Jakarta — Ada warga di pelosok Luwu Utara yang harus turun gunung lebih dulu, menempuh medan berkelok-kelok, sebelum bisa duduk di depan petugas Dukcapil untuk merekam biometrik KTP elektroniknya. Jarak dan kondisi geografis semacam inilah yang mendorong Bupati Luwu Utara Andi Abdullah Rahim menemui Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi di Ruang Rapat Dirjen Dukcapil, Jakarta, Selasa (14/7/2026). Bupati datang didampingi Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Luwu Utara Muhammad Kasrum, sementara Teguh didampingi Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Muhammad Nuh Al Azhar serta Direktur Bina Aparatur Dukcapil Erliani Budi Lestari.
Pertemuan ini membahas langkah percepatan pelayanan administrasi kependudukan (adminduk), khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pegunungan dan daerah terpencil di Kabupaten Luwu Utara. Kondisi geografis yang berat menjadi salah satu kendala utama dalam menjangkau layanan perekaman KTP-el dan dokumen kependudukan lainnya.
Menanggapi hal itu, Teguh menyatakan, Ditjen Dukcapil siap memberikan dukungan teknis agar layanan adminduk bisa semakin dekat dengan masyarakat. Menurutnya, penguatan layanan di tingkat kecamatan perlu ditopang infrastruktur, perangkat perekaman, dan konektivitas jaringan yang memadai. Ia juga menyebut bahwa pihaknya tengah mengupayakan penyelesaian revisi regulasi, supaya pengadaan perangkat mobile enrollment bisa berjalan lebih optimal ke depan. "Prinsipnya kami siap mendukung. Dari sisi jaringan SIAK akan kami fasilitasi, termasuk pendampingan teknis pada tahap awal operasional. Sementara untuk pengadaan mobile enrollment, kami terus mengupayakan penyelesaian regulasinya agar dapat segera direalisasikan," ujar Teguh.
Bupati Andi Abdullah Rahim menyampaikan apresiasinya atas dukungan tersebut. Ia berharap sinergi pemerintah pusat dan daerah bisa mempercepat pemerataan layanan adminduk hingga wilayah 3T, sehingga masyarakat tak lagi perlu menempuh perjalanan jauh hanya untuk mengurus dokumen kependudukan. Pemkab Luwu Utara sendiri berkomitmen mengalokasikan dukungan anggaran secara bertahap, sembari membuka peluang kolaborasi lewat skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk memperkuat sarana pelayanan di lapangan.
Di kesempatan yang sama, Direktur PIAK Muhammad Nuh Al Azhar menjelaskan bahwa penguatan layanan adminduk di daerah tidak melulu soal perangkat perekaman, tapi juga pemanfaatan teknologi digital secara menyeluruh. Konektivitas yang andal, aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta optimalisasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), menurutnya, akan menjadi faktor penentu untuk memperluas jangkauan layanan sampai ke pelosok.
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Ditjen Dukcapil memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, demi menghadirkan layanan administrasi kependudukan yang semakin mudah diakses, cepat, dan berkualitas, termasuk bagi masyarakat di kawasan dengan tantangan geografis yang tidak ringan seperti Luwu Utara. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar