Timika — Mengelola daerah memang bukan hal yang mudah. Hal itu diakui Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi, karena dirinya merasakan langsung pernah bekerja di daerah, antara lain sebagai Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara pada tahun 2018 dan sebagai Pjs. Gubernur Kalimantan Utara pada 2020. Teguh pun sempat menjabat sebagai Pj. Gubernur DKI Jakarta dari 18 Oktober 2024 hingga 19 Februari 2025. 

"Mengurusi daerah tidak semudah yang dibayangkan jika hanya melihat dari pusat. Demikian pun sering bilang bahwa urusan Dukcapil bukan urusan pelayanan dasar, tapi justru mendasari semua urusan, ini harus kita perhatikan dengan saksama,” kata Teguh pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Se-Tanah Papua Tahun 2025 di Timika, Papua Tengah, Kamis (31/7/2025).

Dalam Rakorda Dirjen Dukcapil Kemendagri didampingi Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Muhammad Farid. Selain itu hadir anggota DPD RI Yorrys Raweyay, Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Geley, Bupati Mimika Johannes Rettob dan Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong, serta para Kadis Dukcapil enam provinsi dan kabupaten kota se-Tanah Papua.

Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Tengah, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Mimika menjadi tuan rumah Rakorda Dukcapil Se-Tanah Papua Tahun 2025.

Teguh menjelaskan, urusan pelayanan Dukcapil antara lain pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta menerbitkan dokumen kependudukan. "Dokumen tidak hanya merupakan pengakuan hukum, tetapi pengakuan itu membawa konsekuensi besar, karena semua itu menjadi basis layanan publik, mulai kesehatan, sosial, pendidikan dan keuangan."

Untuk itu, ia mengapresiasi dan meminta kepada para kepala daerah untuk memberikan atensi serius terhadap urusan Dukcapil.

Teguh juga menyoroti perlunya sinergi antarlembaga, pemanfaatan teknologi digital seta pemerataan akses layanan telekomunikasi dan informasi. Sebab, Teguh melihat berbagai tantangan yang dihadapi di Tanah Papua sdalah keterbatasan jaringan internet, kondisi sosial di masyarakat serta faktor keamanan. "Hal ini yang membuat pencapaian dokumen adminduk masih tertinggal dibandingkn daerah lain. Seiring dengan tema Rakorda, maka saya mengajak percepatan digitalisasi layanan Adminduk di Tanah Papua harus kita wujudkan dan atasi kendalanya bersama-sama," kata Dirjen Teguh.

Kepada para Kadis Dukcapil provinsi dan kabupaten/kota di Tanah Papua, Teguh meminta agar meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan dan terus menggenjot cakupan kepemilikan dokumen kependudukan, seperti perekaman KTP-el, KK, akta lahir, KIA, akta kematian, dan yang lainnya.

“Dan kedepan saya harap urusan Dukcapil terus dapat perhatian dari bapak-bapak sekalian,” katanya.

Pada kesempatan itu, Teguh juga mengapresiasi bangunan kantor Dukcapil Kabupaten Mimika yang menurutnya sangat bagus, dan juga menjadi lokasi Mall Pelayanan Publik. "Dari sekian kantor Dukcapil, Mimika paling bagus itu," ujarnya. Dukcapil***