Tarutung — Ditjen Dukcapil Kemendagri melalui Direktorat Integrasi Data Kependudukan Daerah (IDKD) bersama Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Sumatera Utara, pada 20–23 Mei 2026. Kabupaten Taput ditunjuk pemerintah sebagai salah satu dari 42 daerah percontohan nasional perluasan program Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) 2026 yang merupakan pengembangan suksesnya pilot project perlinsos di Banyuwangi 2025.

Kunjungan ini bertujuan melaksanakan sosialisasi dan uji coba perluasan Digitalisasi Perlinsos berbasis Digital Public Infrastructure (DPI), dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai pintu masuk utama untuk verifikasi penerima bantuan sosial.

Hari pertama, Rabu (20/5/2026), Direktur IDKD Agus Irawan bersama tim KPTDP didampingi Plt. Kepala Dinas Dukcapil Taput Romusa Simanungkalit beraudiensi dengan Wakil Bupati Taput Deni Parlindungan Lumbantoruan dan jajaran Pemkab di Aula Martua Kantor Bupati.

Dalam pertemuan tersebut, Agus menekankan pentingnya dukungan penuh pemerintah daerah terhadap pelaksanaan piloting digitalisasi bansos. “Komitmen pemerintah daerah menunjukkan hadirnya negara di tengah masyarakat untuk memastikan penyaluran bansos lebih baik, tepat sasaran dan berdampak dalam mewujudkan pengentasan kemiskinan serta selaras dengan Asta Cita Presiden” ujarnya.

Forum juga membahas langkah strategis dan teknis yang bersinergi dengan Kementerian Sosial dan Bank Indonesia. 

Wakil Bupati Deni menyambut baik program ini dengan menyiapkan bimbingan teknis bagi 510 agen pendamping sosial.
“Kami berkomitmen menyukseskan Tapanuli Utara sebagai pilot project nasional. Fokus kami adalah penguatan data yang terintegrasi, akurat, dan tepat sasaran melalui agen pendamping sosial,” tegasnya.

Sosialisasi Digitalisasi Perlinsos
Hari kedua, Kamis (21/5/2026), Direktur Agus dan tim menghadiri sosialisasi program Digitalisasi Perlinsos yang diikuti ratusan peserta dari OPD, organisasi masyarakat, tokoh adat, dan unsur Forkopimda.

Agus menjelaskan bahwa transformasi digital menjadi fondasi pelayanan publik modern. “Pemanfaatan IKD dan integrasi data lintas sektor memastikan penyaluran bansos lebih akurat, transparan, dan akuntabel. Sistem digital juga memberi ruang bagi masyarakat untuk melakukan pengecekan maupun mekanisme sanggah secara mandiri,” jelasnya.

Bimtek dan Aktivasi IKD
Hari ketiga, Jumat (22/5/2026), Ditjen Dukcapil bersama Pemkab Taput melaksanakan Bimbingan Teknis dan Training of Trainers (ToT) kepada 474 peserta yang terdiri atas pendamping PKH, TKSK, operator desa, pekerja sosial masyarakat, tokoh adat, dan kader desa. Peserta dilatih melakukan aktivasi IKD serta simulasi penggunaan Portal Perlinsos.

Kasubdit Monitoring dan Evaluasi IDKD Mohammad Priyono menyampaikan, Portal Perlinsos dirancang untuk mempermudah masyarakat mengakses bantuan sosial menggunakan NIK. “Sistem akan melakukan verifikasi kelayakan berdasarkan data lintas instansi sehingga penyaluran bantuan menjadi lebih akurat dan terukur,” ujarnya.

Dalam sosialisasi, peserta juga diberi pemahaman mengenai mekanisme Portal Perlinsos, mulai dari pendaftaran agen, pemberian persetujuan (consent), hingga mekanisme sanggah bagi warga yang merasa layak menerima bantuan.

Selain sosialisasi dan bimtek, Disdukcapil Taput membuka layanan aktivasi IKD selama kegiatan berlangsung. Hingga Kamis sore tercatat 111 peserta berhasil melakukan aktivasi IKD di ponsel mereka. Angka ini menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap layanan digital kependudukan yang lebih praktis dan aman.

Melalui rangkaian kegiatan jemput bola ini, Ditjen Dukcapil berharap digitalisasi perlindungan sosial semakin memperkuat ketepatan sasaran bantuan sekaligus mendorong percepatan transformasi pelayanan publik berbasis data kependudukan di daerah.

“Digitalisasi bansos bukan hanya soal teknologi, tetapi tentang menghadirkan keadilan sosial melalui data kependudukan yang valid dan terintegrasi,” tutup Agus Irawan. Dukcapil***