Banyuwangi — Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi dan jajaran pemerintah pusat berkunjung ke Banyuwangi untuk menghadiri uji coba terbatas digitalisasi Perlinsos di tingkat desa/kelurahan di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (18/9/2025).
Uji coba tersebut dilaksanakan di Desa Kemiren dan Kelurahan Lateng, dengan Pendopo Sabha Swagata Blambangan digunakan sebagai salah satu lokasi kegiatan.
Banyuwangi dipilih oleh pemerintah pusat sebagai lokasi percontohan nasional untuk sistem digitalisasi penargetan bantuan sosial (Bansos). Program ini bertujuan membangun sistem perlindungan sosial yang lebih transparan, akurat, dan adaptif melalui penggunaan teknologi digital.
"Sistem digitalisasi Bansos ini akan berbasis data kependudukan, menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai basis data tunggal (Single Sign On). Ini diharapkan dapat mengatasi masalah ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran Bansos," kata Dirjen Teguh Setyabudi.
Adapun peran dan dukungan langsung jajaran Dukcapil Kemendagri terhadap piloting digitalisasi Bansos di Kabupaten Banyuwangi, adalah melakukan percepatan aktivasi IKD bagi calon penerima bantuan sosial di Banyuwangi.
Lalu, mengintegrasikan portal Perlinsos dengan single sign on (SSO) IKD dan Face Recognition atau FR. "Keduanya sudah terintegrasi, jadi kami di Ditjen Dukcapil lanjut terus membantu memberikan dukungan pelatihan digitalisasi Bansos di Kabupaten Banyuwangi," ungkap Teguh.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menjelaskan, untuk pendaftaran digitalisasi Bansos bisa dilakukan secara mandiri dan lewat aplikasi Portal Perlinsos (perlindungan sosial). "Syaratnya, pendaftar harus mengaktivasi IKD di hapenya, karena portal Perlinsos terhubung dengan IKD. Notifikasi diterima atau penolakan akan disampaikan melalui portal, dan warga yang ditolak memiliki kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara Daring," jelas Ipuk.
Cara kedua, lanjut Ipuk, pendaftaran bisa melalui agen Perlinsos yang sebelumnya telah dilatih, dan sampai saat ini ada sekitar 500 agen Perlinsos di Banyuwangi. Mereka merupakan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), tenaga kesejahteraan sosial kecamatan atau TKSK dan operator di tingkat desa dan kelurahan.
"Agen Perlinsos telah dilatih secara menyeluruh oleh tim dari pusat agar dapat membantu masyarakat yang terkendala saat pendaftaran secara mandiri," kata Ipuk.
Bagi warga yang tidak bisa mendaftar mandiri, katanya, misal tidak punya gawai atau kendala lainnya bisa melalui pendamping PKH maupun TKSK. "Mereka yang akan menyisir warga tak mampu di daerahnya yang sekiranya tidak bisa melakukan pendaftaran mandiri," katanya.
Ia mengaku pemerintah daerah setempat juga akan melibatkan kader Dasa Wisma sebagai agen Perlinsos, dengan harapan agar lebih banyak masyarakat yang seharusnya mendapat bantuan, namun selama ini belum dapat bantuan karena lepas dari pendataan. "Jika pelibatan Kades dasa wisma terealisasi, jumlah agen perlinsos di Banyuwangi bisa mencapai sekitar 2 ribu orang," kata Ipuk.
Proses uji coba melibatkan empat tahap, yaitu pendaftaran, seleksi kelayakan, pemberitahuan hasil, dan mekanisme sanggahan. Pendaftaran untuk Bansos tahun 2026 akan dimulai pada akhir September 2025. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar