Jakarta – Data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) berbasis data registrasi penduduk, kian kredibel atau semakin dipercaya akurasinya oleh berbagai lembaga.

Disampaikan Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, saat ini sudah ada 3.856 Kementerian/Lembaga, baik lembaga pemerintahan maupun swasta, yang bekerja sama pemanfaatan hak akses verifikasi data dengan Dukcapil.

Banyaknya jumlah lembaga yang bekerja sama tersebut, berbanding lurus dengan jumlah akses data kependudukan yang dilakukan berbagai pengguna lintas sektor.

“Jumlah akses data kependudukan oleh berbagai Kementerian/Lembaga adalah sebanyak 6,5 miliar kali,” ungkap Zudan kala memberikan paparannya di acara BIKIN RISOL (Bicara Kekinian Mencari Solusi), topik NIK untuk Vaksinasi: Urgen atau Ribet, yang ditayangkan akun youtube JPNN.COM, sore ini, Selasa (10/08/2021).

“Bayangkan bila Dukcapil menerapkan tarif untuk verifikasi data, Rp 1.000 saja per satu kali akses, maka negara akan mendapatkan tambahan pendapatan sebesar 6,5 triliun rupiah,” tambah Zudan.

Dalam hal ini, lanjut Zudan, maka Dukcapil pada dasarnya terus berpartisipasi aktif mendukung berbagai lembaga dalam memberikan pelayanan publik yang memuaskan masyarakat.

“Data kependudukan Dukcapil terus dimanfaatkan berbagai sektor, seperti untuk lembaga asuransi, perbankan, Polri, Pemerintah Daerah, lembaga kesehatan, hingga vaksinasi Covid-19,” rinci Zudan.

Oleh karena itu, Zudan mengimbau agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya tertib Administrasi Kependudukan. Apalagi, saat ini Indonesia tengah memasuki era satu data dengan Nomor Induk Kependudukan atau NIK sebagai basisnya.

“NIK adalah pintu masuk penduduk untuk mengakses berbagai layanan publik. NIK juga bersifat tunggal, melekat pada penduduk secara individu, dan berlaku selamanya,” pungkas Zudan. Dukcapil***