Jakarta — Digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan keniscayaan. Demikian pesan Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi saat membuka Rapat Perencanaan Program dan Anggaran 2026–2027 secara daring melalui Zoom meeting di Swiss-Belinn Cawang, Jakarta, Senin (9/2/2026) siang.  Dalam rapat terungkap, Dukcapil menargetkan peningkatan kualitas layanan Adminduk, perluasan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), hingga pembangunan Data Center Tier 3 sebagai fondasi transformasi layanan publik.

Mengacu pada RPJMN dan Renstra 2025–2029, target tahun 2026 lebih visioner. Indeks kualitas layanan Adminduk ditetapkan pada nilai 77, dengan 275 daerah diharapkan masuk kategori "Sangat Baik". Sementara, aktivasi IKD ditargetkan naik menjadi 20 persen dari wajib KTP. "Digitalisasi menjadi keniscayaan. IKD harus menjadi wajah baru pelayanan publik kita," kata Teguh.

Target lainnya mencakup penerbitan 745 ribu akta kelahiran, 425 ribu akta kematian, 1,36 juta akta perkawinan, dan 50 ribu akta perceraian. KIA ditargetkan bertambah 372 ribu keping, sementara Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) difasilitasi di 15 daerah.

Dari sisi teknologi, Dukcapil menyiapkan pembangunan Data Center Tier 3 di Kampus IPDN Jl. Ampera, Jakarta, penyediaan 22 juta blangko KTP-el, 2 juta lisensi ABIS, serta penerapan ISO 27001 di pusat dan daerah.

Rancangan Awal Tahun Anggaran 2027
Rapat ini juga membahas rancangan awal TA 2027 beserta sejumlah tantangan pelaksanaan yang diidentifikasi antara lain: Pertama, pemerataan layanan digital dengan memastikan aktivasi IKD menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk daerah 3T. Kedua, integrasi data lintas sektor dengan memperkuat pemadanan data kependudukan dengan sistem sosial-ekonomi dan statistik hayati.

Tantangan ketiga berupa penguatan infrastruktur TIK. "Kita harus menjaga keamanan data melalui standar ISO 27001, memperkuat data center, serta memperluas jaringan komunikasi hingga ke daerah perbatasan," kata Dirjen Teguh.

Selanjutnya tantangan keempat, berupa pelayanan inklusif dengan memastikan layanan jemput bola, fasilitasi GISA, dan penerbitan dokumen kependudukan bagi kelompok rentan tetap menjadi prioritas. "Tak boleh dilupakan kita harus menjawab tantangan terkait kapasitas aparatur. Maka meningkatkan kompetensi dan integritas pejabat Dukcapil di pusat maupun daerah, ini merupakan keharusan," kata Dirjen Dukcapil.

Teguh menegaskan, rencana kerja 2027 harus menjawab tantangan nyata. "Bukan hanya soal anggaran, tetapi bagaimana setiap program benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.”

Dirjen Dukcapil juga menyampaikan sejumlah arahan penting. "Pedomani indikator dan target kinerja terkait Ditjen Dukcapil Kemendagri sebagaimana yang tertuang di dalam RPJMN dan Renstra 2025-2029, agar usulan kegiatan/belanja dapat mendukung pencapaian target nasional," kata Teguh. "Pedomani segala ketentuan perencanaan dan penganggaran khususnya terkait dengan standar biaya."

Mantan PJ Gubernur DKI Jakarta ini meminta jajarannya menggunakan pendekatan outcome atau dampak dari setiap kegiatan/belanja yang diusulkan agar hasilnya langsung dirasakan oleh masyarakat. "Optimalkan anggaran yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri untuk penguatan sarana dan prasarana TIK di tingkat pusat dan daerah berupa belanja modal atau bantuan pemerintah."

Terkait output strategis, Dirjen Teguh meminta agar merancang kegiatan untuk mendukung peningkatan cakupan layanan Adminduk di daerah seperti fasilitasi jemput bola atau GISA dengan cakupan yang lebih luas. 

Untuk kegiatan yang bersifat kontrak tahun jamak/multi-years, Teguh meminta jajaran memastikan agar dianggarkan di TA. 2027. "Segala Kegiatan yang diusulkan dipastikan dilengkapi dengan data dukung TOR dan RAB. "Rumuskan rencana kegiatan secara efektif, efisien, terukur dan akuntabel, karena akuntabilitas kinerja kegiatan dan anggaran dimulai dari tahap perencanaan," pesannya wanti-wanti.

Di akhir arahannya, Dirjen teguh Setyabudi meminta rencana kerja TA 2026 dan TA 2027 sebagai warisan kerja yang membanggakan. "Bukan hanya untuk Ditjen Dukcapil, tetapi untuk bangsa,” tutupnya.

Setelah pembukaan dan arahan Dirjen Dukcapil, rapat dilanjutkan dengan sesi diskusi panel untuk memperluas wawasan para peserta rapat. Penyampaian narasumber menghadirkan tokoh dan birokrat kawakan seperti Muhammad Cholifihani, Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial, Bappenas; Itjok Henandarto, Kasubdit Anggaran Bidang Politik pada Dit Anggaran Bidang Polhukhankam, Ditjen Anggaran Kemenkeu, serta Kepala Biro Perencanaan Kemendagri, Ahmad Husin Tambunan. Para narasumber ini menyoroti inovasi, sinkronisasi kebijakan, hingga arah penganggaran nasional.

Dengan agenda yang padat dan arahan yang jelas, rapat ini diharapkan menghasilkan rancangan awal Rencana Kerja 2027 yang mampu menjawab tantangan digitalisasi, memperkuat integrasi data, serta memastikan pelayanan kependudukan yang transparan, akuntabel, dan inklusif. Dukcapil***