Manado - Ditjen Dukcapil Kemendagri kembali menggelar Rapat Koordinasi Integrasi Data Kependudukan Daerah Angkatan III di tahun 2024. Rakorda merupakan agenda Direktorat Integrasi Data Kependudukan Daerah (IDKD) yang diselenggarakan untuk peningkatan kualitas dan integritas pemanfaatan data kependudukan di daerah.

Menurut Dirjen Teguh Setyabudi, Dukcapil memberikan atensi besar terkait peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Oleh karena itu, sumber daya manusia di Dinas Dukcapil berperan sangat penting sebagai garda terdepan pelayanan adminduk. 

"Sebaik-baiknya sistem, teknologi, tapi kalau manusia yang mengelolanya tidak cakap dan terampil, percuma saja itu sistem. Demikian juga senjata secanggih apa pun bila 'the man behind the gun' tidak terlatih maka senjata akan meleset dari sasaran," tutur Dirjen Teguh Setyabudi dalam sambutannya pada acara pembukaan Rakorda, Selasa (6/8/2024).

Rakor IDKD ketiga ini dilaksanakan di Swiss-Bel Hotel Maleosan Manado selama tiga hari dimulai tanggal 6-8 Agustus 2024, dihadiri sekitar 200 tamu undangan yang terdiri dari 179 Dinas Dukcapil dan lembaga pengguna daerah yang diundang. Hadir pula Wali Kota Manado Andrei Angouw, para pejabat struktural/fungsional yang menangani urusan pemanfaatan data dari 16 wilayah provinsi, mayoritas Indonesia wilayah timur.

Adapun para pembicara antara lain: Kadis Dukcapil Kota Manado 2. Deputi III, Dit. Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan Daerah BSSN; Kepala Pusdatin Kemendagri; serta pejabat struktural/fungsional di lingkup Direktorat IDKD. 

Teguh menyebutkan, kedudukan Ditjen Dukcapil sebagai salah satu jantung bangsa harus bisa memberikan pelayanan yang prima, sesuai tagline Dukcapil PRIMA (Profesional-Responsif-Inovatif-Melayani-Akuntabel). "Dukcapil adalah satu-satunya instansi yang memiliki data kependudukan terlengkap. Sejumlah 282,4 juta data kependudukan dikelola by name by address. Data yang dimiliki oleh Dukcapil ini merupakan dasar pelayanan seluruh pelayanan di Indonesia," beber Dirjen Teguh.
 
Mantan Kepala BPSDM Kemendagri ini juga menekankan pentingnya meningkatkan kualitas pelayanan Dukcapil untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif dan akuntabel.

"Kita berkecimpung dalam tugas pokok dan fungsi Dukcapil. Utamanya dalam tugas Adminduk, Bapak dan Ibu tolong betul-betul harus cermat, harus membahagiakan, santun, tidak ada diskriminatif dan pelayanan harus gratis," pesan Teguh.

Pria yang memulai karir di Badan Diklat Kemendagri ini menyoroti pemanfaatan data kependudukan di daerah sebagai hal esensial dalam memacu percepatan pembangunan. 

Saat ini jumlah satuan kerja perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan melalui Dinas Dukcapil sebanyak 4.147 lembaga dan akan terus bertambah. "Hal ini menunjukkan, bahwa database kependudukan yang dibangun oleh Kementerian Dalam Negeri telah dirasakan manfaatnya dan telah mendapatkan kepercayaan dari lembaga pengguna di daerah," kata Dirjen Teguh.

Dia berharap, seluruh Dinas Dukcapil level provinsi dan kabupaten/kota dapat melaksanakan pemanfaatan data dengan  semangat mendorong para pengguna daerah untuk memanfaatkan data kependudukan. "Itu sebabnya Rakor ini harus berdampak positif agar pelaksanaan pemanfaatan data di tingkat daerah semakin optimal ke depannya. Sebab, inilah sarana yang jitu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif dan akuntabel," demikian Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi. Dukcapil***