Jakarta — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan apresiasi kepada Ditjen Dukcapil atas kontribusinya yang luar biasa dalam kegiatan di Banyuwangi terkait piloting digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos).
LBP, demikian sebutan populernya, juga menyoroti peran besar Kemendagri dalam mendorong daerah dan diharapkan dapat melakukan sosialisasi kepada Pemda. "Saya minta Kemendagri agar siapkan bahan paparan untuk kabupaten/kota/provinsi terkait sosialisasi Perlinsos," kata Luhut saat memimpin rapat koordinasi lanjutan di Kantor DEN, Jakarta, Senin (6/10/2025).
Rapat ini merupakan tindak lanjut dari Rakor Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintahan sebelumnya di Kabupaten Banyuwangi, sekaligus merespons arahan Presiden RI terkait piloting digitalisasi Perlinsos dan dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Luhut juga mengungkapkan bahwa Presiden RI memberikan respons positif terhadap keberhasilan piloting tersebut. “Digitalisasi dan deregulasi telah terbukti mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti yang terjadi di Vietnam. Kita harus menyiapkan peluncuran nasional Digitalisasi Perlinsos pada April atau Mei 2026, dan akan mengundang Presiden World Bank,” ujar LBP.
Luhut menekankan pentingnya subsidi yang diarahkan langsung kepada individu, bukan barang, serta perlunya sosialisasi masif kepada pemerintah daerah.
Ia pun menyebut ASN sebagai aset utama dalam proses registrasi penduduk melalui portal Perlinsos. "Dari Banyuwangi kita belajar betapa pentingnya keterbukaan data antar-K/L sebagai kunci transformasi ekonomi nasional. Presiden akan memberikan arahan, tidak boleh ada K/L yang tidak memberikan sharing data kepada yang lain. Ini akan menjadi game changer kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata Luhut.
Rakor dihadiri jajaran pimpinan dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto yang didampingi oleh Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi.
Turut hadir perwakilan dari Kementerian Sosial, BPS, Kementerian PANRB, Bappenas, Kementerian Komunikasi dan Digital, BSSN, BPKP, LKPP, dan K/L terkait lainnya.
Dukungan percepatan aktivasi IKD
Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa dari 205 juta penduduk yang telah merekam KTP-el, baru 16,4 juta atau sekitar 11 persen yang memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD). "Ditjen Dukcapil bersama World Bank tengah mempercepat aktivasi IKD secara nasional," ujar Wamen Bima Arya.
Bima Arya menjamin Kemendagri mendukung perluasan piloting ke beberapa daerah. Ia mengusulkan perluasan wilayah piloting seperti Kota Makassar, Surabaya, Balikpapan, Kabupaten Lombok Barat, Sumedang, dan Bogor. "Dengan syarat komitmen kepala daerah dan kesiapan birokrasi," kata Bima Arya.
Menurutnya, strategi sosialisasi akan dilakukan melalui tiga tingkat, yakni secara nasional, regional, dan komunitas pendamping.
“Belajar dari Banyuwangi, pendampingan masyarakat sangat krusial, terutama bagi warga yang belum memiliki perangkat digital. Oleh karena itu, perlu keterlibatan aktif dari Kemensos, kepala dinas, camat, lurah, dan perangkat desa,” ujar Wamendagri.
Karena banyak masyarakat yang tidak punya HP (seperti di Banyuwangi), Wamen Bima Arya mengusulkan perlu dilakukan pemetaan dan pendampingan yang melibatkan Tim Kemensos, para Kepala Dinas, Camat, Lurah, dan perangkat desa.
Tindak lanjut
Rapat juga mendengarkan laporan progres dan dukungan dari K/L terkait terhadap uji coba Perlinsos di Banyuwangi.
Sebagai tindak lanjut, Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintahan merencanakan rapat lanjutan pada tanggal 18 atau 20 Oktober 2025 untuk membahas kemungkinan perluasan piloting ke daerah lain dan langkah strategis berikutnya.
Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menambahkan, ada dua metode verifikasi data penerima bantuan, yakni autentikasi melalui IKD di portal digital, dan metode biometrik/face recognition melalui petugas di lapangan bagi yang tidak memiliki ponsel.
"Sesuai arahan Ketua DEN, kami siap bersinergi data Dukcapil dengan instansi lain, sehingga mempercepat dan memvalidasi data pembaruan. Desain IKD juga akan diperbarui untuk lebih mudah digunakan dan ramah bagi kelompok rentan dan disabilitas, dengan dukungan dari World Bank." Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar