Jakarta — Panel Sesi I Rakornas Dukcapil dengan Lembaga Pengguna Pusat di Hotel Pullman, Central Park, Jakarta, juga menghadirkan paparan dari Sourav Das, Associate-Investments di Co-Develop.
Co-Develop, merupakan sebuah lembaga global yang mendukung pendanaan, percepatan, dan implementasi Digital Public Infrastructure (DPI) di berbagai negara.
Dalam presentasi berjudul “Exploring Digital Identity Use Cases Around the World”, Das menyoroti berbagai praktik global pemanfaatan identitas digital serta relevansinya bagi Indonesia yang tengah mengembangkan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Das menjelaskan bahwa identitas digital telah menjadi fondasi bagi banyak negara dalam memperluas akses layanan publik, memperkuat inklusi keuangan, dan meningkatkan efisiensi birokrasi. “Digital identity bukan hanya kartu elektronik, melainkan pintu masuk menuju ekosistem layanan publik yang lebih adil dan efektif,” ujarnya.
Dengan pengalaman mendukung pendanaan dan implementasi DPI di berbagai negara, Co-Develop melihat identitas digital sebagai katalis transformasi sosial. Das menekankan bahwa Indonesia memiliki posisi strategis untuk memanfaatkan IKD sebagai tulang punggung DPI, mengingat skala penduduk dan kompleksitas geografisnya.
Keunggulan IKD di Indonesia
Dalam paparannya, Das menilai IKD memiliki sejumlah keunggulan, yakni: 1). Skala nasional yang masif: Dengan basis data kependudukan yang sudah terintegrasi, IKD dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat; 2). Potensi inklusi layanan: IKD membuka akses lebih luas ke layanan kesehatan, pendidikan, dan keuangan, terutama bagi kelompok rentan; dan 3). Efisiensi birokrasi: Integrasi IKD dengan layanan lintas sektor dapat memangkas duplikasi data dan mempercepat proses administrasi.
Namun, Das juga mengingatkan adanya tantangan yang perlu diantisipasi. Pertama, terkait keamanan dan privasi data. "Perlindungan data pribadi harus menjadi prioritas agar kepercayaan publik terjaga."
Kedua, soal interoperabilitas lintas lembaga. "Integrasi IKD dengan berbagai sistem layanan publik memerlukan koordinasi intensif antarinstansi," ulas Das.
Ketiga, kesenjangan digital yakni akses teknologi yang belum merata di daerah terpencil dapat menghambat pemanfaatan IKD secara inklusif. Keempat, soal kapasitas kelembagaan sehingga Dukcapil dan mitra lintas sektor perlu memperkuat kapasitas teknis dan tata kelola agar implementasi IKD berkelanjutan.
Das menekankan bahwa keberhasilan IKD di Indonesia akan bergantung pada kombinasi antara inovasi teknologi, tata kelola yang transparan, dan kolaborasi lintas sektor. “Indonesia dapat menjadi contoh global bagaimana identitas digital digunakan bukan hanya untuk administrasi, tetapi untuk memperkuat kepercayaan sosial dan memperluas inklusi,” tegasnya.
Paparan Sourav Das memberikan perspektif global sekaligus refleksi lokal bagi Indonesia. Dengan memanfaatkan keunggulan IKD dan mengantisipasi tantangan pengembangannya, Indonesia berpeluang besar menjadikan identitas digital sebagai fondasi utama dalam membangun Digital Public Infrastructure yang inklusif, aman, dan berkelanjutan. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar