Bogor — Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri menggelar acara Refleksi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran 2025 di Bogor, Senin (29/12/2025) malam.

Acara ini dihadiri Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi, Sekretaris Ditjen Dukcapil Hani Syopiar Rustam, serta jajaran pejabat administrator dan pengawas beserta staf di lingkup Sekretariat Ditjen Dukcapil Kemendagri.

Dalam paparannya, Sesditjen Hani Syopiar Rustam menyampaikan sejumlah capaian penting Ditjen Dukcapil sepanjang tahun 2025. Pertama, realisasi anggaran hingga 27 Desember 2025 telah mencapai 93,4 persen dan diproyeksikan hingga 31 Desember minimal mencapai 98,67 persen. Beberapa unit kerja juga mencatat realisasi di atas 98 persen, seperti Rupiah Murni (99,33%) dan PNBP (98,50%). "Jadi penyerapan anggaran kita sangat berpotensi di atas 99 persen pada 31 Desember tahun ini."

Hani juga menekankan bahwa proses penyerapan anggaran sepanjang tahun diwarnai dengan berbagai dinamika. Menurutnya, faktor-faktor tersebut justru menjadi tantangan tersendiri dan sekaligus pembelajaran berharga untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program di masa mendatang. “Kita patut bersyukur karena di tengah dinamika tersebut, capaian penyerapan tetap tinggi dan dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” jelasnya dengan penuh optimisme.

Sejumlah capaian kinerja strategis juga berhasil diraih jajaran Ditjen Dukcapil per tanggal 27 Desember 2025, antara lain perekaman KTP-el mencapai lebih dari 97 persen; penerbitan Akta Kelahiran usia 0–18 tahun melampaui 96 persen; penerbitan KIA mencapai 62,93 persen (47,1 juta anak dari 74,9 juta wajib KIA); Akta Kematian, Perkawinan, dan Perceraian masing-masing telah diterbitkan 100 persen.

Selain itu, aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sampai dengan tanggal 27 Desember 2025 mencapai 17,5 juta jiwa atau 8,49 persen dari total wajib KTP yang sudah rekam. "Tahun depan kita akan terus menggenjot cakupan aktivasi IKD agar meningkat secara progresif, utamanya dengan percepatan melalui digitalisasi Perlinsos dan layanan publik lain yang menggunakan IKD," kata Hani.

Berikutnya, untuk pemanfaatan data kependudukan, sebanyak 7.344 lembaga telah menandatangani perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan, terdiri dari 2.514 lembaga pusat dan 4.830 lembaga daerah.

Sedangkan pengadaan blangko KTP-el, sepanjang 2025, Ditjen Dukcapil mengadakan 26,3 juta keping blangko KTP-el, baik berasal dari Rupiah Murni maupun hibah daerah. "Dari jumlah itu, hampir semua blanko KTP-el telah terdistribusi, hanya tersisa 229 ribu keping saja di kantor Ditjen Dukcapil," ungkap Hani.

menegaskan bahwa refleksi ini bukan sekadar laporan angka, melainkan momentum untuk memperkuat tata kelola anggaran, transparansi, dan akuntabilitas. “Capaian ini menunjukkan komitmen Ditjen Dukcapil dalam memastikan setiap rupiah anggaran memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Namun kita juga harus jujur melihat tantangan, seperti percepatan aktivasi IKD yang masih perlu ditingkatkan,” ujarnya.

Tiba giliran, Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi memberikan arahan penting. Ia menekankan bahwa refleksi harus menjadi pijakan untuk melangkah lebih baik di tahun 2026.

“Evaluasi ini bukan akhir, melainkan awal dari komitmen baru. Tahun depan kita akan menghadapi agenda besar, termasuk optimalisasi IKD dan dukungan terhadap program prioritas nasional. Saya minta seluruh jajaran menjaga integritas, memperkuat sinergi, dan memastikan pelayanan Dukcapil semakin inklusif dan modern,” tegas Teguh.

Dengan suasana hangat di acara refleksi berlangsung penuh keakraban sekaligus sarat makna. Ditjen Dukcapil meneguhkan tekad untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan demi mendukung agenda reformasi birokrasi dan transformasi digital di Indonesia. Dukcapil***