Sentul - Hari-hari yang cukup panjang dilalui peserta Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Rakornas Forkompinda) di Sentul Internasional Convention Center, Bogor, Rabu (13/11/2019). Para peserta rakornas terdiri dari jajaran kepala daerah yakni gubernur, bupati, walikota serta unsur forkompinda yaitu Komandan Pangdam, Kepala Polda, Ketua Kejaksaan Tinggi, dan Ketua Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia.

Rakornas Forkompinda yang bertujuan mengevaluasi program Kabinet Indonesia Maju ini dibuka Presiden RI Joko Widodo pagi hari serta ditutup malam hari yang sama oleh Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin.

Dalam arahannya Presiden Jokowi mengingatkan jajaran pimpinan daerah bisa bersinergi dan berkomunikasi dengan baik. Keharmonisan antar-pimpinan daerah sangat penting. Bila tidak, menurut Jokowi, akan timbul masalah.

"Penting sekali hubungan harmonis Forkopimda di daerah. Penting sekali komunikasi Gubernur dengan Kapolda, Gubernur dengan Pangdam, Gubernur dengan Kajari, Gubernur dengan Kepala Pengadilan Tinggi, penting sekali dijalin," kata Jokowi membuka rakornas di pagi hari.

Selain itu presiden menyampaikan pokok pikirannya berupa visi dan misi serta lima program utama yaitu pembangunan SDM, infrastruktur, penyederhanaan birokrasi, reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri Prof. H. Muhammad Tito Karnavian dalam sambutan saat menutup Rakornas di hari yang sama, menekankan arahan Presiden Jokowi terkait berbagai kerawanan eksternal yang bisa berdampak negatif terhadap Indonesia dan harus segera antisipasi. Kerawanan tersebut antara lain soal penyerapan angkatan kerja, defisit neraca perdagangan, dan suasana persaingan ekonomi global antara Amerika Serikat dan China.

"Intinya membuka lapangan kerja dalam negeri sehingga angkatan kerja terserap dalam pembangunan dan mampu mendongkrak ekonomi. Dengan begitu Indonesia tidak kalah bersaing dalam iklim ekonomi dunia yang kompetitif. Termasuk pembangunan SDM unggul terutama bidang kesehatan dan pendidikan. Bagian lain amanat presiden adalah penyederhanaan regulasi dengan membuat omnibus law untuk mengatasi kendala regulasi yang saat ini berbelit dan panjang," ulas Mendagri Tito sebagai tuan rumah rakornas.

Langkah besar pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin ini diterjemahkan oleh anggota Kabinet Indonesia Maju yang terdiri 4 menteri koordinator dan sejumlah menteri.

Tito juga kembali menggarisbawahi amanat agar aparat penegak hukum seperti KPK Polri, Kejaksaan Agung serta para pengawas keuangan seperti BPK, BPKP, dan inspektorat jenderal lebih menekankan pencegahan dibanding penegakan hukum. "Istilah presiden jangan dicari-cari kesalahan sehingga kepala daerah bisa berinovasi dan berimprovisasi sebagai ujungtombak pembangunan di daerah," kata Tito memberikan highlight pesan presiden.

Walhasil, sambung Tito, pembangunan tidak bisa berjalan mulus tanpa stabilitas keamanan. "Sekarang waktunya untuk membangun bangsa di pusat dan daerah. Mari jajaran Forkompinda bersinergi kepala daerah menjaga stabilitas politik sehingga pemerintah bisa mengeksekusi programnya. Ini inti dari rakornas hari ini," kata Mendagri Tito Karnavian menutup sambutannya.

Sementara itu Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin berharap rakornas memperkuat kerja sama pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. "Saya ingin menyerukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berjalan beriringan membangun cita-cita bangsa menuju masyarakat sejahtera serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Oleh karena itu koordinasi harus dilakukan dengan baik," pesan wapres.

Kiai Ma'ruf Amin tak lupa menyinggung kaidah fikih tentang keutamaan amalan yang satu dibanding lainnya. Yakni amalan yang lebih banyak pengorbanan, lebih banyak pula keutamaannya. "Pahala diukur dari manfaat dan maslahat yang dihasilkan dari suatu perbuatan," ujar Wapres KH Ma'ruf Amin.

Maka, kata wapres, tanpa adanya komitmen yang kuat, bekerja bersama serta koordinasi yang kuat antara semua sektor di pusat dan daerah, maka prioritas Indonesia maju akan sulit menjadi kenyataan. Dukcapil***