Jakarta – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) berupaya meningkatkan efektivitas diseminasi informasi dan respons pemangku kepentingan terhadap layanan berbasis dampak. Hal ini dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan berbagai instansi, di Ruang Rapat Gedung A Lantai 3 BMKG, Selasa (29/10/2024) dari pukul 09.00 hingga 17.00 WIB.
FGD dipimpin Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani, dan dihadiri perwakilan dari Ditjen Dukcapil, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPB), Kementerian Pekerjaan Umum, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) DKI Jakarta.
Dalam forum ini, BMKG memperkenalkan inisiatif pembangunan Dashboard Signature untuk Meteorological Early Warning System (MEWS). Dashboard ini merupakan sebuah sistem canggih yang bertujuan untuk memberikan informasi dini mengenai potensi bencana alam dan tanda-tanda perubahan cuaca. "Sistem ini dirancang untuk melindungi masyarakat dari risiko bencana, dengan harapan dapat berfungsi sepenuhnya pada akhir tahun 2027," jelas Ramdhani.
Dalam penjelasannya, BMKG menekankan bahwa saat ini hanya setengah dari negara-negara di dunia yang memiliki sistem peringatan dini multi-bahaya yang memadai. "Kami mengajak semua stakeholder untuk memberikan masukan agar sistem ini lebih efektif dalam mengantisipasi bencana," kata Ramdhani seraya mengajak kementerian dan lembaga terkait memberikan masukan berharga.
Lebih lanjut Ramdhani menjelaskan, BMKG berencana untuk memasukkan data kependudukan ke dalam MEWS untuk memproyeksikan dampak bencana pada populasi. "Kami sangat membutuhkan data gelondongan dari Dukcapil untuk meningkatkan akurasi sistem ini," kata Ramdhani
Namun, Wakil Ketua Tim Kerja Sama Kementerian/Lembaga dan Perbankan Ditjen Dukcapil, Gede Gusta Ardiyasa menegaskan bahwa data gelondongan tidak dapat disediakan untuk kementerian atau lembaga lain karena kepatuhan terhadap regulasi.
Selanjutnya Gusta menjelaskan proses bisnis yang ada di institusinya, termasuk alur pemanfaatan data dan metode akses yang dapat digunakan untuk verifikasi dan validasi data kependudukan. "Kami siap berkolaborasi, tetapi perlu ada kesepahaman bersama mengenai batasan dan regulasi yang berlaku," kata Gede Gusta.
Sebagai penutup, BMKG menerima sejumlah masukan dari masing-masing kementerian dan lembaga yang hadir. "Kami berharap dengan adanya masukan ini, sistem MEWS dapat diperbaiki dan disempurnakan, sehingga lebih siap menghadapi tantangan bencana di masa depan," tutup Ramdhani.
Dalam kesempatan terpisah, Plh. Direktur IDKN, Mensuseno, menjelaskan bahwa integrasi data kependudukan dalam MEWS akan memberikan dampak signifikan dalam pengambilan keputusan saat terjadi bencana. "Dengan memasukkan data kependudukan yang akurat, kita bisa lebih cepat dan tepat dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak," kata Mensuseno.
Seno juga menekankan pentingnya kerja sama antarlembaga dalam memastikan efektivitas sistem ini. "Melalui kolaborasi ini, diharapkan pemanfaatan data kependudukan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya mitigasi bencana di Indonesia," kata dia. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar