Jakarta — Banyak pemerintah daerah menyadari bahwa optimalisasi layanan administrasi kependudukan (Adminduk) sangat penting karena berbagai alasan mendasar yang secara langsung memengaruhi kesejahteraan masyarakat dan efisiensi pemerintahan. Itu sebabnya Bupati Konawe Selatan (Konsel), Irham Kalenggo, melakukan audiensi dengan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi.
Dalam audiensi tersebut Bupati Irham Kalenggo diterima Dirjen Teguh Setyabudi di Ruang Rapat Dirjen Dukcapil, Jakarta, Rabu (7/1/2026). Pertemuan ini turut dihadiri Direktur Dafdukcapil Muhammad Farid, dan Direktur Bina Aparatur Dukcapil Erliani Budi Lestari dengan agenda utama membahas optimalisasi layanan Adminduk di Kabupaten Konsel.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Konsel periode 2025–2030, Irham Kalenggo, menegaskan komitmennya untuk memperkuat integrasi layanan Dukcapil dengan melibatkan pendekatan pelayanan yang terdesentralisasi, integrasi layanan digital, dan peningkatan kualitas interaksi petugas. "Kami berkomitmen untuk membawa layanan Adminduk lebih dekat kepada warga, bahkan hingga ke tingkat desa/kelurahan," kata Irham.
Hal ini diwujudkan antara lain melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Konawe Selatan membuka gerai pelayanan di Mall Pelayanan Publik (MPP) demi memperluas jangkauan layanan, meliputi penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan akta-akta pencatatan sipil. "Selain itu inovasi pelayanan bergerak atau 'jemput bola' sudah sering kami terapkan untuk melayani penduduk rentan atau yang berada di wilayah terpencil, memastikan semua warga mendapatkan dokumen kependudukan yang diperlukan," jelasnya.
Pelayanan Adminduk juga sudah ditingkatkan pendelegasiannya di level kecamatan, dengan melatih petugas untuk bersikap ramah, sigap, dan melayani sepenuh hati, sehingga warga tidak perlu lagi jauh-jauh ke kantor kabupaten untuk urusan seperti pembuatan atau pengambilan KTP-el. "Kami ingin seluruh layanan kependudukan dapat diakses masyarakat selain di MPP, juga di kecamatan bahkan hingga desa/kelurahan, sehingga tidak lagi terpusat di satu titik. Prinsipnya, pelayanan harus dekat, cepat, dan mudah,” ujar Irham.
Dirjen Dukcapil menyambut baik berbagai langkah progresif tersebut. “Konawe Selatan menunjukkan semangat reformasi birokrasi yang nyata. Integrasi layanan hingga ke desa/kelurahan adalah wujud nyata pelayanan publik yang inklusif. Dukcapil pusat akan terus mendukung agar inovasi ini berjalan optimal,” kata Dirjen Dukcapil.
Direktur Dafdukcapil Muhammad Farid menambahkan pentingnya konsistensi dalam pencatatan dan pelaporan administrasi kependudukan. “Kami mendorong agar Dinas Dukcapil di Konsel memastikan setiap layanan pencatatan sipil berjalan sesuai standar nasional. Konsel sudah menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga akurasi dan ketertiban administrasi, dan itu patut diapresiasi,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Bina Aparatur Dukcapil Erliani Budi Lestari menekankan aspek penguatan aparatur. “Penyegaran birokrasi yang dilakukan Bupati Irham sejak awal masa jabatannya adalah langkah strategis. Aparatur yang disiplin dan responsif akan menjadi kunci keberhasilan pelayanan Adminduk,” jelas Erliani.
Selanjutnya, terkait kendala permohonan pergantian Kepala Dinas (Kadis) Dukcapil, Direktur Bintur Dukcapil menyarankan agar Pemkab Konsel berfokus pada penyelesaian administrasi yang tepat, koordinasi antarlembaga, dan pelaporan sesuai prosedur. "Pastikan semua proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait kepegawaian—misal: UU ASN dan administrasi kependudukan—misal: PP No. 96 Tahun 2018, dan Permendagri terkait pembentukan dan susunan perangkat daerah," jelas Erliani.
Audiensi ini juga menjadi momentum apresiasi atas capaian Konsel. Pada November 2025, Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi telah mengunjungi Konawe Selatan dan memberikan penghargaan atas inovasi serta kecepatan pelayanan Adminduk di bawah kepemimpinan Irham.
Dengan dukungan pusat dan komitmen daerah, integrasi layanan Dukcapil di Konawe Selatan diharapkan menjadi model bagi kabupaten lain dalam mewujudkan pelayanan publik yang modern, inklusif, dan berbasis data. Dukcapil***
Komentar
Tidak ada komentar.
Kirim Komentar