Jakarta — Wakil Wali Kota Solok, Suryadi Nurdal, melakukan audiensi dengan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, di kantor Ditjen Dukcapil, Jakarta, Kamis (22/1/2026). Pertemuan ini turut dihadiri Direktur Bina Aparatur Dukcapil (BAKPS) Erliani Budi Lestari, serta Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional (IDKN), Handayani Ningrum, yang juga putri asli kelahiran Kabupaten Solok.
Agenda audiensi antara lain membahas koordinasi layanan administrasi kependudukan pasca bencana hidrometeorologi yang juga melanda Kota Solok pada Desember 2025 lalu. Sebanyak 9.375 jiwa penduduk Kota Solok terdampak banjir bandang, sehingga memerlukan percepatan pemulihan dokumen kependudukan.
Wakil Wali Kota Solok, Suryadi Nurdal, menyampaikan apresiasi atas dukungan Ditjen Dukcapil dalam pemulihan layanan Adminduk di daerahnya. "Kami berterima kasih atas perhatian dan dukungan Ditjen Dukcapil. Dengan 9.375 jiwa terdampak, kebutuhan dokumen kependudukan sangat mendesak. Dukungan pusat menjadi energi bagi kami untuk segera memulihkan layanan dan memastikan masyarakat tidak kehilangan hak-haknya," ungkap Suryadi.
Menurut Wawali Suryadi, pelayanan Adminduk di Dinas Dukcapil Kota Solok pasca bencana hidrometeorologi Desember 2025 difokuskan pada percepatan pemulihan dokumen bagi warga terdampak. "Layanan Jemput Bola secara mobile kami aktif turun ke lapangan, termasuk ke wilayah pengungsian atau Huntara (Hunian Sementara), untuk mempermudah warga mengurus dokumen yang hilang atau rusak akibat bencana," kata Suryadi.
Suryadi juga menyebutkan fokus utama pelayanan adalah pencetakan ulang Kartu Keluarga (KK) dan KTP elektronik , akta kelahiran yang rusak atau hanyut tanpa dipungut biaya (gratis). "Dukungan sarana dan blanko KTP-el dari Ditjen Dukcapil sangat membantu kami memastikan layanan tidak terputus selama masa pemulihan," tambah Suryadi.
Sementara memasuki Januari 2026, kata Suryadi, Kota Solok telah menyerahkan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang mencakup keberlanjutan layanan dasar kependudukan di tengah masa transisi darurat ke pemulihan.
Dalam arahannya, Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk memastikan layanan administrasi kependudukan tetap berjalan meski dalam kondisi darurat. “Bencana tidak boleh memutus hak warga atas dokumen kependudukan. Dukcapil hadir untuk memastikan setiap jiwa tetap tercatat, setiap hak tetap terjamin. Kami akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah agar layanan Adminduk pasca bencana berjalan cepat, akurat, dan penuh empati,” ujar Teguh.
Direktur IDKN, Handayani Ningrum, yang memiliki ikatan emosional dengan tanah kelahirannya, menekankan pentingnya integrasi dan pemadanan data dalam penanganan pasca bencana. "Sebagai warga Solok, saya melihat dan merasakan langsung karena beberapa kali turun ke Solok dan membawa blanko KTP-el serta memberikan pelayanan adminduk dan menyerahkan langsung kepada masyarakat. Integrasi dan pemadanan data akan menjadi kunci dalam memastikan bantuan tepat sasaran dan layanan Adminduk lebih cepat pulih. Kami siap mendampingi Kota Solok dalam proses ini,” kata Handayani.
Audiensi ini menjadi momentum penting bagi penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan layanan administrasi kependudukan pasca bencana. Dukcapil menegaskan komitmennya untuk hadir di tengah masyarakat, memastikan setiap warga terdampak tetap mendapatkan hak layanan secara adil dan merata. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar