Jakarta — Pemerintah berkomitmen dalam memperkuat integrasi data nasional, khususnya melalui peran Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina pemerintah daerah. Hak demikian disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk saat menghadiri acara bertajuk “Kolaborasi Satu Data Indonesia untuk Pembangunan Pusat dan Daerah” yang diselenggarakan Kantor Bappenas RI, di Jakarta, Senin (26/1/2026). Penandatanganan Bersama Komitmen Sinergi untuk Negeri, Wujudkan Satu Data Indonesia Berbasis Kebijakan Pembangunan Nasional juga dilaksanakan dalam acara tersebut.
Dalam penyampaiannya, Wamendagri Ribka Haluk menekankan bahwa pihaknya berkomitmen membina pemerintah daerah agar seluruh provinsi, kabupaten, dan kota aktif berkontribusi dalam ekosistem data nasional dan Dukcapil menjadi motor penggerak dengan data kependudukan sebagai tulang punggung integrasi. "Integrasi data bukan sekadar agenda teknis, melainkan fondasi bagi kebijakan publik yang adil dan tepat sasaran. Kemendagri dalam hal ini mendorong pemerintah daerah menjadi garda terdepan dalam memastikan data yang mereka peroleh melalui pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat diakses dan digunakan secara nasional," kata Wamendagri.
Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua ini menyatakan, Satu Data Indonesia adalah instrumen untuk menghapus sekat-sekat sektoral. "Dengan data yang terhubung, kita bisa menghindari duplikasi program dan memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,' katanya menandaskan.
Ia menambahkan bahwa transformasi digital pemerintahan tidak akan berhasil tanpa keberanian untuk berbagi data. "Kolaborasi ini adalah momentum untuk membangun kepercayaan antar kementerian/lembaga, sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik," tuturnya menutup pidatonya.
Acara ini turut dihadiri oleh Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Ketua Badan Legislasi DPR-RI Bob Hasan, Duta Arsip Nasional Rieke Diah Pitaloka, Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara Tedi Rezalihadi, serta sejumlah pimpinan kementerian/lembaga terkait.
Di sela-sela acara, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, kembali menegaskan pentingnya peran Dukcapil dalam mendukung agenda Satu Data Indonesia. "Data kependudukan adalah backbone dari Satu Data Indonesia. Dukcapil memastikan bahwa setiap penduduk tercatat dengan identitas tunggal yang valid, sehingga data yang digunakan pemerintah pusat maupun daerah benar-benar akurat. Dengan integrasi ini, kebijakan pembangunan tidak lagi berdasarkan asumsi, melainkan berbasis data yang sahih,” ujar Teguh.
Teguh menambahkan, Dukcapil terus mendorong pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai single identity number yang dapat diakses lintas sektor. "Hal ini menjadi fondasi bagi transformasi digital pemerintahan, sekaligus memperkuat pelayanan publik yang inklusif dan transparan," demikian Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar