DITJEN DUKCAPIL KEMENDAGRI

Denpasar — Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri terus mendukung digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) setelah sukses diterapkan dan diluncurkan pertama kali di Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai lokasi percontohan nasional, pada pertengahan September 2025 lalu.

Kali ini Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi kembali menggulirkan sosialisasi Digitalisasi Perlinsos dan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Gedung Dharma Alaya Denpasar, Kota Denpasar, Jumat (5/12/2025).

Dirjen Teguh didampingi Direktur PIAK Muhammad Nuh Al Azhar, Kasubdit Keamanan Informasi Direktorat IDKN, Mensuseno, serta Pejabat Ahli Madya, Adel Trilius. Sementara dari Pulau Dewata hadir Kepala Dinas DPMD Dukcapil Provinsi Bali, I Made Dwi Dewata, dan Kadis Dukcapil Kota Denpasar Dewa Gde Juli Artabrata.

Dalam arahannya, Dirjen Dukcapil Teguh Setiabudi mengatakan kegiatan sosialisasi jemput bola ini diberikan kepada puluhan peserta yang hadir, yakni Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan operator desa/kelurahan serta dari OPD Pemkot Denpasar.

Ditjen Dukcapil Kemendagri memainkan peran strategis dalam mendorong digitalisasi program perlindungan sosial (Perlinsos). “Dukungan Dukcapil melalui IKD ini bukan sekadar transformasi teknologi, tapi juga lompatan sistem menuju pelayanan publik yang lebih inklusif, efisien, dan berbasis kebutuhan warga,” kata Dirjen Teguh Setyabudi.

Sosialisasi ini adalah koordinasi dan penyamaan persepsi antara Ditjen Dukcapil Kemendagri dengan Dinas Dukcapil di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Untuk terus mendukung program Perlinsos, Dirjen Teguh Setyabudi mengajak seluruh jajaran Dinas Dukcapil di Bali Dwipa untuk terus menggenjot cakupan IKD, yang saat ini sudah mencapai lebih dari 16,7 juta pengguna. “Kelanjutan dari Program Digitalisasi Perlinsos yang pilotingnya pertama kali di Kabupaten Banyuwangi, kemudian nanti akan diimplementasikan di seluruh Indonesia pada tahun 2026. Jadi saya minta kepada bapak dan ibu jajaran Disdukcapil semuanya mari kita persiapkan pelaksanaan yang akan memanfaatkan IKD,” seru Teguh.

Sementara Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Dewa Gde Juli Artabrata menjelaskan kegiatan sosialisasi ini menindaklanjuti rapat Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (PTDP) pada 2 Oktober 2025 serta rapat lanjutan pada tanggal 6 Oktober 2025 terkait tindak lanjut implementasi piloting yang dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi.

Dewa Gde Juli menambahkan, salah satu yang menjadi tugas Kemendagri yaitu memberikan sosialisasi program digitalisasi Perlinsos kepada seluruh pemerintah daerah untuk melakukan replikasi kegiatan Digitalisasi Perlinsos sebagaimana yang dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi tersebut.

"Sehubungan dengan hal tersebut, Ditjen Dukcapil akan melakukan sosialisasi dan aktivasi IKD kepada pihak-pihak yang menjadi kunci terkait program digitalisasi Perlinsos, yakni Pendamping Program PKH, TKSK dan operator desa/kelurahan," terang Dewa Gde.

Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Bali, I Made Dwi Dewata, menegaskan komitmen daerah dalam mendukung program nasional ini. “Kami di Bali siap memperluas cakupan IKD dan memastikan seluruh pendamping sosial di desa-desa memahami mekanisme digitalisasi Perlinsos. Dengan begitu, masyarakat penerima manfaat bisa lebih cepat dan tepat sasaran,” ujarnya.

Direktur PIAK Muhammad Nuh Al Azhar mengatakan bahwa keberhasilan digitalisasi Perlinsos sangat bergantung pada kualitas data kependudukan yang terintegrasi. “PIAK memastikan bahwa data yang digunakan dalam program Perlinsos adalah data yang valid, mutakhir, dan terhubung langsung dengan Identitas Kependudukan Digital. Dengan begitu, setiap bantuan sosial dapat diberikan tepat sasaran, menghindari duplikasi penerima, dan meningkatkan akuntabilitas program,” jelas Nuh.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan arahan agar seluruh jajaran Dukcapil di daerah mempercepat aktivasi IKD sebagai fondasi utama integrasi layanan publik. “Digitalisasi Perlinsos adalah bagian dari agenda besar transformasi digital pemerintah. IKD akan menjadi Single Sign On untuk berbagai layanan, sehingga masyarakat cukup menggunakan satu identitas digital untuk mengakses bantuan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, hingga layanan administrasi kependudukan. Saya minta seluruh jajaran Dukcapil di daerah bekerja keras memastikan target nasional ini tercapai,” tegas Mendagri Tito. Dukcapil***