Jakarta - Dalam tata kelola bisnis dan pemerintahan, kebahagiaan pengelola tercapai bila produk hasil pekerjaan diterima masyarakat dan disetujui berbagai pihak. Itulah pula kebahagiaan Dirjen Dukcapil Kemendagri Prof. Zudan Arif Fakrulloh saat mengetahui sudah 1.192 entitas bisnis dan lembaga pemerintah bekerja sama memanfaatkan data kependudukan yang dibangun jajaran Dukcapil.

Prof. Zudan merasakan betul sulitnya mengajak sektor bisnis dan pemerintahan untuk bekerja sama pemanfaatan data kependudukan di tahun pertama dirinya menjabat Direktur Jenderal Dukcapil pada 2015. Ditjen Dukcapil yang dipimpinnya terus bekerja menjelaskan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang urgensi one data policy. Yaitu, satu data untuk semua keperluan. 

"Dalam satu tahun saya hanya mampu merangkul 24 lembaga. Sebulan hanya dua lembaga saja yang mau. Banyak lembaga belum trust dengan data kependudukan Dukcapil," cerita Zudan di hadapan para CEO bank dan lembaga keuangan lainnya saat Penandatanganan Kerja Sama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dengan 18 lembaga perbankan di Jakarta, Jumat (29/3/2019).

Berkat kerja keras, dalam tempo setahun Ditjen Dukcapil kami meraih kenaikan 500 persen, dari 24 lembaga menjadi 124 lembaga yang bekerja sama memanfaatkan data kependudukan. Pada 2017 lembaga yang manaruh kepercayaan pada data Dukcapil meningkat lagi menjadi 533 lembaga, dan sekarang angkanya sudah mencapai 1.192.

"Target kami tahun ini, 5.000 lembaga baru yang bekerjasama dengan Ditjen Dukcapil. Kita ingin membangun ekosistem bagi dunia usaha seperti perbankan dan lembaga keuangan lainnya agar data nasabahnya sama dengan data kependudukan. Sehingga data kita seluruh Indonesia bisa benar-benar sama," ujar Zudan.

Dia berharap dengan kebijakan satu data ini tak ada lagi kesenjangan data antarlembaga dan kesenjangan antarinstansi pemerintah. 

Dukcapil, kata Prof. Zudan, memerlukan updating dan evaluasi dari dunia usaha yang memanfaatkan database kependudukan. "Kalau ditemukan ada hal-hal baru, misalnya ada nasabah meninggal, berpindah domisili yang melapor lebih dulu ke tempat Anda, maka tolong di-forward ke Dukcapil," ujarnya berpesan.

Lebih jauh lagi dari aspek pemerintahan, Prof. Zudan menyebutkan keinginan Dukcapil membangun ekosistem dan 'government culture' yang baru. Budaya pemrintahan yang ingin dibangun Dukcapil adalah pelayanan yang membahagiakan masyarakat. 

Sebab, masih kata Prof. Zudan, kebahagiaan customer akan menambah soliditas organisasi dan negara. "Inilah culture yang ingin kita bangun, apa pun yang kita lakukan, cita-cita negara adalah membuat seluruh masyarakatnya berbahagia," ujarnya

Pakar hukum administrasi negara ini tak lupa mengajak dunia bisnis menggunakan data kependudukan ini secara bersama. "Kalau ada masalah jangan khawatir segera kontak kami, kami akan bantu agar 'single identity number' segera bisa terwujud. 'One data policy' segera bisa terwujud," kata Prof. Zudan. 

Adapun ke-18 lembaga perbankan dan sektor keuangan lain yang meneken kerja sama baik yang baru maupun perpanjangan dengan Ditjen Dukcapil adalah Bank BJB, Bank BNI Syariah, BRI Agro, CIMB Niaga, Bank DKI, Bank Maybank Indonesia, Bank CTBC, Bank DBS Indonesia, Bank ICBC, Bank Mestika, Bank Sahabat Sampurna, Bank UOB Indonesia, PT Henan Putihrai Asset Management, PT Indonesia International Finance, PT Internusa Tribuana Citra Multifinance, PT Mitsui Leasing Capital Indonesia, PT Samuel Aset Manejemen, dan PT Verena Multi Finance. Dukcapil***