Surakarta — Di balik megahnya capaian administrasi kependudukan yang kerap terpampang di atas kertas, tersimpan denyut kerja cerdas harian yang menuntut ketelitian angka dan realitas lapangan. Komitmen inilah yang mendasari langkah Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Setditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri turun langsung ke Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, pada 26 hingga 28 Oktober 2026.
Kunjungan kerja intensif selama tiga hari ini bukan sekadar agenda monitoring dan evaluasi rutin, melainkan sebuah ikhtiar strategis merajut pemenuhan data akurat untuk proyeksi penganggaran nasional bidang adminduk. Mengusung semangat penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, tim pusat mendatangi garda terdepan pelayanan administrasi kependudukan guna memastikan setiap rupiah anggaran negara yang dialirkan benar-benar berbasis pada kebutuhan riil warga.
Ketua Tim Kerja Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran pada Setditjen Dukcapil, Susetya Nugroho, mengatakan, peninjauan langsung ke daerah merupakan kunci utama agar arah kebijakan fiskal pusat tidak salah sasaran.
Menurutnya, proyeksi penganggaran nasional yang efektif wajib berpijak pada dinamika objektif di tingkat kabupaten/kota, termasuk tantangan unik yang dihadapi di Kota Surakarta. "Kami hadir langsung di Kota Surakarta untuk memotret capaian kinerja dan menggali kebutuhan riil di lapangan secara transparan. Sinkronisasi data ini krusial agar dukungan intervensi anggaran dari pemerintah pusat, baik untuk pengadaan perangkat, operasional jemput bola, maupun penguatan infrastruktur digital, benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat," ujar Susetya Nugroho di sela-sela verifikasi data, Selasa (27/10/2026).
Langkah antisipatif pusat ini disambut terbuka oleh jajaran Pemerintah Kota Surakarta. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Dukcapil Kota Surakarta, Khairiyah Octavia, yang hadir mewakili Kepala Dinas Dukcapil Agung Hendratno, memaparkan sejumlah potret capaian gemilang daerahnya di tengah tantangan demografis yang dinamis.
Berdasarkan instrumen kinerja yang diverifikasi bersama tim pusat, Kota Surakarta mencatatkan prestasi impresif pada kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-4 tahun yang menyentuh angka 99,99 persen dari total 31.401 jiwa anak.
Angka nyaris sempurna ini ditopang oleh inovasi jempolan bernama SAPU KUWAT (Satu Paket Urusan Kependudukan Warga Terpenuhi) yang mengintegrasikan penerbitan akta kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), hingga jaminan kesehatan.
Kendati demikian, Dinas Dukcapil Surakarta tidak menutup mata terhadap berbagai kendala teknis di lapangan. Khairiyah Octavia menjelaskan, tantangan terbesar saat ini berkisar pada dinamika mobilitas penduduk non-domisili, keterbatasan literasi digital sebagian masyarakat, hingga kebutuhan mendesak untuk memperbarui sarana prasarana pencetakan dokumen serta operasional jemput bola kelompok rentan. "Kami tentu berterima kasih atas pendampingan dan verifikasi mendalam dari Tim Setditjen Dukcapil Kemendagri. Capaian Indeks Kualitas Layanan (IKL) Dukcapil Surakarta yang tetap bertahan di kategori sangat baik dengan predikat A menjadi motivasi bagi kami untuk terus berbenah," terang Octa, sapaan akrabnya.
Octa menambahkan penjelasannya bahwa masukan dan usulan intervensi yang disampaikan Disdukcapil Kota Surakarta, mulai dari peremajaan perangkat rekam KTP-el hingga dukungan operasional jemput bola, adalah upaya nyata untuk memberikan pelayanan publik yang semakin inklusif, cepat, dan transparan bagi warga.
Dari Jakarta, Sekretaris Dirjen Dukcapil Kemendagri, Dian Andy Permana, saat dihubungi secara terpisah, menekankan bahwa penguatan sektor administrasi kependudukan merupakan fondasi mutlak bagi suksesnya Asta Cita serta tiga Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025–2029.
Dian menggarisbawahi pentingnya peran strategis Dukcapil daerah sebagai pilar utama transformasi digital, pemadanan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), serta peningkatan kualitas layanan dasar bagi masyarakat.
"Kebijakan satu data kependudukan yang akurat adalah jantung dari data-driven governance di Indonesia. Kunjungan kerja ke Surakarta dan berbagai daerah lainnya adalah wujud nyata negara hadir mendengarkan dan merumuskan kebijakan anggaran yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Kami ingin memastikan bahwa transformasi digital seperti aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) serta mutu pelayanan publik di daerah terus bergerak progresif, merata, dan berkelanjutan," pungkas Dian Andy Permana. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar