Jakarta - Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri mendukung penuh ekosistem infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang dibangun di Mabes Polri.

Hal ini terungkap dalam acara Penandatanganan Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama Antara Ditjen Dukcapil Kemendagri dengan Polri dalam lingkup Divisi TIK Mabes Polri, di Jakarta, Rabu (22/12/2021).

Dirjen Dukcapil Prof. Zudan Arif Fakrulloh menyatakan, sebagai sesama institusi negara Dukcapil dan Polri harus saling back up untuk menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efisien. 

"Ke depan kita pasti menuju digital government. Kita masuk pada era integrated and connected system. Apalagi berbasis artificial intelligence (AI) yang digunakan Polri. Sehingga apa pun yang terjadi di masyarakat respons nya cepat sekali," kata Dirjen Zudan dalam sambutannya.

Sebelumnya, Kepala Divisi TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi menyampaikan bahwa Polri terus membangun ekosistem IT, sehingga semua satuan kerja di Kepolisian RI saling terintegrasi melalui Command Center.

"Dukungan Dukcapil menjadi faktor penguat transformasi Polri menuju Presisi--Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan," kata Irjen Slamet Uliandi.

Menurut Dirjen Zudan, ekosistem IT yang terus dibangun sudah bagus sekali sebagai kerangka dasar digital government di lingkungan Polri.

"Digital government itu salah satu kuncinya adalah kecepatan mengambil keputusan. Misalnya, dari CCTV Mabes Polri terlihat jalanan macet di Tanjung Priok. Dari Command Center Polri sudah bisa mengambil tindakan dengan kirim petugas untuk mengubah manajemen lalulintas. Yang tadinya ditutup dibuka, akhirnya jalan lancar lagi. Itulah bagian digital government dengan menggunakan AI, bisa menggunakan human capital. Termasuk pada penanganan kejahatan karena data semuanya sudah terintegrasi," papar Dirjen Zudan. 

Zudan menyampaikan, apa pun dan di mana pun kejadiannya pelaku kejahatan bisa dideteksi lebih dini dengan teknologi face recognition melalui CCTV. Misalnya, kejadian di Maros Sulsel wajah pelaku kriminal kelihatan dan langsung bisa diidentifikasi. Data dikirim ke Polres Maros, pelaku langsung diamankan. 

"Itulah cara kerja digital government. Dengan proses identifikasi data biometrik, Divisi TIK Mabes Polri bisa lebih berkembang," tandasnya.

Prof. Zudan mengaku gembira dengan perpanjangan penandatanganan PKS tersebut. Dirinya berharap ke depan kerja sama ini bisa lebih intensif lagi, sehingga memberikan manfaat besar bagi semua.

"Saya percaya betul pada satu teori yang disebut legitimasi publik. Sebuah institusi itu akan berkembang bila mendapatkan legitimasi dari masyarakat luas. Jadi diakui publik karena manfaatnya besar," kata Dirjen Zudan.

"Saya yakin kalo dulu Dukcapil di-bully dan dikuyo-kuyo karena banyak masalah, sekarang kementerian/lembaga yang sudah terintegrasi dengan bigdata Dukcapil sudah sebanyak 4.700 lembaga." Dukcapil***