Jakarta - Respons tak diduga terjadi saat Direktur Dafduk Dukcapil Kemendagri David Yama menjawab pertanyaan seorang penyandang disabilitas mengenai sinkronisasi NPWP dengan identitas digital dalam aplikasi Identitas Kependudukan Digital milik Dukcapil. Tak sedikit dari kaum disabilitas menyiagakan handphone-nya untuk mengaktivasi identitas digital.

"Mau... mau... mau...," riuh sahut para penyandang disabilitas saat David Yama berjanji mengaktivasi KTP digital untuk puluhan penyandang disabilitas yang hadir dalam acara penandatanganan PKS (Perjanjian Kerja Sama) Ditjen Dukcapil Kemendagri dengan Yayasan Thisable di Jakarta, Senin (10/4/2023). 

Peristiwa ini terjadi di sesi tanya jawab antara David Yama dengan para penyandang disabilitas. Saat itu, seorang penyandang disabilitas bertanya mengenai progres inovasi Dukcapil. "Setelah NIK bisa menjadi NPWP, lalu sekarang ada KTP digital, bagaimana mensinkronkan ini?" tanya seorang penyandang disabilitas bernama Bambang. 

Sambil memberi penjelasan, Yama meminta stafnya untuk maju ke depan dan mendemokan aplikasi IKD. Ia menunjukkan bahwa semua dokumen kependudukan seperti KTP-el, KK dan lain-lain tak akan berubah di IKD selama memang tidak ada perubahan data. Ke depan, data penduduk lainnya dapat diintegrasikan, misalnya data NPWP dan BPJS.

"Ini tiba-tiba, dadakan, hebat acara ini, tanpa ada skenario, ayyooo kita buatkan IKD untuk semua yang hadir," kata Yama. 

Bambang hanyalah satu dari sejumlah penanya dalam sesi tersebut. Berbagai pertanyaan dan masukan disampaikan para penyandang disabilitas dengan bebas, termasuk dari penyandang disabilitas yang juga pensiunan dari Kemensos RI. Di sela kesempatan merespons berbagai pertanyaan dan masukan itu, Yama juga sempat menyatakan terima kasih kepada para penyandang disabilitas atas masukan yang disampaikan.

Sebagai informasi, PKS Dukcapil-Thisable ini terkait dengan Pendataan, Perekaman, Penerbitan dan Pemutakhiran Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Penyandang Disabilitas. PKS diteken langsung oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi dan Ketua Yayasan Thisable Angkie Yudistia yang juga dikenal sebagai Staf Khusus Presiden RI bidang sosial.

Dalam sambutannya, Dirjen Teguh menegaskan, PKS ini diharapkan menjadi pemicu dan penggerak semua pihak (sektor pemerintahan, sektor yayasan dan panti-panti) untuk menyamakan persepsi akan pentingnya instumen pendataan dan data penyandang disabilitas yang bersumber dari data kependudukan by NIK, by Name dan by Address untuk dijadikan acuan dalam perencanaan pembangunan, alokasi anggaran dan pembangunan demokrasi.

Sementara Angkie Yudistia mengungkapkan, kerja sama data disabilitas dengan Dukcapil sedianya sudah dimulai sejak tahun lalu dan terbukti sangat membantu kaum disabilitas, termasuk dalam agenda vaksinasi Covid-19. Ia berharap kerja sama data dengan Dukcapil di tahun ini bisa lebih bermanfaat, bagi pembangunan umumnya, dan bagi kaum disabilitas khususnya.

"Kami sangat berterima kasih kepada Pak Dirjen Dukcapil dengan perjanjian kerja sama kali ini, artinya komitmen kita nyata," kata Angkie.

Turut hadir dalam penandatanganan PKS Dukcapil-Thisable ini antara lain, Dewan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, Dewan Pengurus Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia, Staf Khusus Presiden RI Diaz Hendropriyono, dan sejumlah Kepala Dinas Dukcapil beserta tamu undangan lainnya.

Sebagai pengingat, Teguh Setyabudi adalah Dirjen baru bagi Ditjen Dukcapil Kemendagri. Ia dilantik pada 15 Maret 2023 lalu. Sebelumnya, Teguh adalah Dirjen Bangda (Pembangunan Daerah) Kemendagri sejak 2022 hingga 2023. Sebagai eselon 1, Ia juga pernah menjabat Kepala BPSDM (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kemendagri medio 2016 - 2022. Selain itu, Teguh juga pernah didapuk menjadi Pj Gubernur Sulawesi Tenggara pada 2018, dan Pjs Gubernur Kalimantan Utara pada 2020. Dukcapil***