DITJEN DUKCAPIL KEMENDAGRI

Sumedang - Desa berpotensi sebagai pusat pembangunan dan mengurangi laju urbanisasi yang semakin meningkat. Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sekaligus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menghidupkan kembali potensi desa tersebut.

Ia mengambil contoh permasalahan urbanisasi yang dihadapi negara maju, seperti Jepang dan Korea Selatan. Masyarakat di kedua negara tersebut terutama yang berusia produktif banyak yang meninggalkan desa. Akibatnya, berbagai potensi yang dimiliki desa kurang dimanfaatkan. "Maka problem yang terbesar di sana adalah bagaimana mengembalikan mereka yang di kota untuk ke desa," kata Mendagri Tito dalam Musyawarah Desa Nasional (Musdesnas) pada Peringatan Hari Desa Nasional Tahun 2025 yang berlangsung di Lapangan Sepak Bola Cibeureum Kulon, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (15/1/2025).

Usai Musdesnas, Mendagri Tito Karnavian berkenan mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sumedang di Kecamatan Sumedang Selatan. Beroperasi setiap hari Senin hingga Jumat, pukul 08.00 hingga 15.00 WIB, MPP Sumedang kini memiliki total 361 layanan.

Setelah melihat langsung aktivitas pelayanan publik di MPP Sumedang, Mendagri memberikan apresiasi kepada Pemkab Sumedang atas layanan publik yang komplit diberikan Pemkab di MPP.

Rangkaian kegiatan Hari Desa Nasional Tahun 2025 dirangkaikan pula dengan Village Expo sebagai pembuka kegiatan yang pertama kali diadakan di Desa Cibeureum Kulon.

Salah satu daya tarik utama dalam Village Expo adalah booth pelayanan administrasi kependudukan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri serta mobil layanan keliling Dinas Dukcapil Kabupaten Sumedang. Pengunjung Village Expo tampak antusias memanfaatkan layanan di booth Ditjen Dukcapil maupun Disdukcapil Sumedang untuk mengurus berbagai dokumen penting seperti rekam dan cetak KTP-el, ubah data dan cetak kartu keluarga (KK), akta kelahiran, dan Kartu Identitas Anak (KIA) serta aktivasi identitas kependudukan digital (IKD).

"Sekarang layanan adminduk sudah banyak yang menjangkau desa bahkan hingga Balai RW. Kami di jajaran Dukcapil memang bertekad meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan adminduk dengan mendekatkan layanan ke masyarakat. Masyarakat tidak perlu datang ke kantor Disdukcapil, kami yang datang atau penduduk bisa mengurus dokumen lewat layanan online," jelas Direktur Dafdukcapil Akhmad Sudirman Tavipiyono.

Saking ramainya warga yang mengurus dokumen, Direktur Tavipiyono sampai turun tangan menjelaskan dan mencarikan solusi atas permasalahan dokumen kependudukan masyarakat. Ada yang mau mengubah data akta kelahiran yang salah sesuai nama di ijazah, ada yang mengurus pecah KK lantaran anaknya sudah berkeluarga dan pindah domisili, dan ragam persoalan dokumen kependudukan lainnya yang butuh solusi tepat.

Hingga akhir acara ditutup Rabu (15/1/2025) sore hari, booth Ditjen Dukcapil dan mobil layanan Disdukcapil Kabupaten Sumedang berhasil menyelesaikan 1.293 dokumen. Jumlah ini terdiri perekaman KTP-el sebanyak 27; pencetakan KTP-el 532 dokumen; pencetakan KK 477; cetak KIA 115; akta kelahiran 34; dan aktivasi IKD 108.

Secara terpisah, Plh. Dirjen Dukcapil Handayani Ningrum menambahkan pelayanan dokumen kependudukan berperan strategis di berbagai aspek kehidupan. Meskipun bukan pelayanan dasar, namun Adminduk menjadi dasar mewujudkan semua pelayanan publik yang efektif.

"Adminduk itu melibatkan serangkaian kegiatan pelaporan masyarakat melalui pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain," jelas Ningrum.

Berbagai inovasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan terus dilakukan oleh Dukcapil seluruh Indonesia, antara lain melalui layanan jemput bola. Akan tetapi, lanjut Ningrum, peran aktif dari masyarakat juga sangat penting untuk memastikan setiap penduduk memiliki dokumen kependudukan sebagai bagian dari perilaku tertib Adminduk. "Dengan tertib Adminduk, masyarakat dapat mengakses layanan publik dengan mudah, termasuk mendapatkan bantuan atau subsidi dari pemerintah secara tepat sasaran." Dukcapil***