Jakarta - Memasuki Semester II, Ditjen Dukcapil terus mendorong pemanfaatan data kependudukan di daerah. Kasubdit Monev Mohammad Priyono mewakili Direktur Integrasi Data Kependudukan Daerah (IDKD) menerima kunjungan konsultasi dari pejabat Provinsi Kalimantan Selatan di ruang rapat Direktorat IDKD, Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Hadir Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data Dukcapil Kalsel, Diyah Indirasari beserta tim teknis Bappeda, dan Dinas Kominfo Kalsel. Dalam pertemuan tersebut dibahas rencana Bappeda Kalsel untuk memanfaatkan data kependudukan untuk proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan di 'Bumi Lambung Mangkurat'.

"Kami telah berdiskusi dengan Bappeda dan merasa perlu kerja sama dengan Ditjen Dukcapil untuk proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan," kata Diyah. 

Kasie Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Disdukcapil Kalsel, Ariesetya Perdana juga menyampaikan harapannya kepada Ditjen Dukcapil untuk membantu penyaluran bantuan di Provinsi Kalimantan Selatan agar tepat sasaran. "Data penduduk yang valid perlu kami dapatkan dalam proses penyaluran bantuan. Kami harap dengan adanya kerja sama ini, bantuan di Provinsi Kalimantan Selatan dapat tersalurkan dengan tepat."

Kasubdit Monev IDKD Mohammad Priyono menyatakan, melalui kerja sama pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP-el bakal memudahkan perangkat daerah mengidentifikasi warga serta menjamin akuntabilitas dan akurasi data penduduk. 

"Kita akan terus mendorong pengguna daerah untuk memanfaatkan NIK dan data kependudukan. Dengan kerja sama ini, akan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan program di Bappeda yang berujung pada implikasi peningkatan kualitas pelayanan publik di Kalimantan Selatan," kata Priyono.

Disepakati, Bappeda segera bersurat ke Dinas Dukcapil terkait permohonan pemanfaatan data kependudukan. Secara bersamaan, Kominfo Provinsi Kalsel juga telah menyiapkan jaringan untuk implementasi pemanfaatan data kependudukan di Bappeda. Dukcapil***