Mamuju – Pelaksanaan Program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) terus digencarkan di berbagai daerah. Tak terkecuali Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang turut menggencarkan program GISA ini.

Kepala Disdukcapil Provinsi Sulbar, Ilham Borahima mengatakan bahwa dengan dilaksanakannya program GISA harapannya semua pihak semakin sadar akan pentingnya administrasi kependudukan (Adminduk).

“GISA adalah sebuah program gerakan untuk membangun ekosistem pemerintahan yang sadar akan pentingnya administrasi kependudukan,” ujarnya Minggu (19/1/2020).

Sistem Adminduk yang dimaksud disini di antaranya kesadaran akan pentingnya dokumen kependudukan, pemanfaatan data kependudukan, pemutakhiran data kependudukan dan pelayanan administrasi kependudukan yang membahagiakan rakyat.

Borahima juga mengaitkan pentingnya sistem Adminduk akan berpengaruh bagi suksesnya pelaksanaan pemilihan umum mendatang. Maka dari itu, ia berpesan untuk memutakhirakan data penduduk mengingat Badan Pusat Statistik (BPS) juga telah mempercayakan data penduduk dari Ditjen Dukcapil dengan menandatangani komitmen dukungan beberapa waktu lalu.

“Jika data kependudukan kacau atau basis datanya tidak baik dan benar, maka daftar pemilih tetap (DPT) akan berpengaruh. Sebab itulah posisi Dinas Disdukcapil Sulbar juga sangat vital perannya untuk menyukseskan program ini,” katanya mewanti-wanti.

Dengan program GISA ini, masyarakat juga akan ‘melek’ bahwa penting untuk memiliki dokumen kependudukan bagi setiap penduduk.

Terlebih saat ini Ditjen Dukcapil telah meluncurkan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) yakni mesin cepat dan praktis untuk mencetak dokumen kependudukan seperti KTP-el, Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), akta-akta serta dokumen kependudukan lainnya.

“Inovasi ini dirancang khusus agar masyarakat bisa mencetak dokumen dengan cepat, mudah, gratis dan berstandar sama tanpa diskriminasi dan nantinya proses pengurusannya akan disiapkan di setiap kantor kecamatan dan akan diawasi dengan baik,” tutur Borahima. Dukcapil***