Padang — Ada geliat yang tidak biasa di kantor Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat. Sebuah tenda megah berdiri di kantor yang beralamat di Jl. Rasuna Said No. 81, Padang, Sumbar. Ternyata ada hajat Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) di sana, pada Kamis (2/10/2025).
Padahal hari-hari biasanya, Dinas Dukcapil level provinsi itu tidak memberikan pelayanan adminduk, melainkan menjalankan fungsi koordinasi dengan Dinas Dukcapil tingkat kabupaten/kota di wilayahnya. Namun untuk memperingati Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat yang ke-80, acara ini spesial digelar untuk merayakannya.
Menurut Kepala Dinas Dukcapil Sumbar Besri Rahmad, acara ini terselenggara dengan dukungan 7 Dinas Dukcapil kabupaten/kota dari 19 kab/kota yang ada di Sumbar. "Ke-7 Disdukcapil itu adalah Disdukcapil Kota Padang, Kabupaten Solok, Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kota Bukittinggi,dan Kota Sawahlunto. Yang lain bukan tak mau ikut namun meayani juga di daerahnya, jadinya kali ini belum bisa berpartisipasi untuk gabung pelayanan di Provinsi," kata Besri Rahmad.
Pelayanan adminduk istimewa ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus berbagai dokumen penting. Antara lain rekam cetak KTP-el, Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), perubahan data dokumen kependudukan atau up-date data yang harus terus menerus dilakukan penduduk jika ada perubahan supaya menjadi data terkini, surat keterangan pindah datang, cetak akta kelahiran, dan akta kematian serta aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
"Waktu pelaksanaannya dimulai sejak pukul 08.00 hingga 15.00 WIB. Masyarakat yang ingin memanfaatkan kesempatan ini bisa langsung mendatangi lokasi di Kantor Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat," kata Kadis Besri.
Sementara itu, Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional Handayani Ningrum turut menyambut baik dan memberikan apresiasi yang tinggi terselenggaranya acara ini.
Dirinya sengaja datang dari Jakarta bersama tim teknis untuk melihat langsung, dan sekaligus memberikan motivasi, sosialisasi tentang pentingnya validasi data untuk seterusnya berharap aktivasi IKD secara masif di kabupaten/kota se Provinsi Sumbar dapat segera terwujud. Sedangkan tim teknis membantu jika ada permasalahan, gangguan dalam proses pelayanan dapat segera diatasi.
"Dukcapil memang secara rutin melakukan strategi jemput bola untuk memastikan masyarakat memperoleh seluruh dokumen kependudukan. Namun yang tak kalah penting, rekan-rekan Disdukcapil juga harus menggencarkan sosialisasi dan percepatan aktivasi IKD di daerah," imbaunya.
Menurut Ningrum, langkah ini ditempuh untuk memastikan seluruh penduduk Indonesia mendapatkan dokumen kependudukan secara lengkap, baik dalam bentuk fisik maupun digital.
Selain itu, dengan menggenjot akselerasi cakupan IKD, Dukcapil juga mendukung seluruh program prioritas pemerintah. Contoh, yaitu digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) agar bantuan sosial (bansos) dari pemerintah bisa lebih tepat sasaran yang diterima oleh masyarakat. Sebab, semuanya berawal dari data kependudukan, termasuk IKD ini.
Masyarakat bisa dengan mudah mendaftar melalui IKD, namun selanjutnya siapa yang berhak menerima bansos tentu sesuai atau memenuhi kriteria yang sudah ditentukan, dan itu menjadi kewenangan Kemensos/Dinsos.
Menurut Ningrum, sejak Agustus 2025, Dukcapil terus menggenjot aktivasi IKD bagi sekitar 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH). Selain itu, jumlah KPM PKH yang secara keseluruhan terdaftar pada tahun 2025 adalah sekitar 16,5 juta jiwa, termasuk KPM PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Ningrum menyebutkan, capaian nasional IKD yang baru sekitar 17 juta lebih akan terus menyasar kepada KPM. "Bagi yang tidak mempunyai handphone, atau hapenya tidak mendukung atau tidak support, maka mereka ini bisa didata menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Keluarga. Bisa juga dengan KTP-el secara fisik untuk verifikasi dan validasi. Mereka juga bisa didata dengan face recognition atau melalui agen Perlinsos yang ditentukan Dinas Sosial di masing-masing kabupaten/kota," jelas Direktur IDKN yang asli 'Urang Awak' asal Solok ini.
Diketahui pada pertengahan 2025, tercatat sebanyak 203.872 KPM PKH di Sumbar. “Dengan turun langsung ke lapangan, kami ingin mempercepat aktivasi IKD dan memastikan para penerima bansos diterima oleh orang yang tepat dan benar-benar terpenuhi haknya,” kata Handayani Ningrum.
Ia menyatakan bahwa pelayanan istimewa lewat Dinas Dukcapil Sumbar ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah memberikan pelayanan terbaik dan termudah kepada masyarakat. 
Sementara itu di berbagai kesempatan, Dirjen Teguh Setyabudi mengajak seluruh jajaran Dinas Dukcapil untuk terus menggenjot cakupan aktivasi IKD menjadi minimal 25-30 persen dari total jumlah pemilik KTP-el. "Bermula dengan program Digitalisasi Perlinsos yang pilotingnya ada di Kabupaten Banyuwangi, dan seterusnya nanti akan diimplementasikan di seluruh Indonesia pada tahun 2026," kata Teguh.
Teguh meyakini implementasi IKD akan mengalami lompatan besar andaikata digitalisasi Perlinsos yang memanfaatkan IKD untuk verifikasi dan juga sebagai untuk validasi data berhasil dengan baik. "Maka nanti semua program program strategis pemerintah seperti misalnya masalah subsidi listrik, subsidi pupuk dan sebagainya. Ini juga akan menggunakan IKD untuk verifikasinya dan diberlakukan untuk semua daerah," demikian Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar