Jakarta – Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh, menyatakan bahwa Visa Facilitation Tasheel (VFS) sebaiknya melakukan kerjasama bilateral pemanfaatan data biometrik untuk calon jamaah haji dan umroh dari Indonesia.

Pasalnya, data biometrik setiap warga negara Indonesia sudah tersimpan di database kependudukan Kemendagri sehingga perekaman ulang hanya akan membuang waktu dan berpotensi menyulitkan calon jamaah haji dan umroh.

“Data biometriknya sudah ada. Biometrik yang ada di Kemendagri bisa digunakan dengan kerjasama bilateral RI dan Arab Saudi,” kata Zudan, Jakarta, Jum’at (18/1/2019).

Dengan begitu, calon jamaah haji dan umroh tidak akan direpotkan. Pelayanan akan menjadi lebih cepat, efisien, dan gratis. 

“Karena sudah ada, maka tinggal dipakai saja. Apapun keperluannya, silahkan dipakai,” tegasnya.

Zudan juga mengaku bahwa pemerintah telah bersurat dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKP) untuk menemukan titik temu. 

Pemerintah tidak melarang VFS Tasheel untuk menjalankan bisnisnya, hanya saja warga akan dimudahkan bila kebijakan penyertaan data biometrik ini diimplementasikan melalui kerja sama pemanfaatan data dengan Kemendagri.

“Kami tidak melarang, silahkan Tasheel menjalankan bisnisnya,” jelas Zudan.

Sebelumnya, Pemerintah Arab Saudi telah menetapkan aturan baru mengenai penerbitan visa untuk keperluan haji dan umroh. 

Setiap calon jamaah haji dan umroh diminta untuk menyertakan rekaman biometrik melalui layanan VFS Tasheel.

Namun kebijakan yang semula dimaksudkan untuk mengurai antrian di bandara itu, justru semakin menyulitkan. 

Jamaah yang biasanya mengantri selama 30 menit di bandara, saat ini perlu melakukan perjalanan hingga 3 hari 2 malam untuk menuju 34 kantor VFS Tasheel yang tersebar di seluruh ibu kota provinsi di Indonesia. Dukcapil***