Jakarta — Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri menerima audiensi dari Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Banyumas, Agus Sriyono, bersama Sekretaris Dinas Dukcapil Banyumas, Tulus Widodo, serta Kepala Dinas Dukcapil Kota Depok, Mary Liziawati. Pertemuan berlangsung di ruang rapat Dirjen Dukcapil, Gedung A Kantor Ditjen Dukcapil, Jakarta, Jumat (30/1/2026).
Audiensi perkenalan dua kepala dinas yang baru untuk Disdukcapil Banyumas dan Disdukcapil Kota Depok ini dipimpin langsung oleh Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi, didampingi Direktur PIAK Muhammad Nuh Al Azhar, Kasubdit Keamanan Informasi Kependudukan, Mensuseno, dan Perencana Ahli Madya Direktorat IDKN, Adel Trilius beserta jajaran staf.
Selain perkenalan sebagai Kadis Dukcapil baru, pertemuan strategis ini membahas agenda utama, antara lain percepatan implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk mendukung program Perlinsos di Banyumas dan Depok; serta integrasi data kependudukan untuk mendukung layanan publik digital yang inklusif dan transparan.
Dalam audiensi tersebut, Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi mendorong Kabupaten Banyumas dan Kota Depok sebagai daerah piloting baru untuk program prioritas pemerintah di bidang digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos).
"Kabupaten Banyumas dan Kota Depok kami dorong menjadi salah satu daerah piloting baru dalam percepatan implementasi IKD untuk mendukung program prioritas pemerintah di bidang Perlindungan Sosial," kata Dirjen Teguh.
Teguh juga menyampaikan harapannya, dengan IKD integrasi data kependudukan akan semakin kuat sehingga penyaluran bantuan sosial dapat tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. "Kami berharap Banyumas dan Depok dapat menyusul sukses Kabupaten Banyuwangi serta mampu menunjukkan komitmen serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam mempercepat transformasi layanan kependudukan digital. Dukcapil pusat akan mendampingi penuh agar pelaksanaan program ini berjalan optimal dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat," tegas Dirjen Teguh Setyabudi.
Kadis Dukcapil Banyumas Agus Sriyono menyampaikan kesiapan daerahnya menyukseskan digitalisasi Perlinsos.
"Banyumas siap menjadi daerah piloting untuk program nasional digitalisasi perlindungan sosial. Kami telah menyiapkan strategi percepatan aktivasi IKD agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran dan transparan. Dengan dukungan penuh dari Dukcapil pusat, kami optimistis target aktivasi ratusan ribu penduduk dapat tercapai tahun ini," kata Kadis Agus Sriyono.
Kadis Dukcapil Kota Depok Mary Liziawati menegaskan komitmen yang sama. "Kami di Depok berkomitmen menyukseskan program prioritas pemerintah di bidang perlindungan sosial melalui digitalisasi layanan kependudukan. Kami juga terus memperkuat koordinasi dengan Dukcapil pusat agar integrasi data berjalan optimal. Dengan IKD, masyarakat Depok akan merasakan kemudahan layanan sekaligus jaminan keamanan data pribadi," kata Kadis Mary Liziawati.
Ia pun berkomitmen dalam menyelaraskan program digitalisasi. “Depok terus berkoordinasi dengan Dukcapil pusat untuk memastikan layanan adminduk berbasis digital berjalan optimal. Kami ingin masyarakat merasakan kemudahan layanan tanpa harus bergantung pada dokumen fisik,” ungkapnya.
Direktur PIAK Muhammad Nuh Al Azhar menyampaikan pentingnya konsistensi daerah dalam menjaga kualitas layanan. “PIAK memastikan sistem pusat selalu siap mendukung daerah. Namun, keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada komitmen daerah untuk menjaga kualitas data dan mempercepat aktivasi IKD. Banyumas dan Depok kami harapkan menjadi role model bagi daerah lain,” tegasnya.
Kasubdit Keamanan Informasi Kependudukan Direktorat IDKN, Mensuseno menambahkan penekanan pada aspek keamanan data. “Setiap inovasi digital harus diiringi dengan perlindungan data pribadi. Validasi melalui IKD menjadi kunci agar layanan publik tidak hanya cepat, tetapi juga aman dan tepercaya,” jelasnya.
Sebagai tindak lanjut, Dukcapil pusat akan memperkuat koordinasi sekaligus mendampingi daerah dalam percepatan aktivasi IKD. Banyumas dan Depok diharapkan menjadi contoh daerah yang berhasil mengintegrasikan layanan kependudukan digital dengan berbagai sektor, mulai dari bantuan sosial, kesehatan, hingga perbankan.
Dengan komitmen bersama, audiensi ini menjadi tonggak penting dalam mempercepat transformasi layanan kependudukan menuju era digital yang inklusif dan berdaya guna bagi masyarakat. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar