Jakarta — Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri menutup tahun anggaran 2025 dengan catatan gemilang. Yakni, serapan anggaran mencapai 99,42 persen dari pagu Rp1,195 triliun, sekaligus melampaui berbagai target layanan kependudukan. Hal ini terungkap dalam paparan Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi dalam Rapat Perencanaan Program dan Anggaran Ditjen Dukcapil yang disampaikan secara daring melalui Zoom meeting di Swiss-Belinn Cawang, Jakarta, Senin (9/2/2026) siang.  

Para pejabat hadir dengan antusiasme tinggi serta semangat kebersamaan dan tekad untuk merancang masa depan pelayanan administrasi kependudukan. Mereka adalah pejabat tinggi pratama, administrator, pengawas, serta ketua dan wakil ketua tim kerja, hadir menyimak arahan penting Dirjen Dukcapil Tegun Setyabudi. Semuanya menyadari bahwa rapat ini bukan sekadar rutinitas, melainkan momentum penting untuk menata arah program dan anggaran Ditjen Dukcapil.

Dalam sambutannya, Dirjen Dukcapil menyampaikan catatan kinerja gemilang dalam serapan anggaran dan capaian strategis nasional selama tahun anggaran 2025. Teguh menekankan keberhasilan Ditjen Dukcapil dalam menjaga tren positif serapan anggaran sejak 2022 hingga 2025.

“Alhamdulillah, tingkat realisasi anggaran kita selalu di atas 98 persen. Tahun 2025 dari pagu Rp1,195 triliun, realisasi mencapai Rp1,188 triliun atau 99,42 persen. Ini menunjukkan komitmen kuat Dukcapil dalam memastikan setiap rupiah anggaran memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Teguh.

Dari sisi PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), Teguh mengungkapkan, Dukcapil mencatatkan penerimaan pendapatan negara yang terus meningkat, bersumber dari akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan. Dari target PNBP tahun 2025 sebesar Rp464.890.871.000, realisasinya melampaui target sebesar 236,2 persen dengan total penerimaan Rp1.098.067.090.000.

"Sementara alokasi pemanfaatannya dari pemerintah hanya mencapai Rp152.524.460.000, dan realisasi pemanfaatan sebesar Rp149.903.455.689," kata Teguh merinci.

Lebih jauh Teguh memaparkan sejumlah capaian strategis nasional TA 2025, antara lain: Indeks Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan mencapai nilai 75,27, melampaui target 73; sebanyak 167 daerah sudah berkategori “Sangat Baik” dalam layanan kependudukan, melampaui target 150 daerah.

Selain itu, Teguh mengapresiasi kinerja kinclong jajaran Dukcapil sehingga cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0–4 tahun mencapai 96,02 persen; Penerbitan akta kelahiran mencapai 7,1 juta dokumen, jauh di atas target 550 ribu dokumen; Penerbitan akta kematian mencapai 2,67 juta dokumen, melampaui target 400 ribu dokumen. 

“Capaian ini adalah bukti nyata bahwa pelayanan Dukcapil semakin dekat dengan masyarakat. Bahkan untuk akta kelahiran dan akta kematian, realisasi jauh melampaui target yang ditetapkan,” tegas Teguh.

Output Strategis 2025
Ditjen Dukcapil juga mencatat sejumlah output penting, seperti: Perekaman KTP-el mencapai 97,47 persen dari wajib KTP; Penerbitan 722 ribu dokumen kependudukan bagi penyandang disabilitas; Layanan tanggap bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar dengan total 59 ribu layanan penerbitan pengganti dokumen kependudukan yang hilang/rusak, hingga akumulasi lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan yang sampai tahun 2025 mencapai 7.421 lembaga pemerintah maupun swasta di pusat maupun daerah. Sementera hits akses NIK mencapai 18,9 miliar kali sepanjang 2025.

Teguh juga menyinggung capaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Prosundagri) tahun 2025. “Beberapa regulasi penting sudah ditetapkan, seperti Permendagri Nomor 4 Tahun 2025 tentang tarif PNBP nol rupiah, serta Permendagri Nomor 8 Tahun 2025 terkait perangkat pembaca KTP-el. Sementara sejumlah rancangan peraturan masih dalam tahap harmonisasi dengan Kemenkumham,” jelasnya.

Teguh Setyabudi langsung mengaitkan rapat ini dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. “Kita tidak boleh hanya menyusun program di atas kertas. Setiap rencana harus berbasis data, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Capaian Tahun Anggaran 2025
Dirjen memaparkan sederet capaian output kinerja strategis yang menjadi kebanggaan. Perekaman KTP-el telah mencapai 97,47 persen dari wajib KTP, atau 206,4 juta jiwa; cakupan akta perkawinan mencapai 65,52 persen; akta perceraian 63,56 persen, dan KIA 62,98 persen. Akta kelahiran pun sudah dimiliki oleh 96,59 persen anak usia 0–18 tahun, sementara akta kematian berhasil diterbitkan hingga 2,67 juta dokumen.

Identitas Kependudukan Digital (IKD) mulai menunjukkan progres dengan 17,5 juta jiwa melakukan aktivasi. Dukcapil juga mencatat 7.421 lembaga pengguna data kependudukan dengan 18,9 miliar hits akses NIK.

Tidak hanya itu, layanan inklusif terus diperkuat: 722 ribu dokumen untuk penyandang disabilitas, 59 ribu layanan tanggap bencana, serta 19 kegiatan jemput bola. “Dukcapil harus hadir di mana rakyat membutuhkan, termasuk di daerah bencana dan pelosok negeri.  Sebab, di balik setiap dokumen ada hak warga negara yang kita pastikan terpenuhi,” demikian Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi. Dukcapil***