Jakarta – Akses pemanfaatan data kependudukan yang dikelola oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri mendapat apresiasi tinggi dari berbagai lembaga, baik di pemerintah maupun sektor swasta.
Penggunaan data yang akurat dan tepercaya ini telah memberikan dampak positif yang sangat signifikan dalam berbagai bidang. Hal ini terungkap dalam sharing session acara Promosi Interoperabilitas IKD dan Pemanfaatan Data Kependudukan Sebagai Digital Public Infrastucture (DPI), di Jakarta, Rabu (20/11/2024) malam.
Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Teknologi Kesehatan Kemenkes, Setiaji mengungkapkan testimoni terkait penggunaan data kependudukan saat program Monitoring Vaksinasi COVID-19. "Kemenkes menjadi salah satu pengguna data kependudukan terbesar, yang mencakup 208 juta penduduk selama pandemi Covid-19. "Lewat aplikasi PeduliLindungi, Kemenkes berhasil memastikan setiap penduduk telah divaksinasi tahap 1 dan 2. Tanpa data kependudukan yang akurat, tidak mungkin kita bisa melakukan monitoring vaksinasi dengan baik dan cepat," ujar Setiaji.
Direktur Risk, Compliance & Legal Allo Bank Ganda Raharja Rusli menyatakan hal yang sama tentang manfaat data kependudukan yang luar biasa besar bagi pertumbuhan pesat di sektor perbankan digital.
Menurut Ganda Rusli, Allobank, sebagai institusi bank digital, mengalami perkembangan sangat signifikan berkat pemanfaatan data kependudukan dari Dukcapil.
Dengan dukungan data ini, Allobank berhasil mencatat 10,7 juta nasabah, penyaluran kredit sebesar Rp 8,02 triliun, CAR 76,9 persen, DPK Rp 4,6 triliun, ekuitas Rp 7 triliun, dan aset Rp 13,6 triliun per semester I-2024. "Tidak mungkin Allobank bisa seperti sekarang tanpa data kependudukan yang valid dan terintegrasi," tandas Ganda Rusli.
Bank swasta terbesar di Indonesia, yakni Bank BCA mengungkapkan hal yang lebih kurang sama. Sejak tahun 2014, Bank BCA telah menjalin kerja sama dengan Ditjen Dukcapil untuk memanfaatkan data kependudukan dalam mempercepat proses verifikasi identitas nasabah dan meningkatkan kenyamanan layanan perbankan.
Dengan menggunakan data kependudukan berupa data biometrik dan face recognition (FR), proses verifikasi nasabah Bank BCA menjadi lebih mudah dan cepat, bahkan menghemat waktu hingga 50 persen.
Teknologi FR juga sangat membantu dalam pelayanan pembukaan rekening dan pergantian perangkat (device) oleh nasabah. "Tingkat pengaduan nasabah turun hingga 95 persen karena akurasi data kependudukan saat verifikasi dan validasi melalui e-KYC mempercepat layanan dan meningkatkan kepuasan nasabah," jelas Ruby Purwadi, selaku Senior Vice President Bank BCA.
Selanjutnya Bank Mandiri yang menduduki posisi pertama sebagai bank dengan aset Rp2.257,8 triliun, terbesar di Indonesia, tak mau ketinggalan memberikan testimoninya.
Sejak tahun 2013, Bank Mandiri telah menjalin kerja sama dengan Ditjen Dukcapil untuk memanfaatkan data kependudukan dalam mempercepat proses verifikasi identitas nasabah dan meningkatkan efisiensi layanan perbankan.
Senior Vice President Enterprise Data Analytics Bank Mandiri, Kurnia Sofia Rosyada membahas bagaimana pemanfaatan data Dukcapil mempercepat transformasi digital, menghadirkan pengalaman perbankan yang lebih cepat, aman, dan seamless bagi nasabah.
Dibandingkan dengan negara maju seperti Australia, sistem data kependudukan yang terpusat seperti di Ditjen Dukcapil malah belum tersedia. Menurut SVP Product PT Privy, Kevin Sugiarto, hal tersebut menyebabkan verifikasi identitas memerlukan proses yang lebih panjang dan kompleks. "Penyalahgunaan identitas juga lebih sulit dicegah tanpa adanya basis data terpusat yang dapat diakses secara realtime," ungkap Kevin yang bisnisnya bergerak sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik (PSrE) pertama dan terbesar di Indonesia, karena Privy berdiri sejak 2016.
Beruntunglah bangsa Indonesia, kata Kevin, memiliki keunggulan karena punya basis data kependudukan terousat yang memungkinkan proses verifikasi identitas yang sangat cepat dan akurat. "Hal ini tidak hanya meningkatkan keamanan transaksi digital, juga mendukung efisiensi dalam berbagai sektor industri," tandasnya.

Di tingkat regional, Bank DKI ikut mengalami pengalaman transformasi pelayanan perbankan yang luar biasa. Bank yang beroperasi di DKI Jakarta dan sekitarnya, mengaku proses bisnis perbankan sangat terbantu dengan hak akses pemanfaatan data kependudukan.
E-KYC telah membantu pola membuka rekening secara online melalui aplikasi JakOne Mobile. "Sebelumnya, kami melakukan pelayanan membuka rekening dengan cara manual, nasabah harus datang ke kantor. Dengan akses data kependudukan, kami bisa melakukan pelayanan buka rekening online yang lebih efisien," ujar Pemimpin Divisi Personal Banking-Grup Bisnis Digital Bank DKI, Aditya Nugraha.
Di sektor telekomunikasi, lembaga pengguna Telkomsel dan XL tak mau ketinggalan memberikan pengalaman menakjubkan karena bertransformasi menggunakan data kependudukan dalam proses bisnis.
Kedua perusahaan telko terbesar di Tanah Air ini sepakat dengan mengakses data Dukcapil untuk verifikasi dan validasi, data customer menjadi lebih valid sekaligus memangkas waktu layanan.
"Sebelum e-KYC data Dukcapil, konsumen yang mengganti kartu Telkomsel memerlukan waktu rerata 5 menit, setelah akses data Dukcapil kurang dari satu menit. Pasang baru Indihome dulu 30 menit sekarang kurang dari 10 menit. pelanggan pun makin puas karena makin simple dan cepat prosesnya," kata Vice President - Customer Care Management Telkomsel, Robby Aris Cahyady.
Sedangkan Chief of Corporate Affairs XL Axiata, Marwan O Baasir menjelaskan bagaimana kolaborasi pihaknya dengan Ditjen Dukcapil telah mendukung transformasi digital Indonesia melalui layanan telekomunikasi yang aman dan terpercaya.
"XL Axiata mendukung pemanfaatan data kependudukan sebagai bagian integral dari Digital Public Infrastructure, mendorong transformasi digital yang aman dan terintegrasi," kata Marwan.
Plh. Direktur IDKN Mensuseno yang memoderatori sharing session pertama menyatakan, dengan testimoni positif dari berbagai sektor, pemanfaatan data kependudukan yang dikelola Ditjen Dukcapil menunjukkan peran pentingnya dalam mendukung berbagai layanan publik dan sektor privat. "Selain itu, tentu ikut serta mendorong transformasi digital yang lebih luas di Indonesia," tandas Mensuseno. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar