Jakarta — Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri terus mendukung PT Taspen (Persero) dalam meningkatkan kualitas layanan jaminan sosial kepada sekitar 5,1 juta peserta aktif yakni para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 3,2 juta penerima pensiun.
Menurut Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi, integrasi data kependudukan untuk layanan PT Taspen telah berlangsung sejak lama. "Terhitung sudah lebih satu dasawarsa Dukcapil bekerja sama terkait pemanfaatan data kependudukan dengan PT Taspen, sejak 2014 yang berfokus pada sinkronisasi, verifikasi dan validasi data peserta program Tabungan Hari Tua, Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja, maupun Jaminan Kematian," papar Dirjen Teguh mewakili Mendagri sebagai narasumber pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PT Taspen (Persero) Tahun 2025 dengan tema "Integrasi Data dan Sinergi Pemda untuk Layanan Taspen yang Berkualitas dan Berkelanjutan" di Jakarta, Selasa (30/9/2025).
Teguh mengungkapkan, hingga 28 September 2025 total akses Taspen sudah sebanyak 15.791.281 hit Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui web service, web portal maupun face recognition. "Akses data kependudukan yang akurat, lengkap, dan mutakhir membantu Taspen memverifikasi identitas peserta dengan cepat, sehingga meningkatkan validitas data bagi perusahaan," kata Teguh.
Teguh juga menyinggung penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada integrasi data dan sinergi pemerintah daerah (Pemda) sehingga memungkinkan PT Taspen memberikan layanan yang lebih cepat, akurat, dan efisien bagi ASN dan pensiunan.
"Dengan IKD, verifikasi data peserta dapat dilakukan secara instan. Ini mempercepat proses administrasi, seperti pendaftaran, klaim manfaat, dan otentikasi pensiun bulanan," kata Teguh.
Selain itu IKD terhubung langsung dengan database kependudukan nasional, memastikan bahwa data peserta yang digunakan adalah yang terbaru dan valid, sehingga mengurangi risiko kesalahan data.
"IKD dilengkapi dengan sistem autentikasi biometrik, seperti pengenalan wajah atau sidik jari, yang memastikan bahwa pensiunan yang mengambil haknya adalah orang yang sah. Ini meminimalkan risiko kecurangan dan penyalahgunaan, serta memudahkan pensiunan, terutama yang sudah lanjut usia atau sakit, karena tidak perlu datang ke kantor TASPEN untuk otentikasi fisik," jelas Teguh.
Sinergi data kependudukan juga dapat dioptimalkan antara PT Taspen, Dinas Dukcapil di tingkat pemda, dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Misalnya, data mutasi pegawai, kenaikan pangkat, atau pensiun dapat diperbarui secara otomatis, mengurangi keterlambatan dan duplikasi pekerjaan.
Lebih jauh lagi Teguh memaparkan, IKD dapat digunakan untuk mengakses berbagai layanan publik lainnya, yang dapat disinergikan dengan layanan Taspen, seperti perbankan, BPJS, dan proses bisnis digital lainnya. "Sistem ini menciptakan ekosistem layanan digital yang terintegrasi, di mana data peserta dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi dengan mudah dan aman," kata Teguh.
Di tempat yang sama, Dirut PT Taspen (Persero) Rony Hanityo Apriyanto mengakui manfaat penggunaan IKD bagi Taspen antara lain efisiensi operasional. "Proses verifikasi dan otentikasi yang lebih cepat dan otomatis mengurangi beban kerja manual dan biaya administrasi," kata Rony.
Lebih dari itu, sistem autentikasi yang kuat dan data yang valid meminimalkan risiko kecurangan, kesalahan pembayaran, dan penyalahgunaan data. "Layanan yang lebih cepat, aman, dan akurat otomatis meningkatkan kepercayaan peserta terhadap Taspen," tambahnya.
Secara keseluruhan, pemanfaatan IKD menjadi langkah strategis yang mendukung transformasi digital Taspen dan pemda, serta memperkuat sinergi untuk mewujudkan layanan yang berkualitas dan berkelanjutan. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar