Jakarta — Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri terus berupaya memperkuat strategi komunikasi digital sebagai bagian dari upaya membangun kembali persepsi dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan. Langkah ini diwujudkan melalui Pelatihan dan Sertifikasi Pembangunan Strategi Komunikasi Rebranding Dukcapil Batch II yang berlangsung pada 27–30 Oktober 2026 di Orchardz Hotel, Jakarta.
Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi, ini menjadi upaya menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menyampaikan informasi pelayanan publik secara lebih strategis, kreatif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Rebranding Dukcapil diharapkan tidak hanya memperkuat identitas institusi, tetapi juga meningkatkan pemahaman publik terhadap berbagai kemudahan layanan yang telah dikembangkan.
Dalam arahannya, Teguh menegaskan bahwa rebranding tidak boleh berhenti pada perubahan tampilan atau logo semata. Menurutnya, penguatan citra harus berjalan seiring dengan pembenahan tata kelola, budaya kerja, standar pelayanan, serta kualitas komunikasi kepada masyarakat. "Rebranding bukan sekadar mengganti tampilan visual semata, melainkan sebuah transformasi mendasar dalam cara kita melayani dan berkomunikasi dengan masyarakat. Penguatan citra institusi harus berjalan seiring dengan pembenahan tata kelola, budaya kerja, dan peningkatan kualitas pelayanan di lapangan agar pesan yang sampai ke publik benar-benar mencerminkan kinerja nyata Dukcapil," ujar Teguh Setyabudi, Selasa (27/10/2026).
Teguh juga mendorong seluruh peserta pelatihan untuk menjadi agen perubahan yang membawa semangat rebranding ke lingkungan kerja masing-masing.
Dukungan dari jajaran pusat dan daerah dinilai sangat penting agar strategi komunikasi yang dibangun dapat diterapkan secara konsisten, mulai dari tingkat kementerian hingga Dinas Dukcapil kabupaten dan kota. "Para peserta pelatihan diharapkan mampu menjadi agent of change di unit kerja masing-masing. Sinergi dan konsistensi komunikasi antara pusat dan daerah adalah kunci agar pesan kemudahan layanan administrasi kependudukan dapat tersampaikan dengan utuh dan membangun kepercayaan publik," tegasnya.
Pelatihan ini diikuti oleh 60 peserta, yang terdiri atas 32 peserta dari pemerintah daerah dan 28 peserta dari pemerintah pusat. Selama tiga hari, peserta memperoleh pembekalan mengenai pengembangan kepemimpinan dan sumber daya manusia untuk tim konten digital, penyusunan strategi konten, serta pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam produksi materi komunikasi.
Materi pelatihan juga mencakup teknik prompt engineering, pembuatan konten teks dan visual berbasis AI, serta strategi menghadapi krisis komunikasi digital. Peserta turut dibekali pemahaman mengenai risiko penggunaan AI, perlindungan data, dan etika pemanfaatan teknologi agar inovasi komunikasi tetap memperhatikan keamanan informasi serta tanggung jawab institusi.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bagian Perencanaan Setditjen Dukcapil, Jiwa Muhammad Satria Nusantara, menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan sekaligus menjelaskan tujuan dan kurikulum pelatihan. "Kegiatan ini dirancang secara terstruktur dan terukur untuk membekali para pengelola komunikasi publik dengan keterampilan teknis modern, termasuk pemanfaatan teknologi AI dan manajemen krisis digital. Tujuan utama kami adalah melahirkan praktisi komunikasi Dukcapil yang adaptif, responsif, serta profesional dalam melayani kebutuhan informasi masyarakat," jelas Jiwa.
Sementara itu, Direktur Academy and Certification LSP Humas Global, Rani Chandra Oktaviani, menekankan pentingnya penerapan kompetensi yang diperoleh peserta di tempat kerja. Proses penilaian dan sertifikasi dilaksanakan secara independen sesuai standar BNSP yang berlaku.
Rangkaian kegiatan bakal ditutup pada 30 Oktober 2026 dengan asesmen dan sertifikasi kompetensi oleh AMOS Konsulting dan LSP Humas Global. Melalui pelatihan ini, Ditjen Dukcapil berharap lahir tenaga komunikasi yang mampu mengoptimalkan kanal digital, menyampaikan informasi secara efektif, dan memperkuat kepercayaan masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan rebranding Dukcapil tidak hanya diukur dari citra yang terbentuk, tetapi juga dari meningkatnya pemahaman publik dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang dirasakan masyarakat. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar