Jakarta - Banyak cara untuk membahagiakan masyarakat dengan layanan adminitrasi kependudukan yang dihelat Ditjen Dukcapil Kemendagri. Antara lain layanan Dukcapil harus cepat, tempat pelayanan harus bagus nikmat.

"Dengan semua keterbatasan yang kita sandang, teman ADB bisa berkreasi. Memang saya amati Disdukcapil itu seneng dengan kursi yang keras, kursi besi memanjang. Saya selalu berpesan kursi yang keras itu diganti dengan kursi yang empuk, warna-warni, funky, yang bergaya milenial," kata Dirjen Dukcapil Prof Zudan Arif Fakrulloh saat menutup Bimbingan Teknis Kapasitas Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Bagi Adminitrator Database (ADB) Provinsi dan Kabupaten/Kota Angkatan VI di Jakarta, Jumat (9/8/2019).

Mengapa kursi di restoran cepat saji didesain keras-keras? "Pernah makan di KFC? Kursinya keras-keras. Itu artinya restoran fast food, fast artinya cepat, food: makanan. Cepet makannya setelah itu pergi. Maka sengaja dibuat kursinya keras," katanya menjelaskan.

Sekarang lihat mengapa Bandara Changi di Singapura, Bandara Narita di Jepang, Bandara Schiphol di Amsterdam kursinya empuk-empuk. "Karena di sana transit lama-lama diharapkan penumpangnya betah dan nyaman bisa belanja-belenji duduk nyaman sembari mengudap makanan. Kalau kursi di tempat Anda masih keras-keras berarti layanannya harus cepat seperti restoran cepat saji itu," kata Zudan yang tekun didengarkan peserta Bimtek.

Kursi keras itu tidak membuat betah, jadi jangan lantaran layanannya tidak cepat selesai, warga pemohon jadi tidak betah dan pulang sembari marah-marah. "Jadi bahagiakanlah masyarakat. Kasih musik, kasih wifi, free wifi, tapi awas jangan salah tulis 'free wife'," ujar Zudan disambut gelak tawa hadirin.

Inilah karakter yang membahagiakan itu sehingga suatu ketika nanti branding Dukcapil akan makin membaik. Kalau ditanya lebih senang main ke Bappeda atau Dinas Dukcapil? Jawabnya bisa jadi begini: Lebih senang ke Disdukcapil karena diberi kopi tempat duduknya empuk. Lebih senang ke Dinas Peizinan atau Dukcapil? Ke Dukcapil, karena Dinas Perizinan harus membayar ke Dukcapil gratis.

Tapi mengapa ya ke Dukcapil biar sudah gratis tapi masyarakat masih suka ngedumel? Ke bank biar disuruh bayar pun, begitu ke luar senyum-senyum. "Sekarang ini ada minuman di mall yang sedang ngetren di kalangan anak-anak. Nama minumannya 'Chatime' yang beli sampai harus antre tapi mereka senang tidak pada protes. Lha di Dukcapil yang gratis antre pada protes. Jadi di Dukcapil ini ada problem paradigma yang perlu di-rebranding," tuturnya mengingatkan.

Maka kata Zudan, harus ada yang me-'marketing'-kan Dukcapil. Cara me'marketing'kannya begini. "Kalau ada hal baik di kantor Dinas Dukcapil ceritakanlah di Facebook, Twitter, Instagram. Soal layanan terintegrasi misalnya, ceritakan penduduk yang minta satu akta kawin bisa dapat lima dokumen penduduk lainnya. Semuanya gratis pula.

Ungkapkanlah, saran Zudan, layanan Dukcapil sudah begini-begini, kecepatan layanan kami sudah begini bla-bla-bla. "Ceritakanlah di wall medsos Anda. Sehingga Dukcapil itu bakal seperti ungkapan 'Adanya ditunggu-ditunggu, ketiadaannya dirindukan'. Seperti kalau Dukcapil melakukan jemput bola perekaman KTP-el. Jadi masyarakat menunggu-tunggu kapan Dukcapil jemput bola lagi. Saya inginnya seperti itu bukan yang sebaliknya, 'Datang tidak menambah, pergi tidak mengurangi'. Artinya datang ya nggak ngaruh apa-apa, nggak datang juga nggak apa-apa," paparnya panjang lebar.

Inilah semangat kolaborasi. Dukcapil tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri-sendiri. "Masalah Anda itu juga masalah saya. Kalau Anda punya masalah jangan dierami sendiri, jangan disimpan sendiri. Masak iya, masalah aja kok gak boleh diminta sih," ujarnya lagi dengan nada kelakar.

Kalau bisa selesaikan sendiri, syukur Alhamdulillah. "Kalau tidak selesai masalahnya naikkan ke Kabid. Di Kabid gak selesai naikkan ke Kepala Dinas. Di Kadis gak selesai naikkan ke Kadis Provinsi. Gak selesai naikkan ke Dirjen Dukcapil. Masa iya di tingkat Dirjen gak selesai. Kalau gak selesai saya naikkan ke Mendagri. Soal pengadaan blanko saya sudah sampaikan ke Mendagri. Mendagri tidak selesai serahkan horisontal ke Menkeu. Tidak selesai juga, tinggal lapor Presiden. Begitulah pekerjaan kita dalam batas kewenangan masing-masing," demikian Dirjen Zudan Arif Fakrulloh. Dukcapil***