Jakarta — Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri menegaskan pentingnya arsitektur keamanan siber dalam mendukung transformasi layanan administrasi kependudukan. Hal ini disampaikan Direktur PIAK Ditjen Dukcapil, Muhammad Nuh Al Azhar, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Lembaga Pengguna Pusat, panel Sesi I, di Hotel Pullman Central Park, Jakarta, Rabu (10/12/2025).
Dalam paparannya berjudul Cyber Security: Architecture & Regulation, Nuh menekankan bahwa pengelolaan data kependudukan membutuhkan sistem keamanan yang kuat dan berlapis. “Sistem keamanan yang kuat sangat dibutuhkan dalam pengelolaan suatu data center, khususnya di Dukcapil,” kutipnya dari arahan Menteri Dalam Negeri, Jenderal Pol (P) Tito Karnavian, pada Rakornas sebelumnya.
Nuh menjelaskan strategi security by design yang diterapkan pada pusat data baru Dukcapil, termasuk end-to-end encryption, privilege access management (PAM), serta security incident events management (SIEM). Dukcapil juga membangun SOC & NOC (Security Operation Center dan Network Operation Center) untuk memastikan deteksi dini dan penanganan insiden siber.
Regulasi dan Standar Internasional
Selain arsitektur teknis, Nuh menyoroti pentingnya regulasi. Ia merujuk pada SNI ISO/IEC 27001:2022 yang kini menjadi acuan sistem manajemen keamanan informasi, dengan 93 kontrol keamanan terbaru.
Dukcapil juga menyesuaikan dengan UU ITE dan UU Pelindungan Data Pribadi (PDP) No. 27 Tahun 2022, yang mengatur klasifikasi data pribadi, kewajiban pengendali data, serta sanksi pidana atas pelanggaran.
“Data kependudukan adalah aset negara. Perlindungan terhadap data pribadi warga merupakan amanat undang-undang sekaligus tanggung jawab moral kita,” tegas Nuh.
Dukcapil PRIMA
Dirjen Dukcapil, Teguh Setyabudi, sebelumnya telah menekankan prinsip Dukcapil PRIMA—Profesional, Responsif, Inovatif, Melayani, Akuntabel—sebagai landasan pelayanan publik. Strategi keamanan siber yang dipaparkan Nuh menjadi bagian integral dari misi tersebut, memastikan layanan digital Dukcapil tetap aman, tepercaya, dan inklusif.
Rakornas kali ini mempertemukan Dukcapil dengan berbagai lembaga pengguna pusat, termasuk kementerian, lembaga penegak hukum, dan sektor keuangan.
Nuh menegaskan bahwa kolaborasi lintas lembaga adalah kunci memperkuat ekosistem keamanan data nasional. “Dengan kolaborasi, kita menjadi lebih kuat,” ujarnya, mengutip prinsip yang ia gaungkan sejak 2011. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar