Jakarta — Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri menggelar kegiatan penyerahan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), Manual Indikator Renstra 2025–2029, serta penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Bebas Korupsi di Aula Gedung C Lantai 4, Jakarta, Senin (5/1/2026).
Menurut Sesditjen Dukcapil Hani Syopiar Rustam, acara ini sebagai bentuk penegakan prinsip yang berakar pada akuntabilitas publik, transparansi, dan pemerintahan yang baik (good governance). "Sekaligus pula sebagai tonggak awal pelaksanaan program tahun 2026 dengan semangat perbaikan dan komitmen transparansi," kata Sesditjen Hani dalam pidato pengantarnya.
Dalam sambutannya, Sesditjen Dukcapil menjelaskan proses penyerapan anggaran sepanjang tahun 2025 diwarnai dengan berbagai dinamika perubahan. Menurutnya, faktor-faktor tersebut justru menjadi tantangan tersendiri dan sekaligus pembelajaran berharga untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program di masa mendatang.
“Alhamdulillah atas izin Allah SWT, arahan Dirjen Dukcapil, serta kolaborasi kinerja kita bersama, capaian maksimal tetap dapat diraih. Dan, kita patut bersyukur karena di tengah dinamika tersebut, capaian penyerapan tetap tinggi dan dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Sesditjen, merujuk pada Permendagri 17/2025 tentang Renstra Kemendagri 2025-2029 sebagai pedoman.
Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pejabat struktural, fungsional, jajaran pejabat administrator dan pengawas, serta para Ketua Tim, Wakil Ketua Tim, dan staf lingkup Sekretariat Ditjen Dukcapil Kemendagri atas capaian kinerja 2025.
“Kinerja 2025 patut kita syukuri bersama. Meskipun selama 11,5 bulan kita menjadi juru kunci dalam hal penyerapan anggaran, namun di bulan November-Desember—ibarat pebalap MotoGP Valentino Rossi—kita berhasil menyalip di tikungan dengan lompatan serapan anggaran mencapai 99,42 persen," kata Dirjen Teguh Setyabudi.
Namun, capaian tidak semata soal anggaran, melainkan juga kualitas layanan. Dirjen menekankan bahwa tahun 2026 harus lebih baik dari 2025.
Target PNBP ditetapkan sebesar Rp664,89 miliar, naik dari tahun sebelumnya sebesar Rp464,89 miliar dan realisasi Rp1,8 triliun.
Sejak awal tahun, Dirjen Teguh meminta seluruh jajarannya bergerak cepat agar target penerimaan PNBP 2026 itu tercapai dan dapat dirasakan manfaatnya oleh Disdukcapil provinsi, kabupaten, dan kota.
Selain itu, dengan capaian perekaman KTP-el sudah mencapai 97,93 persen, Dirjen Teguh mendorong agar daerah dengan capaian rendah terus melakukan layanan jemput bola. Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) juga menjadi perhatian utama sebagai basis program digitalisasi pemerintah. “IKD harus benar-benar didukung semua pihak,” tegas Dirjen.
Infrastruktur dan Data Center
Anggaran Dukcapil tahun 2026 sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan Data Center Cilandak. Dirjen meminta wanti-wanti agar fasilitas ini sudah dapat berfungsi pada November 2025 termasuk penerapan liveness detection untuk aktivasi IKD. "Fasilitas ini akan menjadi tulang punggung layanan digital pemerintah, oleh sebab itu saya tekankan pentingnya menjaga agar server jangan sampai mengalami gangguan," tegas Dirjen Teguh. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar