for Digital Public Infrastructure (CDPI), serta Bill&Melinda Gates Foundation. Di sana, Teguh memaparkan pencapaian dan tantangan Indonesia mengembangkan DPI untuk mendukung transformasi digital, baik pada sektor publik maupun swasta di Indonesia. 

Pada sesi diskusi bilateral bertajuk "How Indonesia is Building Its Digital Public Infrastructure", Dirjen Teguh menjelaskan bagaimana Indonesia membangun dan mengembangkan salah satu pilar utama DPI yakni "Identity" sejak  2006, dan terus menerus memperkuat infrastrukturnya sampai saat ini. 

Pemanfaatan teknologi secara komprehensif terus dibangun oleh Ditjen Dukcapil sejak 2004 dengan menerapkan SIAK sebagai sistem dasar dalam pengelolaan administrasi kependudukan. "SIAK terus dikembangkan dengan penerapan program KTP-el dari tahun 2011 sampai saat ini. Penerapan KTP-el tersebut kemudian juga menjadi fondasi dari pengembangan Identitas Digital yang kemudian dikenal dengan nama IKD," papar Dirjen Teguh.
 
Mulai 2013, Ditjen Dukcpail juga telah menerapkan proses online verification dalam membantu lembaga pemerintah maupun swasta untuk melakukan proses verifikasi konsumen secara elektronik. "Hal ini untuk mendukung dan mewujudkan layanan publik maupun layanan swasta yang lebih efektif dan efisien serta inklusif," kata Teguh.

Dirjen Teguh juga menjelaskan saat ini lebih dari 6.500 lembaga pemerintah maupun swasta telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama untuk verifikasi data penduduk ke Ditjen Dukcapil. Ini dapat terwujud lantaran proses perekaman KTP-el sudah sangat tinggi, mencapai 98 persen dari jumlah penduduk wajib KTP. 

Dirjen Teguh juga menjelaskan bahwa saat ini transaksi per hari untuk proses verifikasi data ke Ditjen Dukcapil mencapai rerata 9 juta transaksi verifikasi, baik untuk onboarding pada suatu layanan, maupun untuk transaksi pada satu layanan oleh lembaga pengguna. 

Melihat data-data yang dipaparkan oleh Dirjen Teguh, para tokoh utama DPI di forum tersebut seperti Dr. Pramod Varma dan Profesor David Eaves sepakat bahwa Indonesia telah mencatat kemajuan yang luar biasa dalam pengembangan dan pengimplementasian DPI, khususnya dalam hal identity verification. 

Kedua tokoh DPI tersebut juga sepakat untuk membawa contoh baik (best practices) penerapan DPI di Indonesia ini ke dalam forum-forum global. Harapannya, semakin banyak negara yang bisa menjadikan Indonesia sebagai salah satu role model terkait penerapan DPI di dunia. Dukcapil***