Canberra — Pemerintah terus mematangkan pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan perbaikan data kependudukan guna memastikan program perlindungan sosial tepat sasaran. Akurasi data domisili dan keanggotaan keluarga menjadi kunci agar bantuan pemerintah menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan.
Isu ini menjadi salah satu fokus pembahasan dalam agenda pembelajaran bersama antara Ditjen Dukcapil Kemendagri, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Australian Bureau of Statistics (ABS) di Canberra, Australia, pertengahan Oktober 2026. Dalam forum internasional tersebut, Indonesia memaparkan capaian pemanfaatan NIK dan IKD dalam digitalisasi layanan publik.
Plh. Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (PPPS) Ditjen Dukcapil, Ahmad Ridwan, menyampaikan bahwa keberadaan NIK dan IKD memberikan terobosan besar bagi efisiensi pelayanan warga.
"IKD tidak hanya memindahkan dokumen fisik ke dalam telepon pintar, tetapi menjadi fondasi digitalisasi perlindungan sosial. Namun, tantangan utama kita di lapangan adalah memastikan data alamat dan tempat tinggal aktual warga selalu terbarui," kata Ahmad Ridwan di Canberra, Kamis (22/10/2026).
Tantangan pendataan di lapangan menunjukkan masih tingginya dinamika perpindahan penduduk yang belum tercatat secara real-time. Dalam beberapa percontohan pendataan, perbedaan antara alamat di KTP-el dan domisili aktual warga sering kali menjadi kendala pencocokan data penerima manfaat program pemerintah.
Kasubdit SIAK Ditjen Dukcapil, Wahyu Widayat, menjelaskan bahwa Dukcapil terus memperkuat keandalan SIAK Terpusat dengan mendorong aktivitas warga melaporkan peristiwa kependudukan, mulai dari kelahiran, kematian, hingga pindah datang.
Analis SDM Aparatur Ahli Madya Ditjen Dukcapil, Febryan Denistya Perdana, menyebutkan bahwa peningkatan kualitas data kependudukan di tingkat tapak memerlukan penguatan kapasitas petugas registrasi di daerah.
Dari Jakarta, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, menegaskan komitmennya untuk menjadikan data kependudukan sebagai rujukan utama pembangunan. "Inovasi IKD dan penguatan SIAK difokuskan untuk mempermudah hidup masyarakat. Jika data kependudukan kita makin presisi, penyaluran perlindungan sosial dan program kemasyarakatan lainnya tentu akan jauh lebih adil dan tepat sasaran," pungkas Teguh. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar