Jakarta — Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi menerima kunjungan kehormatan delegasi Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) di bawah pimpinan Director of Strategy and National Programs Departement, Mohammed Al Taher.
Dirjen Teguh beserta jajaran Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama menerima delegasi negara-negara yang terdiri dari 7 keemiratan di bagian timur Semenanjung Arab itu dalam kerangka kegiatan Retret Pertukaran Pengalaman Pemerintah Indonesia-UEA, di Command Center kantor Ditjen Dukcapil Kemendagri, Jl. KH. Guru Amin Km 19, Jakarta, Selasa (16/9/2025).
Lawatan resmi delegasi UEA tersebut sebagai tindak lanjut dari upaya percepatan inovasi pemerintah melalui pertukaran pengetahuan dengan Mitra Pembangunan Bilateral dalam skema Kerja Sama Teknis Luar Negeri (KTLN) Kementerian Sekretariat Negara RI dengan Kementerian Urusan Kabinet Pemerintah UEA. Kedua belah pihak telah menandatangani nota kesepahaman tentang Pertukaran Pengalaman dalam Pembangunan dan Modernisasi Pemerintahan, pada 23 November 2024 lalu.
Kunjungan dilaksanakan selama 2 hari kegiatan, yakni aktivitas hari pertama diisi dengan pertemuan resmi antar delegasi kedua negara membahas tata kelola transformasi digital di Hotel Raffles, Jakarta, Senin (15/9/2025). Hadir pada hari pertama Direktur PIAK Ditjen Dukcapil, Brigjen Pol. Muhammad Nuh Al Azhar yang membawakan materi tentang "Government Cooperation: Public Services with KTP-el & IKD". Sedangkan hari kedua, hari ini, diisi dengan kunjungan delegasi antara lain ke kantor Ditjen Dukcapil Kemendagri.
Pada kesempatan itu, Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menjelaskan pelayanan administrasi kependudukan pada dasarnya merupakan bisnis proses pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Yaitu, berupa pelayanan pencatatan biodata penduduk dan perekaman data biometrik serta penerbitan 24 jenis dokumen kependudukan. "Output dari bisnis proses tersebut adalah bigdata yang tersimpan di 3 Data Center dalam jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dikelola secara terpusat dari Jakarta," jelas Teguh.
Hingga Semester I-2025, Dukcapil tercatat mengelola data penduduk by name by address lengkap dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah sebanyak 286,6 juta jiwa. Dari jumlah itu sebanyak 212,1 juta jiwa tergolong wajib KTP-el, sedangkan yang sudah merekam data biometrik untuk KTP-el sebanyak 205,4 juta jiwa atau 96,83 persen.
Menurut Teguh, data penduduk tersebut banyak dimanfaatkan sebagai basis pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi serta penegakan hukum dan pencegahan kriminalitas.
Hingga 12 September 2025, jumlah lembaga pengguna yang bekerja sama dalam pemanfaatan data Dukcapil adalah sebanyak 7.205 instansi pemerintah maupun swasta di pusat maupun daerah dengan total akses lebih dari 18,08 miliar klik. "Para pengguna data tersebut melakukan verifikasi dan validasi data lewat web service dan web portal untuk akses NIK; bisa lewat card reader untuk KTP-el, face recognition serta verivali lewat IKD," terang Teguh.
Dirjen Teguh juga menjelaskan bagaimana Ditjen Dukcapil banyak berperan membangun digital public infrastructure (DPI) melalui pengembangan Digital ID--yang banyak dikenal sebagai identitas kependudukan digital (IKD).
Teguh mengatakan, identitas digital dirancang sebagai alat bagi seseorang untuk memverifikasi identitasnya secara online ketika mengakses layanan publik. IKD menjadi salah satu pilar DPI bersama dengan pembayaran digital (digital payments), dan pertukaran data atau data exchange.
"IKD yang berbasis NIK itulah Digital ID sebagaimana 'Emirates ID' dan 'UAE Pass' di UEA, kemudian QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) sebagai digital payment, dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) sebagai government data exchange," papar Teguh.
Saat ini juga IKD menjadi penopang utama program digitalisasi sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) pemerintah. Melalui portal ini proses pendaftaran, verifikasi, hingga pengelolaan bansos dapat diakses langsung oleh masyarakat secara digital dan mandiri dengan aman dan mudah.
Dukcapil memanfaatkan IKD dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sekaligus mengintegrasikan fasilitas face recognition (FR) dan single sign on (SSO) dengan IKD lewat Portal Perlinsos. "SSO juga sudah bisa diterapkan pada Satu Sehat, Sentuh Tanahku dan Wondr by BNI. Sementara FR sudah diterapkan pada semua sistem mobile banking perbankan seperti BCA, Livin Mandiri dan BNI ataupun aplikasi fintech seperti DANA dan Gopay," ungkap Dirjen Teguh.
Usai mendapat penjelasan lengkap dari Dirjen Teguh Setyabudi, Mohammed Al Taher selaku pimpinan delegasi UEA menanggapi bahwa perkembangan digital public infrastructure di Indonesia, khususnya dalam konteks IKD, sangat positif dan strategis. "Kami melihat Indonesia sebagai mitra utama dalam membangun ekosistem pemerintahan digital yang inklusif dan berdaya saing tinggi," kata Al Taher.
Ia kemudian menyampaikan beberapa poin penting antara lain pengakuan atas kemajuan infrastruktur digital di Indonesia yang menurutnya memiliki nilai ekonomi digital yang berkembang pesat, didorong oleh populasi besar dan pertumbuhan startup teknologi.
"IKD yang juga berbasis NIK telah terintegrasi dalam berbagai layanan publik. Ini merupakan fondasi penting dalam membangun layanan pemerintahan yang efisien dan inklusif. Kami mendukung pendekatan ini dan melihat Indonesia sebagai contoh negara yang sedang bertransformasi menuju pemerintahan digital yang responsif dan inklusif."
Melalui forum seperti Indonesia-UAE Government Experience Exchange Retreat, kedua negara berbagi praktik terbaik dalam adopsi teknologi baru, termasuk identitas digital dan AI. UEA memandang Indonesia sebagai mitra yang berkomitmen pada etika teknologi dan keberagaman digital, sejalan dengan visi global mereka. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar