Palembang — Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri terus mendukung perluasan program piloting digitalisasi bantuan sosial (bansos) yang tengah dijalankan pemerintah. Usai keberhasilan piloting di Kabupaten Banyuwangi, pemerintah menetapkan Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir dan Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) sebagai komponen dari 41 kabupaten/kota di 25 provinsi yang menjadi percontohan transformasi bansos berbasis digital ini.

Dalam kaitan inilah, Sekretaris Ditjen Dukcapil Kemendagri, Hani Syopiar Rustam, melakukan kunjungan kerja ke Palembang, Sumatera Selatan, pada 4–6 Februari 2026. 

Agenda utama kunjungan ini antara lain menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang digelar di kantor Disdukcapil Kota Palembang, Jumat (6/2/2026). 

Sebelum rakor, Hani juga menyempatkan diri mengunjungi sejumlah kelurahan—di antaranya Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang—untuk melihat dari dekat kesigapan aparatur di daerah melayani masyarakat yang membutuhkan dokumen kependudukan termasuk aktivasi IKD.

Rakor tersebut dihadiri Sekdis Dukcapil Provinsi Sumsel, Denni Novianza; Kadis Dukcapil Kabupaten Ogan Ilir, Zaidan Sukarno; Kadis PALI, Darma, dan Plt. Kadis Dukcapil Kota Palembang, Allan Gunery. Kehadiran Sesditjen Dukcapil menegaskan komitmen untuk mengejar target aktivasi IKD nasional sebesar 30 persen pada tahun 2026.

"Pemilihan tiga kabupaten/kota di Sumsel sebagai lokasi percontohan di luar Pulau Jawa bertujuan meningkatkan akurasi penerima bantuan sekaligus meminimalkan kesalahan data berupa inclusion error dan exclusion error. Validasi melalui IKD diharapkan mampu memastikan bansos lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel," kata Sesditjen Hani Syopiar Rustam.

Hani menegaskan pentingnya komitmen daerah dalam mendukung program nasional ini. “Target 30 persen aktivasi IKD pada tahun 2026 bukan sekadar angka, melainkan wujud nyata transformasi digital pelayanan publik. Palembang sebagai salah satu lokasi piloting harus menjadi contoh bagaimana bansos bisa lebih tepat sasaran dengan validasi berbasis IKD. Kami siap mendukung penuh, termasuk melalui layanan jemput bola agar masyarakat tidak kesulitan melakukan aktivasi,” ujar Hani.

Dalam rakor tersebut antara lain dibahas tingkat aktivasi IKD di Sumatera Selatan yang masih relatif rendah. Per Februari 2026, Kota Palembang baru mencapai sekitar 13,25 persen. Untuk Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten PALI, capaian aktivasi IKD masing-masing masih berada di kisaran belasan persen, dengan Ogan Ilir sekitar 12 persen dan PALI sekitar 10–11 persen. "Pemerintah pusat mendorong percepatan agar target nasional dapat tercapai," kata Hani.

Sesditjen Dukcapil menjelaskan, program percepatan aktivasi IKD juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas penerapan Digital Public Infrastructure (DPI) untuk mendukung transformasi layanan sosial. "Untuk itu saya instruksikan agar layanan aktivasi diperkuat di berbagai kelurahan, instansi, dan pusat keramaian sehingga masyarakat lebih mudah mengakses layanan IKD," pesan Hani Syopiar Rustam.

Sementara ketiga daerah tadi sudah mengidentifikasi calon agen untuk mendukung aktivasi IKD dan pelaksanaan program bansos berbasis DPI. Palembang menyiapkan 564 calon agen, Ogan Ilir 323 calon agen, dan PALI jumlah yang sangat besar yakni 6.445 calon agen dari berbagai unsur (ASN, perangkat desa, pendamping Progam Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), hingga petugas RT/RW.

Sesditjen Hani pula menegaskan bahwa Dukcapil Kemendagri siap membantu daerah dalam pelaksanaan aktivasi IKD, termasuk melalui layanan jemput bola jika diperlukan. “Kami ingin memastikan bahwa masyarakat, khususnya kelompok desil 1–4 yang berpotensi menerima bansos, benar-benar terdata dan terlayani dengan baik,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Plt. Kepala Dinas Dukcapil Kota Palembang, Allan Gunery, menyampaikan kesiapan pihaknya dalam mendukung percepatan aktivasi IKD. 

Allan menyebutkan, pihaknya telah mengidentifikasi 564 calon agen dari berbagai unsur, mulai dari pendamping PKH, TKSK, operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), hingga pekerja sosial masyarakat. "Semua agen ini akan segera diaktivasi IKD-nya agar bisa membantu registrasi masyarakat. Kami berkomitmen memperkuat layanan di kelurahan dan pusat keramaian sehingga target aktivasi bisa tercapai,” jelas Allan.

Sementara Kadis Zaidan Sukarno, menegaskan dukungan penuh Ogan Ilir terhadap program ini. “Kami telah menyiapkan 323 calon agen dari berbagai unsur. Kami akan segera menggerakkan mereka untuk mempercepat aktivasi IKD di lapangan. Dengan dukungan pusat, kami optimis bisa meningkatkan capaian aktivasi yang saat ini masih sekitar 12 persen,” ujar Zaidan.

Hal senada disampaikan Kadis Dukcapil PALI, Darma, yang juga menyampaikan kesiapan daerahnya. “Kami memiliki jumlah calon agen yang besar, mulai dari ASN, perangkat desa, hingga RT/RW. Potensi ini akan kami optimalkan untuk mempercepat aktivasi IKD. Walaupun capaian awal baru sekitar 10–11 persen, kami yakin dengan kerja sama semua pihak, target bisa tercapai,” tegas Darma.

Kunjungan kerja Sesditjen Dukcapil Kemendagri ini sekaligus menjadi momentum penting bagi Sumatera Selatan, khususnya bagi Kota Palembang serta Kabupaten Ogan Ilir dan PALI, untuk menunjukkan komitmen besar dalam mendukung transformasi digital nasional. Dukcapil***