Banyuwangi — Kabupaten Banyuwangi menjadi tuan rumah Bimbingan Teknis Tahapan Sanggah serta Sosialisasi Hasil Pensasaran dan Pelaksanaan Sanggah Program Bantuan Sosial Berbasis Digital. Kegiatan yang berlangsung pada 20–23 Januari 2026 ini diinisiasi Kementerian PANRB bersama sejumlah instansi pusat, dan diikuti ribuan agen perlindungan sosial serta unsur pimpinan daerah.
Menurut Gede Gusta Ardiyasa selaku Wakil Ketua Tim Bidang Kerja Sama Kementerian/Lembaga dan Perbankan di Direktorat IDKN yang mewakili Ditjen Dukcapil, selama tiga hari tersebut, bimtek digelar di lima lokasi berbeda di Banyuwangi. "Sebanyak 701 agen Perlinsos dilatih untuk memahami mekanisme tahapan sanggah dalam piloting digitalisasi bansos," kata Gusta dalam laporannya.
Kegiatan ini melibatkan Dewan Ekonomi Nasional, Ditjen Dukcapil Kemendagri, Bappenas, BPS, Komdigi, Kementerian PANRB, Kementerian Sosial, dan BPKP.
Pada Jumat (23/1/2026), sosialisasi dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Banyuwangi dengan menghadirkan Forkopimda, DPRD, camat, kepala desa, operator desa, pendamping PKH (Program Keluarga Harapan), dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
Dalam pilot project pendaftaran bansos di Banyuwangi, tercatat 359.079 KK mendaftar. Dari jumlah tersebut sebanyak 289.487 KK terdaftar dalam Program PKH, dengan rincian 29,9 persen layak dan 70,1 persen tidak layak. Sedangkan untuk Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berupa sembako terdaftar sebanyak 321.832 KK, dengan 43,7 persen masuk kategori layak dan 56,3 persen lainnya tidak layak.
"Data kemudian dikelompokkan menjadi Positive List (otomatis lolos) dan Negative List (tidak lolos), berdasarkan indikator seperti usia lansia, kondisi rumah, disabilitas, status ASN, kepemilikan kendaraan, daya listrik, konsumsi energi, dan kepemilikan sertifikat tanah.," terang Gusta.
Dalam arahannya, Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menegaskan pentingnya akurasi data kependudukan dalam mendukung digitalisasi bansos. “Dukcapil memastikan setiap warga yang berhak tidak kehilangan haknya hanya karena kendala teknis. Integrasi data kependudukan menjadi fondasi utama transparansi dan keadilan dalam program perlindungan sosial,” ujarnya.
Dalam berbagai kesempatan Mendagri Tito Karnavian kerap menyampaikan bahwa digitalisasi bansos adalah bagian dari transformasi pelayanan publik. “Kita ingin bantuan sosial tepat sasaran, transparan, dan bebas dari manipulasi. Banyuwangi menjadi contoh awal, dan hasil evaluasi akan menjadi dasar perluasan ke 40 kabupaten/kota lain,” tegasnya.
Sebelumnya, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyambut baik kepercayaan pemerintah pusat menjadikan Banyuwangi sebagai lokasi piloting. “Kami berkomitmen mendukung penuh program ini. Dengan digitalisasi, masyarakat bisa lebih mudah mengakses informasi bansos, sekaligus memastikan bantuan benar-benar sampai kepada yang berhak,” ungkapnya.
Sebagai rencana tindak lanjut, pada pekan ke-4 Januari 2026, hasil kelayakan bansos akan diumumkan di berbagai titik desa Banyuwangi. Selanjutnya, pada Selasa (27/1/2026), sosialisasi perluasan piloting digitalisasi bansos akan digelar untuk 40 kabupaten/kota lain, melibatkan Dinas Dukcapil, Dinas Sosial, dan Dinas Kominfo. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar