Balikpapan — Kota Balikpapan siang itu terasa lebih hidup dari biasanya. Ratusan pendamping sosial dari berbagai penjuru kota berkumpul dalam satu ruangan di Dinas Dukcapil Kota Balikpapan, Kamis (20/11/2025).
Di lokasi penyelenggaraan sosialisasi program tata kelola Perlinsos Nasional itu, hadirin sejumlah 129 peserta tampaknya memiliki satu tujuan besar, yakni memahami bagaimana digitalisasi perlindungan sosial dapat membantu warga miskin lebih cepat, tepat, dan aman. Mereka terdiri dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Pendamping Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), petugas Puskesos (Pusat Kesejahteraan Sosial), hingga tenaga kesejahteraan sosial yang selama ini menjadi garda depan pelayanan masyarakat.
Acara dibuka oleh Sekretaris Dinas Kota Balikpapan, Ardiawan yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan program perlindungan sosial berjalan efektif. “Perubahan besar tidak lahir dari satu pihak, tetapi dari gotong royong semua elemen,” ujarnya.
Turut hadir Sekretaris Dinas Dukcapil Provinsi Kalimantan Timur, Sulekan yang memberikan dukungan penuh bagi percepatan digitalisasi wilayah Balikpapan. Atmosfer rapat semakin solid dengan kehadiran Tim Ditjen Dukcapil beserta tim teknis pendukung dari Dukcapil Kota Balikpapan.
Di hadapan para peserta, narasumber utama Direktur IDKD Ditjen Dukcapil Agus Irawan memperkenalkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian fundamental dan salah satu komponen kunci dari Digital Public Infrastructure (DPI). IKD sekarang menjelma menjadi fondasi besar transformasi Perlindungan Sosial Indonesia.
Direktur Agus menegaskan bahwa digitalisasi Perlinsos merupakan bagian langsung dari Asta Cita ke-4 Presiden Prabowo, yaitu menghadirkan reformasi layanan publik yang berdampak langsung pada masyarakat. “Data kependudukan adalah data strategis. Semua program Perlinsos bertumpu pada validitas data ini,” tegas Agus, disambut anggukan para peserta.
Ia menunjukkan bagaimana berbagai sektor kini memanfaatkan IKD, menjadikannya gerbang otentikasi utama untuk banyak layanan publik dan swasta. Kolaborasi ini diyakini membuat layanan lebih aman, cepat, dan akurat.
Agus juga menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan perluasan dari pilot project Perlinsos di Kabupaten Banyuwangi, dan Balikpapan dipilih karena tingkat kesiapannya dinilai kuat.
Materi teknis dilanjutkan oleh Kasubdit Keamanan Informasi Adminduk Pusat Dit. IDKN, Mensuseno yang memaparkan langkah-langkah praktis pemanfaatan IKD bagi para pendamping. Ia bahkan melakukan demonstrasi bagaimana agen Perlinsos bekerja, memperlihatkan betapa sederhana dan cepat proses otentikasi layanan menggunakan identitas digital.
Sesi diskusi berlangsung dinamis. Sugeng, salah satu pendamping PKH, mengajukan pertanyaan kritis mengenai maraknya penipuan digital, error data, serta bagaimana DPI mampu menjawab keterbatasan literasi digital di kalangan warga rentan.
Agus menjawab tanpa ragu. “Ini dilema kita bersama. Karena itu, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional dan keamanan identitas digital terus kita perkuat agar layanan Perlinsos bebas dari manipulasi.”
Mensuseno menambahkan bahwa teknologi Dukcapil telah mengadopsi otentikasi biometrik dan verifikasi berlapis untuk meminimalkan risiko pemalsuan identitas.
Sekdis Dukcapil Provinsi Kaltim Sulekan turut memberikan dukungan. “Kami mendukung sepenuhnya digitalisasi Perlinsos dan aktivasi IKD. Ini masa depan layanan publik yang tidak bisa kita hindari,” katanya.
Menjelang penutupan acara, suasana terasa penuh semangat. Para pendamping sosial mengaku semakin yakin bahwa digitalisasi bukan sekadar modernisasi sistem, melainkan perubahan nyata yang akan membantu warga miskin dengan lebih cepat dan lebih tepat.
Hari itu, Balikpapan mengirim pesan kuat: transformasi Perlinsos adalah kerja bersama—dan digitalisasi adalah jalannya. Negara hadir, bukan hanya melalui regulasi, tetapi melalui teknologi yang melindungi masyarakat paling rentan. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar