Jakarta - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) resmi melantik Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 Joko Widodo dan Makruf Amin di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Pelantikan ini sekaligus menandai berakhirnya masa kerja Kabinet Kerja periode 2014-2019.

Sebagai pembantu presiden pada Kabinet Kerja sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa dirinya tidak bisa lagi memberikan instruksi karena sudah berstatus demisioner sebagai Mendagri. 

Meski begitu, jabatan Mendagri masih melekat selama menteri baru periode mendatang belum dilantik dan diserahterimakan. 

“Pelantikan Mendagri baru bisa hari ini, bisa Selasa, bisa Rabu, nanti akan diumumkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo,” ucap Tjahjo Kumolo saat menyampaikan sambutan pada upacara bendera di lingkungan Kemendagri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (21/10/2019).

Tidak lupa, Tjahjo mengucapkan selamat atas pelantikan Presiden Jokowi dan Amin. “Selamat kepada Bapak Jokowi dan Bapak Ma’ruf Amin yang kemarin secara resmi dilantik di depan pimpinan MPR - Majelis Permusyawaratan Rakyat dan 17 kepala negara perwakilan, dalam rangka mengemban amanat 2019-2024,” kata Tjahjo.

Tahjo yang menjabat penuh selama 5 tahun pada periode kepemimpinan Jokowi–JK ini juga mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf kepada jajaran Kemendagri dan BNPP. 

“Saya mengucapkan terima kasih selama 5 tahun ini saya mendapat dukungan penuh dari jajaran Kemendagri dan BNPP, mulai dari eselon 1 sampai 4 hingga staf. Saya juga mohon dimaafkan selama tugas lima tahun,” pintanya.

Menyinggung hasil kerja Kabinet Kerja selama ini, Tjahjo mengatakan bahwa pemerintah telah membangun tata kelola pemerintahan pusat maupun daerah yang semakin efektif dan efisien, melalui reformasi birokrasi dengan upaya otonomi daerah. Ia mengimbau, jajaran Kemendagri dan BNPP dapat mendalami visi misi tersebut untuk lima tahun mendatang. 

“Saya akan mengikuti semua kebijakan yang dilakukan Mendagri yang baru,” katanya.

Selain itu, ia juga menyinggung terkait rencana Jokowi yang hendak merampingkan jabatan struktur di kementerian dan lembaga dengan memangkas eselon 3 dan 4 dengan melakukan pengalihan menjadi jabatan fungsional dengan keahlian tertentu. 

Dengan itu, proses seleksi jabatan di kementerian dan lembaga akan semakin ketat dan terbuka. Dukcapil***