Jakarta — Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menghadiri pertemuan strategis membahas digitalisasi bantuan sosial (bansos) yang dipimpin Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, di Kantor DEN, Jakarta, Senin (6/7/2026). Pertemuan ini turut menghadirkan Tony Blair, mantan Perdana Menteri Kerajaan Inggris yang kini menjabat Pendiri dan Ketua Eksekutif Tony Blair Institute for Global Change (TBI).
Turut hadir Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, beserta perwakilan lintas kementerian dan lembaga. Sementara, Wamendagri didampingi Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi bersama Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Muhammad Nuh Al Azhar.
Dalam pertemuan tersebut, Luhut menjelaskan kepada Tony Blair bahwa pemerintah Indonesia tengah mempercepat transformasi digital tata kelola perlindungan sosial sebagai bagian dari agenda reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis data.
Kehadiran Tony Blair bersama TBI diharapkan memperkaya proses transformasi digital Indonesia melalui berbagai praktik terbaik internasional, khususnya dalam implementasi teknologi pemerintahan (GovTech) dan integrasi layanan publik berbasis data.
Luhut juga menyampaikan bahwa proyek percontohan sistem bansos digital terpadu telah diperluas ke 42–43 kabupaten/kota sejak Juni 2026, dengan target implementasi nasional pada Oktober 2026 setelah tahapan penyempurnaan dan pengujian rampung.
Bima Arya menjelaskan, transformasi digital penyaluran bansos tidak sekadar meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga memastikan kehadiran negara dirasakan nyata oleh masyarakat yang berhak menerima bantuan.
Ia turut menyoroti peran strategis Kementerian Dalam Negeri lewat penguatan integrasi data kependudukan sebagai tulang punggung transformasi digital pemerintahan—fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola perlindungan sosial yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Kontribusi Dukcapil dalam Integrasi Data Penerima Manfaat
Dalam mendukung agenda tersebut, Ditjen Dukcapil Kemendagri berperan menguatkan integrasi data kependudukan sebagai single source of truth. Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dipadukan dengan teknologi kecerdasan buatan (AI) diarahkan untuk meningkatkan kualitas data penerima manfaat sekaligus menghilangkan data ganda, sehingga penyaluran bantuan sosial dapat semakin tepat sasaran.
Teguh Setyabudi menyatakan, Ditjen Dukcapil berkomitmen menyediakan data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan berkualitas sebagai fondasi berbagai layanan publik, termasuk dalam mendukung digitalisasi perlindungan sosial. "Seluruh proses pemanfaatan data dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap mengedepankan keamanan informasi dan pelindungan data pribadi," ujar Teguh saat dimintai tanggapannya usai acara.
Melalui kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan mitra internasional, pemerintah berharap transformasi digital tata kelola perlindungan sosial dapat menghadirkan layanan yang semakin efektif, efisien, dan transparan—sekaligus memastikan setiap bantuan negara benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar